CHANGE LAYOUT
  • leftlayout
  • rightlayout
SET FONT SIZE
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI POLRI

AD/ART FKPPI

E-mail Print PDF


Lampiran I : Keputusan Musyawarah Nasional VIII FKPPI – 2008
Nomor : Skep-04/MUNAS VIII/FKPPI/XI/2008
Tanggal : 29 Nopember 2008.


 

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR DAN SADAR SEPENUHNYA AKAN TANGGUNG JAWAB KAMI SEBAGAI PUTRA PUTRI BANGSA INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL.

BAHWA KAMI PUTRA - PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA YANG LAHIR DARI PATRIOT-PATRIOT BANGSA INDONESIA SADAR AKAN FUNGSINYA SEBAGAI GENERASI PENERUS, BERKEWAJIBAN MELANJUTKAN CITA-CITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 YAKNI MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA.

 

BAHWA DENGAN INI KAMI PUTRA-PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA- PUTRI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA MEMBENTUK SUATU ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERNAMA FORUM KOMUNIKASI PUTRA-PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA-PUTRI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

 

BAHWA UNTUK MAKSUD DAN TUJUAN TERSEBUT DIATAS, DEMI TERTIB DAN TERATURNYA MEKANISME ORGANISASI, MAKA DISUSUNLAH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BERIKUT :

 

 

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

 

PASAL 1

1. ORGANISASI INI BERNAMA : FORUM KOMUNIKASI PUTRA–PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA-PUTRI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DISINGKAT FKPPI.

 

2. FKPPI BERDIRI PADA TANGGAL 12 SEPETEMBER 1978 DI JAKARTA DAN DIKEMBANGKAN MENJADI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1995, UNTUK WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN.

 

3. PUSAT ORGANISASI FKPPI BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

 

4. YANG DIMAKSUD DENGAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (ABRI) ADALAH TNI-POLRI.

 

 

BAB II

STATUS DAN KEDAULATAN

 

PASAL 2

1. FKPPI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MANDIRI, PROFESIONAL MENDUKUNG CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945.

 

2. FKPPI SEBAGAI INDUK ORGANISASI MEMILIKI ORGANISASI PENDUKUNG:

a. GENERASI MUDA FKPPI YANG BERORIENTASI KEPADA KEGIATAN KEPEMUDAAN.

b. WANITA FKPPI YANG BERORIENTASI KEPADA KEGIATAN PEREMPUAN.

c. HIMPUNAN PENGUSAHA DAN WIRASWASTA (HIPWI) FKPPI YANG BERORIENTASI KEPADA KEGIATAN EKONOMI ATAU KEWIRAUSAHAAN.

d. GERAKAN MAHASISWA DAN PELAJAR (GMP) FKPPI YANG BERORIENTASI KEPADA KEGIATAN PELAJAR DAN KEMAHASISWAAN.

 

3. SELANJUTNYA FKPPI SEBAGAI ORGANISASI INDUK DAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA, DISEBUT SEBAGAI KELUARGA BESAR FKPPI.

 

PASAL 3

FKPPI MEMPUNYAI HUBUNGAN KESEJARAHAN DAN EMOSIONAL DENGAN PEPABRI, PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI (PP. POLRI), PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN DARAT (PPAD), PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN UDARA (PPAU) DAN PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN LAUT (PPAL) DALAM KOORDINASI TNI-POLRI.

 

PASAL 4

KEDAULATAN TERTINGGI ORGANISASI ADA PADA ANGGOTA DAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL.

 

 

BAB III

AZAS DAN SIFAT

 

PASAL 5

FKPPI BERAZASKAN PANCASILA.

 

PASAL 6

1. FKPPI ADALAH SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN BANGSA.

2. FKPPI ADALAH ORGANISIASI KEMASYARAKATAN YANG BERSIFAT INDEPENDEN.

3. FKPPI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERANGGOTAKAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI.

 

 

BAB IV

LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG FKPPI

 

PASAL 7

LANDASAN JUANG FKPPI ADALAH :

a SEMANGAT SUMPAH PEMUDA

b SEMANGAT JUANG 45

c SEMANGAT SAPTA MARGA

d SEMANGAT TRI BRATA

 

PASAL 8

PEDOMAN JUANG FKPPI ADALAH

a IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut IKRAR FKPPI).

b TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut TEKAD FKPPI).

c GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut GERAK JUANG FKPPI).

d MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut MOTIVASI JUANG FKPPI).

 

PASAL 9

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PASAL 2, SECARA PERIODIK FKPPI DAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA MENYELENGGARAKAN FORUM BERSAMA YANG DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB V

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

 

PASAL 10

1. FKPPI MENGHIMPUN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN PANCASILA DAN BERWATAK LUHUR SEHINGGA TERBENTUK KADER-KADER PIMPINAN BANGSA YANG MEMILIKI :

 

a KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SERTA SIKAP MENTAL, MORAL DAN BUDI PEKERTI YANG LUHUR.

 

b KECERDASAN, TANGGAP DAN TERAMPIL SERTA SEHAT JASMANI DAN ROHANI.

 

c KESETIAAN DAN PENGABDIAN PADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEHINGGA MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA YANG PANCASILAIS DAN MEWUJUDKAN PUTRA PUTRI YANG BERWATAK TERPUJI, MEMILIKI RASA SOLIDARITAS, SERTA MEMPUNYAI PEMIKIRAN DAN ORIENTASI KEPADA PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

 

2. FKPPI BERMAKSUD MENGGALANG POTENSI SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DAN MENJADIKAN PENG-GERAK PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

 

PASAL 11

a. FKPPI BERTUJUAN MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN SEMANGAT PENGABDIAN KEPADA ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN CINTA TANAH AIR.

