FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI POLRI

Home Umum


RAPAT PIMPINAN PUSAT FKPPI 2014

E-mail Print PDF

 

 

 

 

SAMBUTAN KETUA UMUM FKPPI DALAM ACARA

RAPIMPUS FKPPI 2014

"POLA PIKIR FKPPI

DALAM MENGABDI PADA KEPENTINGAN

BANGSA KHUSUSNYA TENTANG PERLUNYA

BERPARTISIPASI AKTIF PADA PEMILU 2014"

 

Proses Demokratisasi dalam sebuah negara yang Demokratis biasanya diwujudkan dalam bentuk kegiatan rakyat yang diharapkan dapat menggunakan haknya untuk memutuskan sesuatu, dengan demikian sebuah keputusan yang terjadi adalah merupakan hasil dari pilihan rakyat yang berdaulat dapat menentukan pilihannya secara bebas dan rahasia.

Demikian pula dengan FKPPI yang merupakan bagian dari potensi bangsa, harus turut berperan aktif dalam menentukan pilihannya sebagai bagian dari warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kader-kader di berbagai partai yang ada, kadangkala kita memiliki potensi kader yang sama, maupun keluarga besar yang sama-sama berasal dari Keluarga besar TNI/POLRI, maka kebanyakan organisasi memposisikan netral dalam melakukan pilihan. Namun sikap netral bagi FKPPI tidak boleh diartikan steril, atau dengan kata lain jangan sampai “keberadaan FKPPI seperti ketidak beradaannya”. Karena keberhasilan suatu organisasi diukur dari kemanfaatannya bagi kepentingan Bangsa dan Negara, maka FKPPI harus memberikan kemanfaatan minimal bagi anggotanya namun nantinya akan bermuara bagi kepentingan Bangsa dan Negara, sehingga FKPPI akan tetap setia dengan cita-cita Proklamasi, untuk mencapai suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian kita jadikan sebagai Norma Dasar Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Secara konstitusional pelaksanaan Norma Dasar Negara tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintahan Negara yang bersifat pro-aktif, dengan tugas:

1) melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia;

2) memajukan kesejahteraan umum;

3) mencerdaskan kehidupan Bangsa; dan

4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dimana seluruh upaya-upaya tersebut sangat dipengaruhi oleh siapa yang memimpin itu semua, seperti yang kita ketahui bersama maka Presiden dan Wakil Presiden yang secara nyata memang menempati posisi sentral dalam Pemerintahan Negara yang menganut system Presidensiil.

Oleh karena itu betapa pentingnya peranan Pemilihan Presiden 2014 untuk menentukan masa depan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sudah selayaknya FKPPI mengambil peran aktif dan memberikan contoh tauladan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk tidak menjadi “GOLPUT” karena akan merugikan diri sendiri maupun merugikan kepentingan Bangsa dalam memilih pemimpinnya.

Terutama dalam kondisi saat ini dimana terjadi melemahkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai sistim nilai dan pelaksanaan Norma Dasar Negara, karena berkembangnya pengaruh dan praktek cara berfikir liberalistis dan pragmatis dalam Pemerintahan Negara dan dalam Masyarakat, yang menafikan peran pro-aktif Pemerintahan Negara sehingga menyebabkan orang menjadi egois dan tidak peduli dengan kondisi lingkungannya apalagi dengan kondisi pemerintahan yang banyak diketahui oleh rakyat tejadi berbagai penyimpangan dan masalah-masalah lainnya.

Kondisi masyarakat pada saat ini yang juga dipengaruhi oleh besarnya kesenjangan sosial ekonomi antara golongan kaya di daerah dan golongan miskin di daerah pedesaan. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbelakangan pendidikan, kesehatan, dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Belum lagi daya saing nasional yang rendah karena adanya penguasaan bidang ekonomi dan keuangan serta sumber daya alam oleh modal asing.

Kesenjangan yang terjadi salah satu penyebabnya adanya karena otonomi daerah yang luas dan pemulihan hak desa dan masyarakat-hukum adat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah merupakan conditio sine qua non dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah merupakan suatu kemustahilan untuk mengatur dari Jakarta segala sesuatunya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun pemberian otonomi luas bagi daerah serta pemulihan hak desa dan masyarakat-hukum adat tersebut perlu disertai dengan pemberian arah, kebijakan, serta pengawasan dan pengendalian yang efektif dan efisien, agar supaya kebijakan yang dianut dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta pemerintahan desa dan masyarakat-hukum adat itu tetap dalam konteks semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara KesatuanRepublik Indonesia, serta Wawasan Nusantara. Kebijakan otonomi daerah yang luas serta pengakuan terhadap hak masyarakat desa dan masyarakat-hukum adat jangan sampai menjadi kebijakan yang bersifat sentrifugal – menyebar kesegala arah – yang membahayakan kesatuan dan persatuan Bangsa dan Negara kita

Peran Integrasi Nasional dari TNI-POLRI

Banyaknya tekanan yang mengharapkan agar TNI-POLRI agar senantiasa netral, agar tidak berpihak seperti pada jaman dahulu pada saat TNI-POLRI melaksanakan “DWI FUNGSI ABRI”, dimana banyak pihak yang menyalah artikan seakan TNI-POLRI mengharapkan untuk selalu berkuasa, padahal konsep tersebut merupakan konsep alternatif untuk mengatasi permasalahan bangsa pada saat itu, namun karena memang banyak pihak yang sengaja memutar balikkan fakta agar melemahkan posisi TNI-POLRI, sehingga dapat dengan mudah menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, karena TNI-POLRI adalah satu-satunya kekuatan yang mampu berperan menyatukan seluruh komponen bangsa.

Maka siapapun yang berkehendak untuk menghancurkan negara ini akan berupaya untuk melemahkan peran TNI-POLRI, dan sedapat mungkin menghancurkannya melalui opini publik karena tidak mampu untuk melakukan perlawanan secara fisik, karena tidak memiliki persenjataan. Dan karena pada saat ini memang perang opini lebih kuat karena didukung oleh jaringan media masa maupun media elektronik.

