FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI POLRI

Home Pokok-Pokok Pikiran Hukum Pokok Pikiran Hukum

Pokok Pikiran Hukum

E-mail Print PDF

Bidang HUKUM

         Perkembangan Hukum itu sendiri selayaknya melindungi dan mengayomi masyarakat, dan dapat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejak dari kegiatan perencanaan sampai evaluasi akhir, dari sejak orang belum lahir sampai setelah meninggal semuanya diatur oleh hukum. Maka dalam implementasinya diharapkan organisasi ini memberikan kemanfaatan kepada Bangsa dan Negara, minimal bagi kepentingan anggota dilingkungan keluarga besar FKPPI, khususnya tentang masalah hukum, untuk berbagai kepantingan hukum dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hukum baik untuk kepentingan kehidupan sosial, politik maupun untuk kepentingan bisnis sekalipun, lembaga hukum yang dimiliki FKPPI akan membantu secara langsung dilapangan, dengan koordinasi dengan Bidang Hukum FKPPI.        

          Hukum merupakan komitmen kesepakatan Nasional yang dilegitimasi oleh legislator, kemudian diamanatkan kepada Pemerintah untuk dilaksanakan atas nama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Perpu, Kepres dan lain, sehingga pada akhirnya berbagai aturan yang ditetapkan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan Bangsa tanpa kecuali.         

           Sehingga ada ungkapan hukum sebagai panglima, dimana seluruh tatanan kehidupan masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun hukum akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin terpengaruh oleh tatanan kehidupan negara lain, yang terpropagandakan melaui jendela teknologi yang menembus ruang dan waktu tanpa bisa dibatasi.

          Maka atas nama modernitas, orang beramai-ramai melakukan upaya pengambil alihan kekuasaan melalui kekuatan teknologi untuk merampas kekuasaan pemerintah dan negara melalui suatu pembentukan opini yang dilakukan secara bersama antara kelompok masyarakat politik dan kelompok media dengan didukung oleh teknologi, ternyata dapat melemahkan kekuasaan yang memang tadinya menjadi pemilik utama Hukum itu sendiri.

         Biasanya ada anekdot yang menyatakan bahwa kebenaran itu adalah milik penguasa, karena penguasa memiliki hukum sebagai 'alat kekuasaan', maka pada saat ini hukum akan diimbangi oleh upaya lain masyarakat dengan dibantu oleh media untuk melakukan pembentukan opini, dapat menjadi 'kelompok penekan baru' untuk turut mengatur pemerintah, bahkan mendikte pemerintah dalam membuat super body yang adikuasa dan hampir-hampir ikut2an "tidak ada batas ruang dan waktu".

        Sehingga kemajuan teknologi akhirnya dapat memundurkan kemajuan ilmu hukum itu sendiri, yang saat ini masih mengalami kelambatan dalam pertumbuhannya, meskipun sudah mengalami berbagai perubahan dalam era reformasi ini.Saat ini FKPPI telah memiliki website sendiri, sehingga FKPPI juga akan mewarnai opini publik dalam dunia maya, bahkan berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai acuan publik dalam menggali kebenaran pemikiran yang lebih berdasarkan Paradigma Nasiona Pancasila, UUD 1945 dan berbagai peraturan yang berlaku, disamping sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kehidupan sosial lainnya.

           Dengan demikian maka apabila ada pihak-pihak yang ingin merusakkan opini publik akan dapat diluruskan oleh FKPPI melalui opininya yang lebih obyektif, logis, dan santun, namun memiliki kualitas pemikiran yang penuh dengan bobot namun bernuansa kesejukan. keadilan dan kebenaran. Tapi seandainya ada yang memberikan tantangan akan dihadapi dengan lebih santun dan satria pantang menyerah, apalagi menghadapi orang-orang yang masih mabuk eforia perubahan global namun langsung merasa hebat dan paling benar sendiri diseluruh negeri ini. Maka bagi FKPPI tidak akan mungkin berdiam diri, harus dapat segera menyampaikan opini yang lebih bersifat rasional, obyektif dan benar serta memiliki dasar-dasar hukum yang berlaku serta merupakan hasil kajian lembaga hukum Swa Dharma Eka Kerta.

          Organisasi FKPPI harus dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan Bidang Hukum dalam pengabdian dan karya nyatanya untuk kepentingan Bangsa dan Negara seperti yang telah ditetapkan dalam Rakernas FKPPI dimana Pokok kegiatannya akan mencakup tentang kajian, seminar, penyuluhan, dan melakukan optimalisasi terhadap kegiatan Lembaga Hukum yang dimiliki termasuk berkoordinasi dengan lembaga hukum yang dimiliki organisasi di seluruh Indonesia.

 

Last Updated ( Saturday, 07 November 2009 06:14 )