 

b FKPPI BERTUJUAN MENGEMBANGKAN DAN MENDAYAGUNAKAN POTENSI YANG DIMILIKI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI SEHINGGA TERBENTUK CIPTA DAN KARYA DALAM SEMANGAT KEBERSAMAAN YANG DIABADIKAN UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

PASAL 12

FKPPI SEBAGAI ORGANISASI BERFUNGSI MENJEMBATANI BERBAGAI LATAR BELAKANG SOSIAL SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJALIN KERJASAMA YANG BERSIFAT KEKERABATAN DARI SUMBER YANG SAMA SECARA SERASI, SEIMBANG DAN SELARAS SEHINGGA TERCAPAI CITA-CITA BERSAMA.

 

FKPPI BERFUNGSI SEBAGAI DINAMISATOR, MEDIATOR, STABILISATOR, KATALISATOR DAN KOMUNIKATOR DALAM KEPENTINGAN POLITIK BANGSA.

 

 

B A B VI

P E R A N

 

 

PASAL 13

UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG DIMAKSUD PASAL 8, FKPPI MENITIK BERATKAN PERANAN PADA :

 

a. MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA SEBAGAI WUJUD PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

 

b. MENINGKATKAN DAN MEMPERTEBAL SEMANGAT PENGABDIAN DEMI MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA MENERUSKAN PEMBAHARUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL SESUAI DENGAN SEMANGAT BHINNEKA TUNGGAL IKA.

 

c. MENDORONG TERCIPTANYA PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI USAHA BERSAMA YANG BERAZASKAN KEKELUARGAAN DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN, PEMERATAAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

 

d. MENGEMBANGKAN TATANAN SOSIAL EKONOMI YANG MANDIRI SEBAGAI USAHA BERSAMA SERTA MENDORONG KEMITRAAN USAHA YANG DIABADIKAN SEPENUHNYA UNTUK KESEJAHTERAAN PUTRA PUTRI PUTNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM LINGKUP KELUARGA BESAR FKPPI.

 

e. MENDORONG, MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN SERTA PELATIHAN KETENAGA KERJAAN, SEHINGGA TER-WUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL, PROFESIONAL DAN PRODUKTIF GUNA IKUT SERTA DALAM MENGISI PEMBANGUNAN NASIONAL.

 

f. MENINGKATKAN KUALITAS ANGGOTA UNTUK MENJADI KADER YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN.

 

g. MENJALIN KERJASAMA DAN MENCIPTAKAN SUASANA KEKELUARGAAN DENGAN SESAMA POTENSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN LAINNYA.

 

 

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN KADER

 

PASAL 14

1. SISTEM KEANGGOTAAN KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH STELSEL AKTIF.

 

2. ANGGOTA KELUARGA BESAR FKPPI TERDIRI DARI

a. ANGGOTA BIASA

b. ANGGOTA LUAR BIASA

c. ANGGOTA KEHORMATAN.

 

3. KADER FKPPI ADALAH ANGGOTA YANG TELAH MELALUI PROSES KADERISASI.

 

4. KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI

 

PASAL 15

1. DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT BERADA PADA SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN.

 

2. PENGURUS PUSAT FKPPI MEMBAWAHI DAN MENGORGANISIR PENGURUS DAERAH DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA INDONESIA.

 

3. PENGURUS DAERAH FKPPI MEMBAWAHI DAN MENGORGANISIR PENGURUS CABANG DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA PROVINSI.

 

4. PENGURUS CABANG FKPPI MEMBAWAHI DAN MENGORGANISIR PENGURUS RAYON BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KABUPATEN/KOTA.

 

5. PENGURUS RAYON FKPPI MEMBAWAHI DAN MENGORGANISIR ANGGOTA DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KECAMATAN.

 

6. MEKANISME SUSUNAN ORGANISASI DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB IX

K E P E N G U R U S A N

 

PASAL 16

1. KEPENGURUSAN FKPPI DI TINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

2. KEPENGURUSAN FKPPI DITINGKAT DAERAH/PROVINSI DIPILIH DAN DISAH-KAN MELALUI MUSYAWARAH DAERAH ATAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

3. KEPENGURUSAN FKPPI DITINGKAT CABANG/KABUPATEN/KOTA DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH CABANG ATAU MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

4. KEPENGURUSAN FKPPI DITINGKAT RAYON/KECAMATAN DIPILIH DAN DISAH-KAN MELALUI RAPAT ANGGOTA RAYON ATAU RAPAT ANGGOTA RAYON LUAR BIASA.

 

5. SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS AKAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB X

BADAN – BADAN

 

PASAL 17

1. BADAN-BADAN TERDIRI DARI :

a LEMBAGA;

b KOPERASI;

c YAYASAN.

 

2. PENJELASAN DAN KETENTUAN MENGENAI BADAN-BADAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB XI

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

 

PASAL 18

PERMUSYAWARATAN FKPPI TERDIRI DARI ;

a MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

b MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)

c MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)

d MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA (MUSDALUB)

e MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)

f MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA (MUSCABLUB)

g RAPAT ANGGOTA RAYON

h RAPAT ANGGOTA RAYON LUAR BIASA

 

PASAL 19

1. RAPAT-RAPAT TERDIRI DARI :

a. RAPAT KERJA TERDIRI DARI :

a.1. RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS);

a.2. RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA);

a.3. RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB);

a.4. RAPAT KERJA ANGGOTA RAYON.

 

b. RAPAT PIMPINAN TERDIRI DARI :

b.1. RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS);

b.2. RAPAT PIMPINAN DAERAH (RAPIMDA);

b.3. RAPAT PIMPINAN CABANG (RAPIMCAB);

 

c. RAPAT KONSULTASI TERDIRI DARI :

c.1. RAPAT KONSULTASI PENGURUS PUSAT FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT DAN ATAU DEWAN PENASEHAT PUSAT;

c.2. RAPAT KONSULTASI PENGURUS DAERAH FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH DAN ATAU DEWAN PENASEHAT DAERAH;

c.3. RAPAT KONSULTASI PENGURUS CABANG FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN CABANG DAN ATAU DEWAN PENASEHAT CABANG;

c.4. RAPAT KONSULTASI PENGURUS RAYON FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN RAYON DAN ATAU DEWAN PENASEHAT RAYON.