Keberadaan TNI-POLRI yang solid tersebut adalah akibat dari suatu manajemen organisasi yang baik, sejak dari rekruitmen sampai dengan jenjang tertinggi seluruh kader TNI-POLRI melalui sistem pendidikan dan penyaringan yang sudah diakui kualitas hasilnya dalam melahirkan pemimpin-pemimpin yang handal dalam memimpin negara, ditambah dengan faktor terpenting lainnya yaitu ketegasan dan keberanian serta kerelaannya berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sesuai dengan doktrin yang diterimanya sejak awal pendidikan..

Maka menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat apabila mereka memberikan dukungan bagi calon-calon pemimpin mereka yang berasal dari TNI-POLRI, karena mereka menginginkan kepastian dalam menjalani perjuangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping keyakinan masyarakat bahwa anggota TNI-POLRI memiliki nasionalisme yang tinggi, sehingga mereka dipercaya menjadi integrator bagi masyarakat dan bangsa.

Peran Keluarga Besar TNI-POLRI

Sebagai Keluarga Besar TNI-POLRI yang menyadari sepenuhnya bahwa peran sosial politik TNI-POLRI yang aktif tidak mungkin dapat berperan untuk kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sudah sewajarnya apabila Kelurga Besarnya dapat mengambil alih peran yang sudah tidak dapat dilakukan lagi oleh TNI-POLRI.

Maka pada momen Pemilu 2014 kali ini Keluarga Besar TNI-POLRI harus dapat berperan aktif untuk menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar, khususnya dalam memilih pemimpin yang mampu membawa aspirasi rakyat yang sejalan dengan cita-cita proklamasi, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap kepentingan nasional, dan memiliki karakter ke Indonesiaan yang lebih jelas.

Oleh karena itu Keluarga Besar TNI-POLRI perlu memilih secara selektif dan realistis, selanjutnya dapat membuat strategi bersama bagaimana dapat memenangkan kepentingan bersama tersebut, agar dapat bermakna bagi kepentingan Bangsa dan Negara di masa yang akan datang khususnya lima tahun mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diadakan suatu kesepakatan bersama diantara Keluarga Besar TNI-POLRI yang dimotori oleh Keluarga Besar FKPPI, agar nantinya dapat dirumuskan suatu strategi bersama dan kerjasama yang sinergis antar daerah maupun disemua tingkatan kepengurusan dalam lingkup Keluarga Besar TNI-POLRI

Demikianlah sambutan singkat kami, terimakasih atas perhatiannya,

Ketua Umum FKPPI

Pontjo Sutowo

 

Last Updated ( Friday, 06 June 2014 21:34 )
 

Pidato Ketua Umum Dalam Rangka HUT FKPPI ke 35

E-mail Print PDF

PIDATO KETUA UMUM PP. FKPPI

DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN

KELUARGA BESAR FKPPI KE 35

PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2013



KADER KELUARGA BESAR FKPPI DIMANAPUN BERADA DISELURUH INDONESIA ;

PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 2013 ORGANISASI KELUARGA  FKPPI YANG LAHIR DARI TUNTUTAN PERJUANGAN BANGSA INDONESIA YANG TELAH BERPERAN AKTIF SELAMA 35 TAHUN DALAM MENGHADAPI BERBAGAI MACAM DINAMIKA DAN PASANG SURUTNYA PROSES PERJALANAN PERJUANGAN BANGSA, FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI- POLRI SEBAGAI PEWARIS DAN PENERUS PERJUANGAN DENGAN SEMANGAT KEBANGSAAN DAN PERSATUAN YANG UTUH SENANTIASA SETIA DAN BERBAKTI KEPADA CITA-CITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 17 AGUSTUS 1945, UNTUK TETAP MEMPERTAHANKAN, MENJAGA SERTA MENGAMANKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD 1945 (ASLI) SERTA  BHINEKA TUNGGAL IKA.

DALAM MELAKSANAKAN AMANAT RAKYAT, BERJUANGLAH TERUS MENERUS GUNA TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG ADIL DALAM  KEMAKMURAN DAN MAKMUR DALAM KEADILAN.
OLEH KARENA ITU DALAM MEMPERINGATI HARI LAHIRNYA FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI YANG KE 35, DALAM KESEMPATAN YANG AMAT BERHARGA INI IJINKAN SAYA MENYAMPAIKAN DIRGAHAYU DAN SELAMAT ULANG TAHUN KEPADA KELUARGA BESAR FKPPI DI SELURUH INDONESIA, SEHINGGA PADA REFLEKSI KE 35 TAHUN PERJALANAN KITA MENJADI LEBIH BERMAKNA DALAM MENGHADAPI PERJUANGAN DIMASA KINI DAN DIMASA MENDATANG YANG AKAN LEBIH SULIT SERTA MEMERLUKAN PENGORBANAN DAN DAYA JUANG YANG TINGGI DEMI KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA, DAN SELALU  SIAP DALAM MENGHADAPI ANCAMAN, TANTANGAN DAN GANGGUAN BAIK DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI YANG AKAN MENGGANGU KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

KADER KELUARGA BESAR FKPPI YANG SAYA CINTAI DAN SAYA BANGGAKAN ;

MENYIKAPI BERBAGAI SITUASI DAN KONDISI YANG BERKEMBANG AKHIR-AKHIR INI, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN BEBERAPA PESAN KEPADA SELURUH KADER KELUARGA BESAR FKPPI DIMANAPUN BERADA:

1.    SEBAGAI ORGANISASI YANG LAHIR UNTUK MEM-PERTAHANKAN DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UUD’45, NKRI, BHINEKKA TUNGGAL IKA, MAKA KELUARGA BESAR FKPPI MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MENGAWAL DAN MENGOREKSI JALANNYA RODA PEMERINTAHAN   PERIODE 2009-2014 SESUAI DENGAN  NILAI-NILAI UUD’45, PANCASILA, NKRI, BHINEKKA TUNGGAL IKA  YANG TELAH DIGARISKAN FOUNDING FATHER.   


2.    TINGKATKAN KONSOLIDASI ORGANISASI DAN PELIHARA KEKOMPAKAN ANGGOTA KELUARGA BESAR FKPPI AGAR LEBIH  KUKUH,  LEBIH OPTIMAL DAN DAPAT TURUT SERTA MENCIPTAKAN SUASANA AMAN DAN TERTIB BERSAMA TNI-POLRI DAN KOMPONEN BANGSA LAINNYA.

3.    TUMBUH SUBURKAN SEMANGAT KEBERSAMAAN DAN KERUKUNAN ANTAR SESAMA UMAT BERAGAMA SEHINGGA TIDAK MUDAH TERPANCING OLEH ISU DAN HASUTAN YANG MENIMBULKAN SARA.

4.    KITA MENGAJAK SELURUH KOMPONEN BANGSA AGAR TETAP MENJUNJUNG TINGGI NILAI BUDAYA BANGSA YAITU TETAP MENJAGA RASA SOLIDARITAS SERTA MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA KHUSUSNYA DALAM MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

5.    ARAHKAN AGAR KEBERADAAN ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI TETAP DAPAT MENJADI PENDUKUNG TERHADAP KEPENTINGAN PEMBANGUNAN NASIONAL DIBERBAGAI BIDANG, MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KADER YANG MEMILIKI KOMITMEN KUAT TERHADAP CITA-CITA KEBANGSAAN UNTUK MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.

6.    KITA HARUS MENGAMBIL PERAN DAN MENJADI PIHAK YANG DAPAT MEMBERIKAN SOLUSI BAGI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG BERKEMBANG DISELURUH PELOSOK TANAH AIR.



7.    KITA HARUS BERPERAN DALAM MENJAGA PERDAMAIAN NAMUN TETAP MENINGKATKAN KEWASPADAAN TERHADAP UPAYA-UPAYA PIHAK LAIN YANG AKAN MENGANCAM KREDIBILITAS DAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

DEMIKIANLAH PESAN KAMI, ATAS NAMA KELUARGA BESAR FKPPI, DAN SEKALI LAGI MENGUCAPKAN SELAMAT MERAYAKAN HUT KE 35 BAGI KELUARGA BESAR FKPPI DIMANAPUN BERADA. SELAMAT BERJUANG DAN BERKARYA BAGI KEBESARAN DAN KEBERHASILAN ORGANISASI DALAM MENGABDI UNTUK BANGSA DAN NEGARA

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

ATAS NAMA KELUARGA BESAR PP FKPPI



PONTJO SUTOWO
KETUA UMUM PP FKPPI

Last Updated ( Wednesday, 11 September 2013 23:37 )
 

Pengarahan Ketum FKPPI di RAPIMPUS KB-FKPPI

E-mail Print PDF

SELAMATKAN BANGSA DAN NEGARA KITA !

 

Assalamualaikum w.w.

Salam sejahtera,

Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan selamat datang di Ibu Kota Jakarta bagi Saudara-saudara yang datang dari dekat dan jauh. Berikutnya, bagi Saudara-saudara yang merayakannya, saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1431 H, mohon maaf lahir dan bathin.

Sebagai anggota FKPPI, yang  bukan saja berpeduli, tetapi juga mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengawal kelangsungan hidup Bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, saya percaya bahwa Saudara-saudara datang menghadiri [Rapim] sekarang ini sarat dengan berbagai kerisauan dan kekhawatiran.

Saudara-saudara tidak sendirian. Bersamaan dengan jajaran FKPPI, kita merasakan dan menyaksikan bahwa cukup banyak golongan-golongan lain dalam masyarakat kita yang merasa risau dan khawatir, bukan hanya terhadap masalah-masalah berjangka pendek, tetapi juga – bahkan mungkin terutama – pada masalah-masalah mendasar dan bersifat berjangka panjang yang sedang dihadapi  Bangsa dan Negara yang kita cintai ini. Sebagian dari golongan yang risau dan khawatir tersebut menyampaikan kerisauan dan kekhawatirannya itu secara terbuka, sebagian lagi memendamnya secara diam-diam untuk dirinya sendiri.

Kita tidak boleh membiarkan kerisauan dan kekhawatiran itu berlarut-larut, oleh karena kerisauan dan kekhawatiran bukanlah modal yang andal untuk mengantarkan kita ke arah terwujudnya Cita-cita dan Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari sekedar kerisauan dan kekhawatiran, kita harus mampu secara kreatif menuangkannya ke dalam rumusan masalah, mengenal dan mencari akar masalahnya, mengembangkan berbagai alternatif penyelesaiannya, serta secara pro aktif memilih alternatif yang paling baik untuk menyelesaikan akar masalah yang merisaukan dan mengkhawatirkan kita itu. Hanya dengan bersikap kreatif dan pro-aktif dalam memecahkan masalah itulah kita bukan saja akan dapat ikut menyelamatkan Bangsa dan Negara ini, tetapi juga ikut mengantarkannya ke arah tercapainya Cita-cita dan Tujuan Nasional kita itu.

Dalam hubungan ini izinkanlah saya menyampaikan kenyataan bahwa sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dewasa ini kita mulai kehilangan arah, baik yang dirumuskan oleh para pelopor dan pegiat gerakan Reformasi 12 tahun yang lalu, maupun  yang dicantumkan demikian jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam banyak hal terlihat jelas bahwa kita sedang berada dalam suatu suasana  kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang berayun-ayun dari suatu masalah berjangka pendek ke masalah jangka pendek lainnya, dengan solusi yang juga berjangka pendek dan dapat merupakan masalah besar dalam jangka panjang.  Belum kelihatan bahwa rangkaian masalah berjangka pendek tersebut telah ditangani dalam perspektif jangka panjang, berdasar norma-norma kebangsaan dan kenegaraan yang tercantum demikian jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh kita pandang sekedar suatu dokumen sejarah, tetapi juga harus diperlakukan sebagai  landasan ideologi Negara dan sebagai kontrak politik yang paling utama dalam pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah, setelah berlangsungnya lebih dari satu dasawarsa usia gerakan Reformasi, perubahan kasat mata yang terjadi hanyalah sekedar pergantian lapisan elite, tetapi nasib rakyat tidak banyak berubah. Lebih dari itu, juga terlihat jelas bahwa agenda lapisan elite ini berputar-putar pada kepentingan golongan mereka sendiri, dan sama sekali  tidak mencerminkan – apalagi mewakili -- aspirasi dan kepentingan dari massa Rakyat yang diwakilinya. Ringkasnya, lapisan elite kita pada umumnya telah terasing dari rakyat Indonesia yang mempunyai kedaulatan tertinggi di Republik ini.