 

d. RAPAT KOORDINASI ADALAH RAPAT ANTARA PENGURUS FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA DISEMUA TINGKATAN.

 

e. RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN, RAPAT DEWAN PENASEHAT DISEMUA TINGKATAN.

 

f. RAPAT PENGURUS PADA SEMUA TINGKATAN PENGURUS FKPPI TERDIRI DARI:

f.1. RAPAT PENGURUS HARIAN;

f.2. RAPAT PENGURUS PLENO;

f.3. RAPAT PENGURUS HARIAN DIPERLUAS;

f.4. RAPAT PENGURUS PLENO DIPERLUAS.

 

2. URAIAN SEPERTI TERSEBUT PADA AYAT (1) DIATAS, DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB XII

K E U A N G A N

 

PASAL 20

1. KEUANGAN ORGANISASI DIPEROLEH DARI :

a IURAN ANGGOTA

b USAHA YANG SAH

c BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT

 

 

 

2. PENGATURAN KEUANGAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB XIII

A T R I B U T

 

PASAL 21

1. ATRIBUT ORGANISASI TERDIRI DARI :

a LAMBANG FKPPI

b LAMBANG KELUARGA BESAR FKPPI

c PANJI/PATAKA

d HYMNE DAN MARS

e BENDERA

f SERAGAM ANGGOTA DAN KELENGKAPANNYA

 

2. BENTUK, MAKNA, ARTI DAN UKURAN LAMBANG FKPPI SERTA TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAN ATRIBUT LAINNYA DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

PASAL 22

1. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAPAT DILAKUKAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DILAKUKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

2. DIHADIRI SEKURANG-KURANGNYA OLEH 2/3 DARI PENGURUS DAERAH DAN 2/3 PENGURUS CABANG.

 

3. KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.

 

 

BAB XV

PEMBUBARAN ORGANISASI

 

PASAL 23

1. FKPPI HANYA DAPAT DIBUBARKAN DENGAN MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

2. DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA ¾ DARI PENGURUS DAERAH DAN ¾ PENGURUS CABANG.

 

3. KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.

 

 

BAB XVI

P E N U T U P

 

PASAL 24

ANGGARAN RUMAH TANGGA TIDAK BOLEH MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN BUNYI DAN JIWA ANGGARAN DASAR.

 

PASAL 25

ANGGARAN DASAR INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

 

Lampiran I : Keputusan Musyawarah Nasional VIII FKPPI – 2008
Nomor : Skep-04/MUNAS VIII/FKPPI/XI/2008
Tanggal : 29 Nopember 2008

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA


BAB I
U M U M

Pasal 1
ANGGARAN RUMAH TANGGA INI MERUPAKAN PENJABARAN ANGGARAN DASAR DAN MEMUAT HAL-HAL YANG TIDAK ATAU BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR.

 

Pasal 2

(1) FKPPI SEBAGAI ORGANISASI INDUK MEMBAWAHI ORGANISASI PENDUKUNG : GENERASI MUDA FKPPI, WANITA FKPPI, HIPWI FKPPI DAN GMP FKPPI YANG DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGGOTA SESUAI DENGAN POTENSI ANGGOTA.

(2) FUNGSI ORGANISASI PENDUKUNG ; GENERASI MUDA FKPPI, WANITA FKPPI, HIPWI FKPPI DAN GMP FKPPI ADALAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN ANGGOTA KHUSUSNYA DALAM LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI KEWIRA-USAHAAN SERTA ORGANISASI PELAJAR DAN MAHASISWA FKPPI YANG DIBENTUK UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA DALAM LINGKUP KEGIATAN UNTUK MENDUKUNG AKTIVITAS PEMBANGUNAN NASIONAL SESUAI DENGAN PROFESI, MINAT DAN BAKAT DALAM RANGKA MEMPERLUAS JANGKAUAN PARTISIPASI KEPADA MASYARAKAT.

(3) KETENTUAN TENTANG TATA HUBUNGAN ORGANISASI INDUK DAN ORGANISASI PENDUKUNG SERTA KOORDINASI KEGIATAN DALAM RANGKA KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK LAIN AKAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB II
LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG FKPPI

Pasal 3


(1) SEMANGAT SUMPAH PEMUDA, ADALAH SEMANGAT KEPELOPORAN YANG MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN.

(2) SEMANGAT JUANG 45 ADALAH SEMANGAT RELA BERKORBAN DAN PANTANG MENYERAH.

(3) SEMANGAT SAPTA MARGA DAN TRI BRATA ADALAH SEMANGAT PENGABDIAN DAN DISIPLIN.

 

Pasal 4


(1) IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN KESEPAKATAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM MEMBENTUK WADAH PERJUANGAN.

(2) TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI MERUPAKAN PENGEJAWANTAHAN DARI IKRAR FKPPI UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN MERUPAKAN PENGGUGAH SEMANGAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN PERJUANGAN KELUARGA BESAR FKPPI.

(3) GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH KERANGKA PERJUANGAN DALAM MENDHARMA BAKTIKAN DIRI UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

(4) MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH SWA DHARMA EKA KERTA YANG BERARTI MANDIRI DALAM TEKAD UNTUK BERBAKTI PADA BANGSA DAN NEGARA.

(5) PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI SESUAI DENGAN BUNYI BAB IV PASAL 8 ANGGARAN DASAR FKPPI, DAN MERUPAKAN LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI.

(6) TATA CARA PENGGUNAAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB III
K E A N G G O T A A N

Pasal 5


(1) ANGGOTA FKPPI ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMENUHI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DAN MENGIKAT DIRINYA DENGAN ORGANISASI.