Banyak masalah yang bisa timbul dari keterasingan elite dari Rakyat ini. Demikian banyak undang-undang, kebijakan, dan keputusan yang dibuat oleh lapisan elite ini – terutama dalam bidang politik dan ekonomi – yang terlihat bukan saja tidak memihak kepada Rakyat, tetapi dalam banyak hal juga malah lebih menguntungkan kekuatan asing. Lapisan elite yang terasing dari Rakyat ini sangat rentan terhadap terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang hanya mungkin dilakukan oleh oknum atau kelompok yang hanya mengingat kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa dewasa ini korupsi, kolusi, dan nepotisme ini  terkesan sudah mencapai taraf yang hampir tidak bisa dikendalikan lagi, bukan hanya oleh jajaran penegak hukum biasa, tetapi juga oleh badan-badan khusus dengan kewenangan khusus yang sengaja dibentuk untuk melawannya.  Mengingat demikian besarnya bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, marilah kita berikan perhatian pada masalah yang satu ini.

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lebih dari satu dasawarsa yang lalu merupakan salah satu sasaran utama gerakan Reformasi, sekarang ini terkesan malah menjadi  lebih meluas, mencakup hampir seluruh lembaga Negara, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, baik dalam cabang legislatif, cabang eksekutif, maupun cabang yudikatif. Berita-berita tentang terungkapnya jejaring korupsi yang berlangsung dalam demikian banyak lembaga-lembaga Negara kita seakan-akan sudah merupakan berita sehari-hari yang tidak lagi menggangu kesadaran dan nurani kita. Padahal dewasa ini seluruh dunia sudah bersepakat bahwa korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditangani dengan upaya luar biasa pula. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut  memang telah mulai menggerogoti kinerja dan kewibawaan lembaga-lembaga Negara itu dalam pandangan Rakyat kita.

Pengamatan selama ini menunjukkan dengan jelas bahwa ketidakberfihakan lapisan elite kepada Rakyat ini bukanlah sekedar masalah politik, atau masalah hukum, tetapi lebih dari itu, terutama merupakan masalah ideologi. Kita semua faham bahwa masalah politik dan masalah hukum lebih banyak merupakan masalah berjangka pendek yang dapat diselesaikan secara informal di belakang pintu tertutup. Namun masalah ideologi mempunyai cakupan yang lebih mendasar, dan akan menentukan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara ini, oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian kita secara sungguh-sungguh.

Masalah ideologi yang paling mendasar, dan telah terabaikan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, adalah melemahnya wawasan kebangsaan, wawasan kebersamaan kita sebagai suatu bangsa modern,  yang telah dirangkum dengan singkat padat dalam empat alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah tercantum jelas visi kita tentang kemerdekaan dan penjajahan, tentang cita hukum dan cita-cita  nasional kita, tentang dimensi kerohanian dari kemerdekaan, tentang empat tugas Pemerintahan, tentang kedaulatan Rakyat, dan tentang lima sila Pancasila. Keseluruhannya itu merupakan kesatuan wawasan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Empat alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang merupakan ideologi nasional kita, yang seyogyanya meresapi seluruh undang-undang, seluruh kebijakan, dan seluruh keputusan yang akan diambil lapisan elite, sebagai pemegang amanah dari Rakyat yang mempunyai kedaulatan tertinggi di Republik ini.

Kenyataan menunjukkan bahwa  kandungan makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara pelahan-lahan – dan mungkin dengan tidak sengaja -- tidak lagi secara efektif dijadikan rujukan dalam pembuatan undang-undang, kebijakan, dan keputusan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara pelahan-lahan telah merosot menjadi sekedar sepotong kertas yang tidak mempunyai fungsi apapun dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pelanggaran terhadap semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi dirasakan dan disadari sebagai pelanggaran konsitusional yang mendasar.

Kenyataan tersebut sungguh sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara ini, oleh karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bukan hanya merupakan landasan ideologi dalam pembentukan Negara, tetapi sekaligus juga merupakan kontrak politik yang mengikat seluruh bangsa kita yang bermasyarakat majemuk ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Tanpa dukungan terhadap dan tanpa pelaksanaan yang konsisten dari semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,  tidak akan ada Bangsa dan Negara kita yang kita cintai ini.

Mungkin akan timbul pertanyaan dalam hati kita: bukankah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selalu tercantum secara formal dalam konsiderans setiap undang-undang ?  Bukankah secara berkala kita mengadakan upacara yang khidmat memperingati hari lahirnya Pancasila atau hari kesaktiannya dalam menentang suatu ideologi lain yang bertolakbelakang secara diametral dengan Pancasila itu ?
Memang benar,  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selalu tercantum secara dalam konsiderans setiap undang-undang.  Demikian juga halnya hari lahirnya dan atau hari kesaktian Pancasila kita peringati setiap tahun.

Namun yang jauh lebih penting adalah jawaban terhadap pertanyaan tentang terwujud tidaknya seluruh kandungan makna Pembukaan Undang-Undang Dasar`1945 dalam setiap aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dengan penuh keprihatinan kita harus mengakui bahwa hal itu tidak – atau belum -- terjadi. Terdapat jarak yang cukup jauh antara cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dengan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita.

Apa yang terjadi`dalam kenyataan adalah bahwa demikian banyak undang-undang, kebijakan, serta keputusan yang diambil oleh lapisan elite kita mempunyai sifat elitis dan pragmatis  dengan perspektif berjangka pendek, bernuansa ‘pasar bebas’, dan tidak memihak kepada Rakyat. Fungsi-fungsi utama Negara tidak lagi dijabarkan dalam perspektif berjangka -panjang dengan melibatkan Rakyat banyak.
Mengapakah semuanya itu bisa terjadi, dan apakah yang dapat – dan perlu – kita lakukan ?

Tentang faktor penyebab mengapa seluruhnya itu bisa terjadi, saya ingin meminta perhatian Saudara-saudara sekalian terhadap kenyataan bahwa pada saat ini praktis tidak ada satu lembaga atau suatu golongan pun yang secara khusus mengagendakan pengkajian, penjabaran, dan menindaklanjuti kandungan makna yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara konsisten dan koheren ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dengan kata lain, seluruh kehidupan kita berbangsa dan bernegara pada saat ini berlangsung bagaikan tanpa arah dan hampa ideologi.

Sebagai akibatnya, dengan tidak kita sadari kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam berbagai hal secara pelahan-lahan telah jauh menyimpang dari apa yang disepakati para Pendiri Negara sewaktu membentuk Negara kesatuan Republik Indonesia lebih dari setengah abad yang lalu.

Rakyat kita, yang secara konstitusional adalah pemilik kedaulatan tertinggi di Republik ini, telah dimarginalisasikan menjadi sekedar menjadi penonton dari adegan demi adegan dalam pentas politik nasional. Kehidupan politik itu sendiri telah merosot menjadi suatu industri yang dikelola dengan prinsip untung rugi dan telah dimanipulasi dengan berbagai teknik pemasaran.  Lembaga-lembaga Negara kita telah bekerja menurut gaya dan cita rasanya sendiri, praktis dengan mengabaikan aspirasi dan kepentingan Rakyat yang seharusnya dilayaninya.

Secara pelahan-lahan, kesatuan Bangsa kita yang bermasyarakat majemuk mulai retak dan mengerucut dalam daerah-daerah dan kelompok-kelompok kecil yang hanya berpeduli pada kepentingannya sendiri, sering dengan mengabaikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Suatu hal khusus yang perlu diberikan perhatian adalah bangkitnya kembali pengaruh berbagai pola pikir sempalan, yang dalam sejarah nasional kita telah terbukti bukan saja bertentangan dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga secara aktif telah merusak dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Kriminalitas secara berangsur telah meningkat dan berkembang dari kejahatan lokal yang bermotif ekonomi biasa menjadi kejahatan terorganisasi dan bersifat trans nasional, yang selain bermotif ekonomi ternyata juga bermotif ideologi dan politik. Sungguh mengkhawatirkan bahwa berbagai perampokan terorganisasi akhir-akhir ini ditengarai terkait dengan aksi terorisme yang bermotif ideology dari kelompok-kelompok yang terlatih baik.

Kekayaan sumber daya alam yang pernah demikian kaya di wilayah Negara kita  – baik di darat maupun di laut --  bukan saja telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dinikmati oleh Rakyat kita, tetapi juga telah dijarah tanpa risiko apapun oleh kekuatan-kekuatan asing. Kerusakan lingkungan yang parah telah menimbulkan rangkaian bencana yang seharusnya bisa kita cegah jika dikelola dengan baik. Beberapa pulau dan daerah perbatasan kita secara terencana, sistematis, dan berlanjut telah diincer  oleh kekuatan asing.

Kecenderungan tersebut di atas harus dikoreksi dan dihentikan, serta dibawa kembali ke arah yang benar. Pertanyaannya sekarang adalah siapakah atau lembaga apakah yang dapat kita harapkan dan kita andalkan untuk mengoreksi, menghentikan, dan membawanya ke arah yang benar ? Bukankah kita menengarai bahwa hampir seluruh lembaga Negara kita telah mengalami degradasi, baik dalam idealism maupun dalam dedikasinya kepada Rakyat ?

Saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan mengajukan satu pertanyaan pula: mengapa tidak kita percayakan kepada Rakyat itu sendiri – sang pemilik kedaulatan tertinggi negeri ini – untuk melakukan koreksi, menghentikan kemerosotan, serta membawanya kembali kearah yang benar ?  Bukankah hal itu yang secara konstitusional adalah absah ?

Tetapi siapakah Rakyat, dan bagaimanakah caranya Rakyat itu akan mengoperasikan kedaulatan yang dimilikinya itu ? Bukankah menurut undang-undang aspirasi dan kepentingan Rakyat sudah diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah R.I. ?  Apakah peran Rakyat yang akan datang itu merupakan wujud dari apa yang disebut dengan ‘peoples’ power’ dalam bentuk rangkaian demonstrasi massa untuk menjatuhkan Pemerintah ? Dalam keseluruhan kiprah penyelamatan Bangsa dan Negara ini, apakah peran yang dapat diemban oleh kaum muda pada umumnya, dan FKPPI pada khususnya ?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini harus kita jawab secara mendasar pula, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ingin kita laksanakan secara konsisten.

Rakyat Indonesia adalah identik dengan Bangsa Indonesia, yang selanjutnya terdiri dari warganegara, baik secara perseorangan maupun yang terhimpun dalam berbagai organisasi dan komunitas. Hak dan kewajiban warga Negara ini telah tercantum jelas, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam berbagai perundang-undangan.

Masalah yang kita hadapi selama ini adalah bahwa aspirasi dan kepentingan Rakyat ini tidak dengan sendirinya diwakili oleh para anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah RI tersebut. Sebabnya adalah sederhana, yaitu kenyataan bahwa begitu para anggota-anggota tersebut duduk dalam lembaga-lembaga Negara tersebut mereka secara otomatis menjadi bagian dari kelompok elite yang mau tidak mau akan terasing dari Rakyat yang harus diwakilinya.

Adalah mustahil bagi warganegara – baik secara perseorangan maupun sebagai golongan dan komunitas – untuk memantau, mengoreksi dan mengendalikan lembaga-lembaga Negara tersebut. Tidak ada mekanisme dan tidak ada aturan hukumnya yang mengaturnya. Yang paling maksimal dapat dilakukan oleh warga Negara adalah menyampaikan laporan dan pengaduan, yang dapat diperhatikan dan dapat juga diabaikan oleh lembaga-lembaga Negara tersebut, yang selama ini terkesan asyik dengan kepentingannya sendiri.
Apakah peran Rakyat ini akan – atau perlu -- diwadahi menurut model ‘peoples’ power’ di negeri-negeri lain ?