(2) KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 6


(1) ANGGOTA BIASA ADALAH : PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN ATAU PUTRA PUTRI TNI-POLRI.

(2) ANGGOTA LUAR BIASA ADALAH :
a. PUTRA PUTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI-POLRI, BAIK YANG MASIH AKTIF MAUPUN YANG TELAH DIBERHENTIKAN DENGAN HAK PENSIUN.
b. ISTRI ATAU SUAMI ANGGOTA BIASA FKPPI.
c. ANAK DARI ANGGOTA BIASA FKPPI.

(3) SYARAT KEANGGOTAAN AYAT 1 DAN 2 DIATAS HARUS DIKUATKAN DENGAN SURAT BUKTI YANG SAH DAN BENAR DARI INSTANSI YANG BERWENANG.

(4) ANGGOTA KEHORMATAN ADALAH TOKOH PERORANGAN, BAIK TNI-POLRI MAUPUN SIPIL YANG BERJASA BESAR TERHADAP KELUARGA BESAR FKPPI.

(5) SETIAP ANGGOTA KEHORMATAN DIUSULKAN OLEH KELUARGA BESAR FKPPI DAN DITETAPKAN OLEH PENGURUS PUSAT FKPPI DENGAN SEPENGETAHUAN DEWAN PERTIMBANGAN.

 

Pasal 7


(1) SETIAP ANGGOTA ;
a. MEMPEROLEH PERLAKUAN YANG SAMA DARI / UNTUK ORGANISASI.
b. MENGELUARKAN PENDAPAT DAN MENGAJUKAN USUL ATAU SARAN.
c. MEMPEROLEH KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN DAN PEN-DIDIKAN KADER DARI ORGANISASI.

(2) SETIAP ANGGOTA BIASA MEMPUNYAI HAK MEMILIH DAN DIPILIH.

 

Pasal 8


(1) SETIAP ANGGOTA BERKEWAJIBAN ;
a. MENJUNJUNG TINGGI NAMA DAN KEHORMATAN ORGANISASI.
b. MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN LANDASAN DAN PEDOMAN PER-JUANGAN FKPPI.
c. MENTAATI DAN MELAKSANAKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA SELURUH KEPUTUSAN ORGANISASI.

 

Pasal 9


(1) SETIAP ANGGOTA KEHILANGAN KEANGGOTAAN / BERHENTI SEBAGAI ANGGOTA KARENA ;
a. MENINGGAL DUNIA.
b. ATAS PERMINTAAN SENDIRI YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGURUS SETEMPAT SECARA TERTULIS.
c. DIBERHENTIKAN KARENA MEMBUAT KESALAHAN-KESALAHAN YANG MERUGIKAN ORGANISASI SECARA SENGAJA DAN MELANGGAR SEMUA KETENTUAN-KETENTUAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN .
d. PINDAH KEWARGANEGARAAN.

(2) SETIAP ANGGOTA YANG AKAN DIBERHENTIKAN BERHAK MEMBELA DIRI DALAM RAPAT YANG DIADAKAN UNTUK ITU.

(3) TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 10


(1) SETIAP ANGGOTA BERHAK MENDAPATKAN KARTU TANDA ANGGOTA SESUAI DENGAN STATUS KEANGGOTAANNYA.

(2) BENTUK KARTU ANGGOTA DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB IV
K A D E R

Pasal 11


(1) SYARAT KADER :
a. MEMPUNYAI KUALIFIKASI / KEMAMPUAN.
b. MEMPUNYAI WAWASAN KEBANGSAAAN.
c. MEMILIKI PENDIDIKAN / KEAHLIAN YANG MEMADAI.
d. TELAH MEMILIKI PROSES KADERISASI FORMAL, INTERN MAUPUN EKSTERN.
e. MEMPUNYAI DEDIKASI DAN LOYALITAS YANG TINGGI TERHADAP ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA.

(2) LEMBAGA PENGELOLA KADER DIBENTUK DITINGKAT PUSAT, DAERAH DAN CABANG.

(3) KETENTUAN MENGENAI LEMBAGA PENGELOLA KADER DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB V
DEWAN PERTIMBANGN

Pasal 12


(1) DEWAN PERTIMBANGAN FKPPI DITINGKAT PUSAT ADALAH; PANGLIMA TNI, KAPOLRI, KEPALA STAF ANGKATAN, KETUA UMUM PEPABRI, KETUA UMUM PP. POLRI, KETUA UMUM PPAD, KETUA UMUM PPAU, DAN KETUA UMUM PPAL.

(2) DEWAN PERTIMBANGAN FKPPI DITINGKAT DAERAH ADALAH; PANGDAM / DANREM, KAPOLDA, PANGARMA, KOMANDAN TNI AL, PANGKOOPS AU / KOMANDAN TNI AU, KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PEPABRI, KETUA DAERAH PP. POLRI, KETUA DAERAH PPAD, KETUA DAERAH PPAU DAN KETUA DAERAH PPAL.

(3) DEWAN PERTIMBANGAN FKPPI DITINGKAT CABANG ADALAH; DANDIM, KAPOLTABES, KAPOLRES, KOMANDAN SATUAN, KETUA DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PEPABRI, KETUA CABANG PP.POLRI, KETUA CABANG PPAD, KETUA CABANG PPAU DAN KETUA CABANG PPAL.

(4) DEWAN PERTIMBANGAN FKPPI DITINGKAT RAYON ADALAH DANRAMIL, KAPOLSEK, KETUA KECAMATAN PEPABRI, KETUA KECAMATAN PP.POLRI, KETUA KECAMATAN PPAD, KETUA KECAMATAN PPAU DAN KETUA KECAMATAN PPAL.