Jelas tidak, oleh karena ‘peoples’ power’ hanya efektif dalam suasana darurat dan karena itu bersifat insidental. Yang kita butuhkan adalah suatu mekanisme kerakyatan yang melembaga, bersifat sosial, merupakan jejaring, berfungsi secara terus menerus untuk mengoperasikan hak-hak kewarganegaraan, dan absah secara hukum, untuk memantau, mengritisi, jika perlu mengoreksi jalannya kinerja lembaga-lembaga Negara. Perhatian khususnya harus terletak pada keabsahan ideologis dari seluruh undang-undang, kebijakan, serta keputusan yang diambil oleh lembaga Negara serta para tokoh elite yang memimpinnya, merujuk pada semangat kebangsaan yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Inilah keseluruhan gagasan yang melatar-belakangi persiapan pembentukan Aliansi Kebangsaan yang sedang kita prakarsai. Rincian gagasan ini sudah saya rangkum dalam naskah   ‘ Aliansi Kebangsaan sebagai Kekuatan Alternatif untuk Percepatan Terwujudnya Keadilan dan Kemakmuran”, yang telah dibagikan kepada Saudara-saudara.  Penjabaran lanjutnya untuk setiap daerah dan setiap sector masih terus kita kembangkan, tetapi kerangka fikirannya sudah jelas, absah secara hukum, dan bisa ditindaklanjuti.

Aliansi Kebangsaan ini akan merupakan jejaring sosial dari seluruh kelompok dan golongan yang ada dalam batang tubuh rakyat Indonesia, diorganisasikan sesuai dengan tingkat daerah dan pemerintahan., beroperasi secara otonom, dan hanya diikat oleh semangat kebangsaan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peran utamanya adalah mengawal terpeliharanya semangat kebangsaan, dan terwujudnya semangat kebangsaan itu dalam rangkaian undang-undang, kebijakan, dan keputusan para penyelenggara Negara.

Aliansi Kebangsaan ini tidak mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri dan oleh karena itu tidak akan tumbuh menjadi partai politik, baik menjadi partai oposisi atau menjadi partai yang mendukung Pemerintah. Sudah barang tentu, anggota-anggota partai politik secara perseorangan dapat menjadi anggota Aliansi Kebangsaan, asal sungguh-sungguh menyadari perbedaan antara keanggotaan partai politik dan keikut sertaan sebagai bagian dari Aliansi Kebangsaan. Dalam hubungan ini seorang negarawan asing pernah merumuskan sebuah prinsip yang dapat kita gunakan sebagai pedoman, yaitu : ‘kesetiaanku kepada partaiku berakhir pada saat dimulainya saat kesetiaanku kepada bangsaku’ (My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins).

Setiap cabang Alansi Kebangsaan akan memantau, mengeritisi, dan bila mungkin mengoreksi penyimpangan semangat kebangsaan yang terdapat dalam kebijakan serta keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara. Evaluasi terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara pada tingkat nasional akan dilakukan berdasar bahan-bahan yang disampaikan oleh daerah-daerah.

Dengan visi demikian, maka Aliansi Kebangsaan dapat berperan sebagai jembatan antara Rakyat dengan Pemerintah, atau sebagai jembatan antara Pemerintah dengan Rakyat. Pemerintah manapun yang sedang berkuasa tidak perlu takut atau khawatir dengan jajaran Aliansi Kebangsaan, sepanjang undang-undang, kebijakan, dan keputusan yang diambilnya berada dalam koridor yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Apakah peran yang dapat diambil oleh jajaran FKPPI dalam pembentukan Aliansi Kebangsaan ini ?

Pertama-tama kita harus sadar bahwa sesuai dengan latar belakangnya, FKPPI adalah bagian dari keseluruhan Rakyat – atau Bangsa – Indonesia yang sepenuhnya committed kepada semangat kebangsaan. Sebagai bagian dari kaum muda Indonesia, FKPPI perlu ikut aktif , baik  dalam memelihara semangat kebangsaan ini  maupun dalam mengritisi apakah semangat kebangsaan tersebut telah meresapi seluruh undang-undang, seluruh kebijakan, dan seluruh keputusan para penyelenggara Negara.

Perlu kita sadari bahwa semangat kebangsaan bukanlah sesuatu yang sekali jadi. Bangsa, dan semangat kebangsaan, adalah suatu proses panjang yang bersifat dinamis dan mungkin tidak ada akhirnya. Semangat kebangsaan Indonesia akan mengalami pasang naik dan pasang surut selaras dengan kinerja Bangsa dan Negara dalam mewujudkan  Cita-cita Nasional dan Tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sudah barang tentu adalah mustahil bahwa FKPPI dapat melaksanakan tugas besar ini sendirian. Jajaran FKPPI perlu mengajak seluruh kelompok dan golongan lain yang mempunyai kepedulian dan commitment yang sama terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, serta terhadap kesejahteraan Rakyat Indonesia. Saya percaya bahwa di dalam masyarakat kita terdapat demikian banyak kelompok dan golongan yang mempunyai kepedulian yang sama dengan kita, yang dapat kita ajak dalam kiprah besar ini.

Saya harapkan agar sekembalinya Saudara-saudara sekalian dari [Rapim] ini Saudara-saudara mensosialisasikan gagasan ini ke lingkungan Saudara-saudara sekalian, dan mengajak jajaran di lingkungan Saudara-saudara itu memahami, menerima, dan secara pro-aktif membangun cabang-cabang Aliansi Kebangsaan yang otonom untuk lingkungannya sendiri.

Dengan cara seperti itu, kita bukan saja akan merevitalisasi kehidupan kebangsaan kita, tetapi juga akan menyelamatkan Negara kita dari kemungkinan penyimpangan yang lebih jauh. Seluruhnya itu kita laksanakan di atas jalur konstitusi.
Demikianlah kata sambutan saya.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selalu melimpahi Bangsa dan Negara kita dengan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Amin.

Wassalamu’alaikum w.w.

a/n

KELUARGA BESAR FKPPI,

Pontjo Sutowo
Ketua Umum FKPPI

Last Updated ( Wednesday, 13 October 2010 14:03 )
 

Pidato Ketua Umum FKPPI dalam rangka HUT FKPPI

E-mail Print PDF

SAMBUTAN KETUA UMUM PP. FKPPI

DALAM RANGKA HARI ULANG TAHUN

KELUARGA BESAR FKPPI KE 32

12 SEPTEMBER 2010

----------------------------------------

ASS. W.W., Salam FKPPI,

 

Kader FKPPI dimanapun berada di seluruh Indonesia;


Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan Dirgahayu HUT FKPPI yang ke 32, dimana dalam kesempatan tersebut bertepatan juga dengan perayaan Idul Fitri 1431 H, untuk itu kami juga mengucapkan “Selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aidin Wal Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Bathin” bagi yang merayakannya.

Dalam dua momen yang bertepatan tersebut tentunya mengandung hikmah bagi kita semua, bahwa kita perlu memperbaharui komitmen kita terhadap  diri dan pengabdian kita bagi kepentingan Organisasi, Bangsa Dan Negara.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi apapun tidak akan pernah berubah apabila bukan kita sendiri yang ingin merubahnya, untuk itu marilah kita merenungi sejenak dalam refleksi peran Organisasi FKPPI selama ini dalam pengabdiannya seiring dengan perjalanan Sejarah Bangsa, khususnya dalam turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saudara-saudaraku yang Saya Cintai dan Saya Banggakan,

Terlebih dahulu marilah kita melihat kebelakang tentang:

Sejarah Bangsa

Bangsa “Indonesia” telah ada sejak jaman dulu, bahkan sejarah menunjukkan bahwa bangsa kita termasuk bangsa yang disegani oleh Bangsa-Bangsa lain, Indonesia termasuk Negara Adikuasa untuk jamannya, namun kemajuan Bangsa kita turun ketitik nadirnya, dengan dijajah oleh Bangsa Eropa selam 350 tahun disusul dijajah Bangsa Jepang selama 3,5 tahun.

Terjadilah proses ‘pemiskinan’ dan ‘pembodohan’ yang dilakukan oleh para penjajah seperti layaknya sebuah Negara yang dijajah oleh Bangsa ‘pedagang rempah2’ bukan dijajah oleh Bangsa dari Negara Industri, dimana mereka hanya membutuhkan ‘tenaga kasar’ dari Sumber Daya Manusia (SDM) Bangsa kita, mereka tidak membutuhkan penampilan SDM, apalagi kualitas SDMnya, sehingga pendidikan tidak perlu ditingkatkan, bahkan Bahasa Internasionalpun tidak diajarkan sehingga semata hanya tenagalah yang dieksploitasi secara besar-besaran, seperti kegiatan tanam paksa, kerja rodi dan lain sebagainya.

Berbeda dengan apabila Bangsa kita dijajah oleh Negara Industri, maka SDM nya akan diciptakan menjadi Para Pegawai handal yang menguasai Bahasa Internasional, dan berkemampuan dengan kualitas maksimal, sehingga rata-rata Negara jajahannya menjadi Negara yang maju dan modern, setidaknya manusianya mendapatkan pendidikan lebih baik.

Faktor-faktor penyebabnya

1.    Sempitnya Wawasan

Pemahaman tentang kemakmuran rakyat secara keseluruhan tidak menjadi tujuan utama, para Raja-raja dan Pemimpin masyarakat merasa yang penting adalah kemakmuran diri sendiri atau kelompoknya saja, rakyat bukan faktor didalam mencari kesejahteraan, mereka bukan subyek melainkan hanya obyek semata. Hubungan antar kerajaan sangat diwarnai oleh kepentingan Pemimpin semata.

 

2.      Keterasingan para Pemimpin/Elite dari Rakyat

Oleh karena sempitnya wawasan yang berkembang waktu itu, semua kegiatan terfokus pada perebutan kekuasaan, Hal tersebut dapat terjadi karena ketidak berdayaan masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, sosial maupun budayanya, sehingga masalah kekuasaan menjadi faktor utama yang dianggap penting karena dianggap mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut khususnya masalah ekonomi, maka sampai saat ini masih berlangsung sama, dalam kondisi krisis multidimensi, menyebabkan banyak orang memperebutkan kekuasaan, khususnya untuk memperjuangkan dirinya maupun kelompoknya.

 

3.    Runtuhnya Persatuan Bangsa

Akibatnya runtuhlah Persatuan Bangsa, seluruh kekuatan Bangsapun runtuh, rakyat kita tidak mempunyai kemampuan lagi, jangankan untuk disegani oleh Bangsa lain, membela kepentingan sendiri saja tidak mampu. Dengan terjadinya pergeseran ‘degradasi’ budaya, yang menyebabkan setiap orang semakin tidak peduli dengan orang lainnya, belum lagi dipengaruhi dengan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi semakin kompleks, orang semakin tidak meyakini dirinya bahwa dia adalah bagian dari suatu Bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Merdeka ini, karena orang merasa harus berjuang sendiri ditambah semakin tajamnya persaingan dengan Bangsa lain yang lebih maju, semakin memerosotkan rasa percaya diri masyarakat, sehingga akhirnya mereka tidak memiliki rasa ikut memiliki Negara ini,  masyarakat semakin tidak peduli, kalau sudah begini Negara dan Bangsa ini mau dibawa kemana dan jadi seperti apa nantinya.

 

Kebangkitan Nasional

20 Mei 1908 yang sekarang kita peringati sebagai hari Kebangkitan Nasional, karena pada waktu itu berkumpul beberapa orang cendekiawan yang berhasil merubah wawasan kita, hanya dengan meningkatkan kecerdasan Rakyat Bangsa kita dapat meraih Kemerdekaan, Wawasan itu telah mengantar kita pada kehidupan yang lebih baik.

Tentunya momentum tersebut dapat menjadikan pelajaran bagi kita pada saat sekarang ini, perlunya ditumbuhkan rasa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akan banyak yang ikut memikirkan bagaimana sebaiknya kita menghadapi kondisi dan situasi saat ini dan masa mendatang.

Berbagai contoh keberhasilan menyatukan persepsi Bangsa dalam konteks membela kepentingan Negara, seharusnya tetap ditumbuhkan dalam pendidikan masyarakat baik itu secara sistemik maupun melalui berbagai kelompok masyarakat. Sehingga nantinya dapat terbentuk suatu Karakter Bangsa yang memiliki kepedulian tinggi bagi Pembangunan Bangsa dan Negaranya.