 

Pasal 13


WEWENANG DEWAN PERTIMBANGAN PADA SEMUA TINGKATAN ADALAH ; MEMBERIKAN PETUNJUK, SARAN DAN BANTUAN KEPADA PENGURUS FKPPI DALAM MENJALANKAN SELURUH KEGIATAN/PERAN ORGANISASI.

 

 

BAB VI
DEWAN PENASEHAT

Pasal 14


(1) DEWAN PENASEHAT ADALAH TOKOH-TOKOH FKPPI YANG BERADA DI- TINGKAT PUSAT, DAERAH, CABANG DAN RAYON.

(2) PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DIPILIH DAN DISAHKAN PADA MUSYAWARAH FKPPI PADA MASING-MASING TINGKATAN.

 

 

BAB VII
SUSUNAN PENGURUS

Pasal 15


(1) PENGURUS PUSAT BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS KOMPARTEMEN.

(2) PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

(3) PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT TERDIRI DARI :
a. SEORANG KETUA UMUM
b. DELAPAN ORANG KETUA
c. SEORANG SEKRETARIS JENDERAL
d. DELAPAN ORANG WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
e. SEORANG BENDAHARA UMUM.
f. EMPAT ORANG BENDAHARA

(4) PENGURUS KOMPARTEMEN DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT FKPPI.

(5) SETIAP KOMPARTEMEN TERDIRI DARI 3 (TIGA) ORANG.

(6) PLENO PENGURUS PUSAT TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS KOMPARTEMEN.

(7) SETIAP ANGGOTA PENGURUS SEBAIKNYA BERDOMISILI DI IBUKOTA NEGARA.

 

Pasal 16


(1) PENGURUS DAERAH BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.

(2) PENGURUS HARIAN DITINGKAT DAERAH DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH DAERAH ATAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

(3) PENGURUS HARIAN DI TINGKAT DAERAH TERDIRI DARI :
a. SEORANG KETUA;

b. DELAPAN ORANG WAKIL KETUA;
c. SEORANG SEKRETARIS;
d. DELAPAN ORANG WAKIL SEKRETARIS;
e. SEORANG BENDAHARA;
f. EMPAT ORANG WAKIL BENDAHARA.

(4) PENGURUS BIRO, DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS DAERAH FKPPI.

(5) SETIAP PENGURUS BIRO TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG.

(6) PLENO PENGURUS DAERAH TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.

(7) SETIAP ANGGOTA PENGURUS DAERAH SEBAIKNYA BERDOMISILI DI IBUKOTA PROVINSI.

 

Pasal 17


(1) PENGURUS CABANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.

(2) PENGURUS HARIAN DITINGKAT CABANG DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH CABANG ATAU MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

(3) PENGURUS HARIAN DI TINGKAT CABANG TERDIRI DARI :
a. SEORANG KETUA;
b. DELAPAN ORANG WAKIL KETUA;
c. SEORANG SEKRETARIS;
d. DELAPAN ORANG WAKIL SEKRETARIS;
e. SEORANG BENDAHARA;
f. EMPAT ORANG WAKIL BENDAHARA.

(4) PENGURUS BAGIAN, DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS CABANG FKPPI.

(5) SETIAP PENGURUS BAGIAN TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG.

(6) PLENO PENGURUS CABANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.

(7) SETIAP ANGGOTA PENGURUS CABANG, SEBAIKNYA BERDOMISILI DIIBUKOTA KABUPATEN/KOTA.

 

Pasal 18


(1) PENGURUS RAYON BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS SEKSI.

 

(2) PENGURUS HARIAN DITINGKAT RAYON DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH RAPAT ANGGOTA RAYON ATAU RAPAT ANGGOTA RAYON LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

(3) PENGURUS HARIAN DITINGKAT RAYON TERDIRI DARI :
a. SEORANG KETUA.
b. EMPAT ORANG WAKIL KETUA
c. SEORANG SEKRETARIS.
d. DUA WAKIL SEKRETARIS.
e. SEORANG BENDAHARA.
f. SATU WAKIL BENDAHARA.

(4) PENGURUS SEKSI, DIPILIH DAN DIKIKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS RAYON FKPPI.

(5) SETIAP PENGURUS SEKSI TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG.

(6) PLENO PENGURUS RAYON TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS SEKSI.

 

 

BAB VIII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 19


PENGURUS PUSAT MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN - KEPUTUSAN ORGANISASI.

b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PERTIMBANGAN DAN MEMPERHATIKAN SARAN, NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT.

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUNAS.

d. MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN LEMBAGA-LEMBAGA DI-TINGKAT PUSAT.

e. MENGUKUHKAN DAN MENSAHKAN PENGURUS DAERAH.

f. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS DAERAH.

g. MENGUSULKAN DAN MENETAPKAN ANGGOTA KEHORMATAN FKPPI.

h. DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

 

Pasal 20


PENGURUS DAERAH MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS, MUSDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN - KEPUTUSAN ORGANISASI.

b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH DAN MEMPERHATIKAN SARAN, NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT.

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSDA.

d. MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN LEMBAGA-LEMBAGA DI-TINGKAT DAERAH.

e. MENGUKUHKAN DAN MENSAHKAN SUSUNAN PENGURUS CABANG.

f. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS CABANG.

g. DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

 

Pasal 21


PENGURUS CABANG MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS, MUSDA, MUSCAB FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN - KEPUTUSAN ORGANISASI.

b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PERTIMBANGAN CABANG DAN MEMPERHATIKAN SARAN, NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT.

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSCAB.

d. MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN LEMBAGA-LEMBAGA DI-TINGKAT CABANG.

e. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS RAYON.

f. DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

g. MENGESAHKAN SUSUNAN PENGURUS RAYON.

 

Pasal 22


PENGURUS RAYON MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT:

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS, MUSDA, MUSCAB, RAPAT ANGGOTA RAYON FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN - KEPUTUSAN ORGANISASI.

b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PERTIMBANGAN DAN MEMPERHATIKAN SARAN, NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT MAUPUN PENGURUS CABANG.

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA RAPAT ANGGOTA RAYON.

d. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI ANGGOTA.

 

 

BAB IX
KETENTUAN MENGENAI PENGURUS DAN KEPENGURUSAN

Pasal 23


KETENTUAN MENGENAI PENGURUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

a. SEMUA PERSONALIA DI SEMUA TINGKATAN HARUS MEMILIKI KUALIFIKASI KADER FKPPI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

b. MAMPU BEKERJA SAMA SECARA KOLEKTIF SERTA MENGEMBANGKAN ORGANISASI.

c. DAPAT MELUANGKAN WAKTU DAN SANGGUP BEKERJA AKTIF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ORGANISASI.

d. TIDAK MERANGKAP JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI FKPPI.

e. SEMUA PERSONALIA DI SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN DIUTAMAKAN BERUSIA DIATAS 40 (EMPAT PULUH) TAHUN KEATAS.

 

Pasal 24


KETENTUAN MENGENAI KEPENGURUSAN DISEMUA TINGKATAN, WAJIB MENJAGA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN AGAR DITAATI OLEH ANGGOTA;

 

Pasal 25


(1) DITINGKAT PUSAT DIBENTUK KOMPARTEMEN, DITINGKAT DAERAH DIBENTUK BIRO, DITINGKAT CABANG DIBENTUK BAGIAN DAN DITINGKAT RAYON DIBENTUK SEKSI.

(2) KOMPARTEMEN / BIRO / BAGIAN / SEKSI ADALAH KELENGKAPAN ORGANISASI YANG MERUPAKAN SARANA PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM SATUAN ADMINISTRASI KEPENGURUSAN.

(3) KOMPARTEMEN TERDIRI DARI :
a. ORGANISASI, KEANGGOTAAN. DAN KADERISASI;
b. POLITIK;

c. EKONOMI;
d. HUKUM;
e. HANKAM;
f. SOSIAL;
g. BUDAYA;
h. ENERGI DAN LINGKUNGAN

(4) JENIS BIRO, BAGIAN DAN SEKSI DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN.

 

 

BAB X
ORGANISASI PENDUKUNG
LEMBAGA, KOPERASI DAN YAYASAN

Pasal 26


(1) FKPPI SEBAGAI INDUK ORGANISASI MEMBAWAHI ORGANISASI PENDUKUNG : GENERASI MUDA FKPPI, WANITA FKPPI, HIPWI FKPPI DAN GMP FKPPI YANG DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN, UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGGOTA SESUAI DENGAN POTENSI ANGGOTA.

(2) FUNGSI ORGANISASI PENDUKUNG FKPPI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN AKTIF PEMUDA, WANITA, PENGUSAHA DAN PELAJAR & MAHASISWA FKPPI UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL.

(3) KETENTUAN TENTANG TATA HUBUNGAN FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 27


(1) LEMBAGA MERUPAKAN BAGIAN DARI KELUARGA BESAR FKPPI YANG DAPAT DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN DAN PENGABDIAN ANGGOTA SESUAI POTENSI MASING-MASING.

(2) FUNGSI LEMBAGA ADALAH MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DALAM BIDANG PROFESI, MINAT DAN BAKAT DALAM RANGKA MEMPERLUAS JANGKAUAN PARTISIPASI KEPADA MASYARAKAT.

(3) KETENTUAN TENTANG PEMBENTUKAN, JENIS DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 28


(1) KOPERASI MERUPAKAN BADAN DILINGKUNGAN KELUARGA BESAR FKPPI YANG DAPAT DIBUAT SESUAI KEBUTUHAN.

(2) BERANGGOTAKAN ANGGOTA KELUARGA BESAR FKPPI.

(3) MERUPAKAN WAHANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

(4) KETENTUAN TENTANG HUBUNGAN KOPERASI DAN KEPENGURUSANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 29


(1) YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM TETAP YANG SECARA ORGANISATORIS MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI, DENGAN NAMA YAYASAN SWA DHARMA EKA KERTA DAN HANYA BERADA DITINGKAT PUSAT.

(2) YAYASAN MERUPAKAN MITRA PERJUANGAN KELUARGA BESAR FKPPI DALAM MENUNJANG TUJUAN ORGANISASI.

(3) KETENTUAN TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA YAYASAN DENGAN KEPENGURUSAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB XI
PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 30


(1) PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT;
b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;
c. PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT PUSAT.

(2) PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT;
b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;
c. PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT PUSAT.

(3) PESERTA MUSYAWARAH DAERAH TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGN DAERAH;
b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;
c. UNSUR PENGURUS PUSAT;
d. PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT DAERAH.

(4) PESERTA MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH;
b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;
c. UNSUR PENGURUS PUSAT;
d. PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT DAERAH.

(5) PESERTA MUSYAWARAH CABANG TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN CABANG;
b. DEWAN PENASEHAT CABANG;
c. UNSUR PENGURUS DAERAH;
d. PENGURUS CABANG;
e. UNSUR PENGURUS RAYON;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT CABANG.

(6) PESERTA MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN CABANG;
b. DEWAN PENASEHAT CABANG;
c. UNSUR PENGURUS DAERAH;
d. PENGURUS CABANG;
e. UNSUR PENGURUS RAYON;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT CABANG.

(7) PESERTA RAPAT ANGGOTA RAYON TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN RAYON ;
b. DEWAN PENASEHAT RAYON;
c. UNSUR PENGURUS CABANG;
d. PENGURUS RAYON;
e. UNSUR ANGGOTA RAYON;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT RAYON.

 

Pasal 31


(1) PESERTA RAPAT PIMPINAN PUSAT TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT;
b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;
c. PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT PUSAT.

(2) PESERTA RAPAT PIMPINAN DAERAH TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH;
b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;
c. UNSUR PENGURUS PUSAT;
d. PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG.;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT DAERAH.

(3) PESERTA RAPAT PIMPINAN CABANG TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN CABANG;
b. DEWAN PENASEHAT CABANG;
c. UNSUR PENGURUS DAERAH;
d. PENGURUS CABANG;
e. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT CABANG.

 

Pasal 32


(1) PESERTA RAPAT KERJA NASIONAL TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT;
b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;
c. PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT PUSAT.

(2) PESERTA RAPAT KERJA DAERAH TERDIRI DARI :
a. UNSUR PENGURUS PUSAT;
b. DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH;
c. DEWAN PENASEHAT DAERAH
d. PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT DAERAH.

(3) PESERTA RAPAT KERJA CABANG TERDIRI DARI :
a. UNSUR PENGURUS DAERAH;
b. DEWAN PERTIMBANGAN CABANG;
c. DEWAN PENASEHAT CABANG;
d. PENGURUS CABANG;
e. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT CABANG.

(4) PESERTA RAPAT KERJA ANGGOTA RAYON TERDIRI DARI :
a. UNSUR PENGURUS CABANG;
b. DEWAN PERTIMBANGAN RAYON;
c. DEWAN PENASEHAT RAYON;
d. PENGURUS RAYON;
e. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT RAYON.

 

Pasal 33


RAPAT PENGURUS TERDIRI DARI :
1. RAPAT PENGURUS LENGKAP (PLENO);
2. RAPAT PENGURUS HARIAN;
3. RAPAT PENGURUS LENGKAP DIPERLUAS;
4. RAPAT PENGURUS HARIAN DIPERLUAS.

 

Pasal 34


RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN TERDIRI DARI :
1. RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN LENGKAP;
2. RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN LENGKAP DI PERLUAS.

 

Pasal 35


RAPAT DEWAN PENASEHAT TERDIRI DARI :
1. RAPAT DEWAN PENASEHAT LENGKAP;
2. RAPAT DEWAN PENASEHAT LENGKAP DI PERLUAS.

 

Pasal 36


(1) PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT PUSAT ADALAH PENGURUS PUSAT FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT DAN ATAU DEWAN PENASEHAT PUSAT.

(2) PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT DAERAH ADALAH PENGURUS DAERAH FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH DAN ATAU DEWAN PENASEHAT DAERAH.

(3) PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT CABANG ADALAH PENGURUS CABANG FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN CABANG DAN ATAU DEWAN PENASEHAT CABANG.

(4) PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT RAYON ADALAH PENGURUS RAYON FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN RAYON DAN ATAU DEWAN PENASEHAT RAYON.

 

Pasal 37


(1) PESERTA RAPAT KOORDINASI TINGKAT PUSAT ADALAH PENGURUS PUSAT FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA YANG BERADA DITINGKAT PUSAT (KELUARGA BESAR FKPPI LAINNYA TINGKAT PUSAT).

(2) PESERTA RAPAT KOORDINASI TINGKAT DAERAH ADALAH PENGURUS DAERAH FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA YANG BERADA DITINGKAT DAERAH (KELUARGA BESAR FKPPI LAINNYA TINGKAT DAERAH).

(3) PESERTA RAPAT KOORDINASI TINGKAT CABANG ADALAH PENGURUS CABANG FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA YANG BERADA DITINGKAT CABANG (KELUARGA BESAR FKPPI LAINNYA TINGKAT CABANG).

(4) PESERTA RAPAT KOORDINASI TINGKAT RAYON ADALAH PENGURUS RAYON FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA YANG BERADA DITINGKAT RAYON (KELUARGA BESAR FKPPI LAINNYA TINGKAT RAYON).

 

 

BAB XII
WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 38


(1) WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL MELIPUTI :
a. MENYEMPURNAKAN DAN MENETAPKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA;
b. MENETAPKAN PROGRAM UMUM DAN KEBIJAKSANAAN ORGANISASI;
c. MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT;
d. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT;
e. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PUSAT;
f. MENETAPKAN KEPUTUSAN - KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

(2) DIADAKAN 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

(3) APABILA MASA BHAKTI PENGURUS PUSAT TELAH LEBIH DARI 3 BULAN DITAMBAH SATU HARI, MAKA DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT DAPAT MELAKUKAN TEGURAN, BILA TEGURAN TIDAK DILAKSANAKAN MAKA DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT DAPAT MENGAMBIL ALIH UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH NASIONAL.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

 

Pasal 39


(1) MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUNAS.

(2) DIADAKAN APABILA DIPANDANG PERLU.

(3) DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS PUSAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS DAERAH.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

 

Pasal 40


(1) WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH MELIPUTI :
a. MENYUSUN PROGRAM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM.
b. MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH.
c. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT DAERAH DAN PENGURUS HARIAN PENGURUS DAERAH.
d. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS DAERAH.
e. MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

(2) DIADAKAN (5) LIMA TAHUN SEKALI.

(3) APABILA MASA BHAKTI PENGURUS DAERAH TELAH LEBIH 3 BULAN SATU HARI, PENGURUS PUSAT MELAKUKAN TEGURAN DAN APABILA TEGURAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PENGURUS PUSAT MENGAMBIL ALIH KEPENGURUSAN PENGURUS DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH DAERAH.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH

 

Pasal 41


(1) MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUSDA.

(2) DIADAKAN APABILA DIPANDANG PERLU.

(3) DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS DAERAH, DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH DAN DEWAN PENASEHAT DAERAH ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS CABANG.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.

 

Pasal 42


(1) WEWENANG MUSYAWARAH CABANG MELIPUTI :
a. MENYUSUN PROGRAM CABANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM;
b. MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN CABANG;
c. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT CABANG DAN PENGURUS HARIAN PENGURUS CABANG;
d. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS CABANG;
e. MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

(2) DIADAKAN (5) LIMA TAHUN SEKALI.

(3) APABILA MASA BHAKTI PENGURUS CABANG TELAH LEBIH 3 BULAN SATU HARI, PENGURUS DAERAH MEMBERIKAN TEGURAN DAN APABILA TEGURAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PENGURUS DAERAH MENGAMBIL ALIH KEPENGURUSAN PENGURUS CABANG UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH CABANG.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

 

Pasal 43


(1) MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUSCAB.

(2) DIADAKAN APABILA DIPANDANG PERLU.

(3) DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS CABANG, DEWAN PERTIMBANGAN CABANG DAN DEWAN PENASEHAT CABANG ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS RAYON.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

 

Pasal 44


(1) WEWENANG RAPAT ANGGOTA RAYON MELIPUTI :
a. MENYUSUN PROGRAM RAYON DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM;
b. MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN RAYON;
c. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT RAYON DAN PENGURUS HARIAN PENGURUS RAYON;
d. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS RAYON;
e. MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

(2) DIADAKAN (5) LIMA TAHUN SEKALI.

(3) APABILA MASA BHAKTI PENGURUS RAYON TELAH LEBIH 3 BULAN SATU HARI, PENGURUS CABANG MEMBERIKAN TEGURAN DAN APABILA TEGURAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PENGURUS CABANG MENGAMBIL ALIH KEPENGURUSAN PENGURUS RAYON UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA RAYON.

 

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS RAYON.

 

Pasal 45


(1) RAPAT - RAPAT PIMPINAN DITINGKAT PUSAT / DAERAH / CABANG / RAYON BERWENANG MENETAPKAN / MEMUTUSKAN HAL-HAL MENDESAK YANG DIHADAPI OLEH ORGANISASI.

(2) KEPUTUSAN RAPAT - RAPAT PIMPINAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

(3) RAPAT-RAPAT PIMPINAN DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

 

Pasal 46


(1) WEWENANG RAPAT KERJA NASIONAL MELIPUTI :
a. MENGEVALUASI PELAKSANAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT.
b. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM UMUM.

(2) SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUNAS.

(3) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

 

Pasal 47


(1) WEWENANG RAPAT KERJA DAERAH MELIPUTI :
a. MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH.

b. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH SEBAGAI PEN-JABARAN PROGRAM DAERAH.

(2) SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSDA.

(3) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.

 

Pasal 48


(1) WEWENANG RAPAT KERJA CABANG MELIPUTI :
a. MENGEVALUASI PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG.
b. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG SEBAGAI PEN-JABARAN PROGRAM KERJA CABANG.

(2) SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSCAB.

(3) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

 

Pasal 49


(1) WEWENANG RAPAT KERJA ANGGOTA RAYON MELIPUTI :
a. MENGEVALUASI PROGRAM KERJA PENGURUS RAYON.
b. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS RAYON SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM KERJA RAYON.

(2) SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA RAPAT ANGGOTA RAYON.

(3) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS RAYON.

 

 

BAB XIII
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 50


HAK SUARA DAN HAK BICARA BAGI PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT YANG DIATUR DALAM BAB III ANGGARAN RUMAH TANGGA INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
a. HAK SUARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PESERTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.

b. HAK SUARA DALAM PENGAMBILAN SUARA UNTUK MEMILIH CALON KETUA UMUM PENGURUS PUSAT FKPPI HANYA DIMILIKI OLEH DAERAH BERDASARKAN ASPIRASI CABANG DAN ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT PUSAT.

c. HAK BICARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PESERTA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT, USUL ATAU SARAN DALAM SETIAP PER-SIDANGAN.

 

Pasal 51


(1) MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT SEPERTI YANG TERSEBUT DALAM BAB XI ANGGARAN DASAR ADALAH SAH, APABILA DIHADIRI OLEH LEBIH DARI ½ (SETENGAH) JUMLAH PESERTA.

(2) PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA AZASNYA DIUSAHAKAN SEJAUH MUNGKIN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DAN APABILA HAL INI TIDAK MUNGKIN, MAKA KEPUTUSAN AKAN DIAMBIL BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.

(3) DALAM HAL MUSYAWARAH MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG PEMILIHAN PIMPINAN, SEKURANG-KURANGNYA DIHADIRI OLEH 2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH YANG HADIR.

 

 

BAB XIV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 52


(1) IURAN ANGGOTA, SUMBANGAN-SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DAN USAHA YANG SAH DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH ORGANISASI MAUPUN MASING-MASING ORGANISASI PENDUKUNG.

(2) KEKAYAAN ORGANISASI ADALAH BARANG - BARANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK YANG DIDAPAT MELALUI PEMBERIAN MAUPUN USAHA ORGANISASI.

 

 

BAB XV
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 53


(1) BENTUK, MAKNA DAN ARTI LAMBANG FKPPI, KELUARGA BESAR FKPPI, PANJI / PATAKA DAN BENDERA FKPPI ADALAH SEPERTI YANG TERLAMPIR DALAM LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.

(2) UKURAN LAMBANG, PANJI / PATAKA, BENDERA, SERAGAM ORGANISASI DAN KELENGKAPANNYA, TANDA KECAKAPAN (BREVET) SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA AKAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

(3) MASING-MASING ORGANISASI PENDUKUNG DIMUNGKINKAN UNTUK MEMILIKI SENDIRI PANJI/PATAKA, BENDERA, SERAGAM ORGANISASI DAN KE-LENGKAPANNYA, TANDA KECAKAPAN (BREVET) SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA AKAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI MASING-MASING.

 

Pasal 54


(1) HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH SEPERTI YANG TERLAMPIR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.

(2) TATA CARA PENGGUNAAN HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

 

BAB XVI
P E N U T U P

Pasal 55


(1) HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI AKAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN / KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

(2) ANGGARAN RUMAH TANGGA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

 

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Nopember 2008
---------------------------------------