 

Sumpah Pemuda

Wawasan baru ini kemudian menimbulkan kesadaran baru tentang pentingnya Persatuan Bangsa Indonesia yang akhirnya para generasi muda saat itu melahirkan Sumpah Pemuda. Persatuan Indonesia inilah yang mengantarkan ke Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Persatuan Indonesia ini adalah atas dasar KEBANGSAAN, bukan atas Dasar Agama maupun Etnis, yang dikukuhkan dengan Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan adanya Sumpah Pemuda yang dilakukan pada waktu itu, tentunya dapat memperkuat Bangsa ini dalam mempertahankan jati dirinya, khususnya dalam memperjuangkan masa depan Bangsanya. Terjadinya berbagai perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tentunya juga mempengaruhi arah perkembangan masyarakat, Bangsa dan Negara, apabila ternyata hasilnya tidak sesuai dengan kondisi Bangsa dan Negara perlu tetap dikembangkan suatu sistim berBangsa dan berNegara yang lebih sesuai, atau mengambil apa yang baik dimasa lalu, dan menghilangkan yang kurang baik untuk dilaksanakan dimasa mendatang. Atau jika perlu apabila UUD 1945 yang lama lebih baik maka dapat pula dikembalikan ke kondisi semula, yang penting mana yang terbaik bagi kepentingan Bangsa ini.

 

Peran TNI dan POLRI

Para pendukung paham Kebangsaan ini kemudian membentuk Tentara Nasional Indonesia guna menghadapi penjajah Belanda yang menjajah kembali Indonesia dan dengan semangat Kebangsaan ini, TNI yang baru saja dibentuk berhasil mematahkan upaya penjajah yang kita kenal dengan peristiwa 10 Nopember di Surabaya, TNI selalu berada digaris terdepan dalam menjaga paham Kebangsaan ini.

 

Saudara-saudaraku yang Saya Cintai dan Saya Banggakan,

Tentunya falsafah kebersamaan dalam mengusir penjajah tersebut dapat mengajarkan kepada generasi saat ini, bahwa Kekuatan Bangsa diperoleh dari perjuangan bersama yang saling menguatkan bukan malah saling merugikan bahkan mencerai beraikan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
Marilah kita bangun kembali kebersamaan dalam memperjuangkan kepentingan bersama ini, secara lebih sinergis dan saling mendukung serta menguatkan situasi dan kondisi bagi pejuang yang masih aktif maupun yang telah mengakhiri masa kedinasannya.

Tentunya pelajaran yang diperoleh dalam mempertahankan Negara, dalam pengalaman sejarah seharusnya akan menjadi kekuatan potensial dalam menghadapi siapapun, sehingga tercipta suatu Negara yang kuat, jika segenap lapisan masyarakat dan TNI serta POLRI nya bersatu menghadapi kondisi apapun, maka diharapkan akan menjadi ‘sumber kekuatan’ yang menambah kekuatan dalam menjaga Kedaulatan Negara dan Bangsa.

Pancasila sebagai Ideologi yang mengikat segenap Rakyat Indonesia, sebagai kontrak politik, sebagai Dasar Negara perlu di jaga. Sehingga dalam kondisi seperti saat ini, dimana era globalisasi mengintervensi wacana melalui kekuatan berbagai media, khususnya media elektronik, berhasil menciptakan opini publik, untuk menciptakan berbagai situasi yang ada.

Berbagai Pusat Kajian, dan Lembaga informasi elektronik, secara sistemik menciptakan berbagai jaringan Komunikasi Masyarakat, yang mampu melawan kondisi lama dalam penciptaan opini publik. Kondisi ini sebetulnya mampu di antisipasi oleh FKPPI, karena Keluarga Besar FKPPI memiliki potensi SDM maupun jaringan komunitas di dalamnya mampu juga untuk melakukan peciptaan opini bahkan mampu juga menciptakan situasi dan kondisi tertentu.

Organisasi FKPPI adalah salah satu Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki kekuatan besar karena dinamika keanggotaannya, dimana anggotanya terdiri dari berbagai latar belakang politik melalui partai yang berasaskan sama dengan FKPPI. Namun demikian apabila tidak diarahkan untuk melakukan pencapaian tujuan bersama maka masing-masing anggota hanya akan melakukan aktifitas sesuai dengan kepentingan partai masing-masing atau bahkan hanya melakukan kegiatan kelompok atau golongan tertentu saja.

Untuk itu organisasi sebagai alat pemersatu dan alat untuk mencapai tujuan bersama, tentunya membutuhkan kesiapan dan kebersamaan seluruh Pengurus dalam menjalankan tugasnya untuk dapat mengabdi bagi kepentingan bersama.

Tentunya keluarga besar FKPPI sebagai ‘creative group’ (kelompok yang memiliki kreativitas) dalam berkarya telah memiliki berbagai sarana dan prasarana yang legal berdasarkan peraturan organisasi maupun perangkat organisasinya, sehingga seharusnya melalui berbagai lembaga yang dimiliki diharapkan dapat lebih dioperasionalkan secara optimal, sehingga akan sesuai dengan cita-cita organisasi yaitu kesejahteraan anggota FKPPI.

Maka kami mengajak para kader keluarga besar FKPPI yang saya cintai dan saya banggakan untuk merapatkan barisan dalam momen silaturahmi ini, khususnya dapat merefleksikan kembali hal-hal apa yang menjadi kebutuhan kita, maupun kebutuhan Bangsa dan Negara kita, sehingga senantiasa dapat selalu kita komunikasikan untuk menentukan arah bersama dalam perjuangan menghadapi berbagai permasalahan baik itu masalah organisasi maupun masalah Bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

Dengan demikian maka marilah kita membuat berbagai aktifitas dalam berbagai skala teritorial maupun aktifitas rutin agar dapat memaknai perjalanan organisasi FKPPI dalam rangka pengabdiannya. Sehingga dalam menyikapi berbagai situasi dan kondisi yang berkembang akhir-akhir ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang harus tetap menjadi dasar  dari berbagai kegiatan kita kepada seluruh kader FKPPI dimanapun berada:

1.    FKPPI harus tetap konsisten dalam turut menjaga dan mengamalkan PANCASILA, UUD’45, NKRI serta ke Bhinekka Tunggal Ikaan, maka FKPPI  mempunyai kewajiban untuk mengawal dan mewarnai agar tetap pada cita-cita Kemerdekaan Republik Indonesia.

2.    FKPPI perlu meningkatkan kekompakan antar anggota, agar lebih  kukuh,  lebih optimal dan dapat  turut serta menciptakan suasana aman dan tertib bersama TNI-Polri dan komponen bangsa lainnya.

3.    FKPPI harus dapat mengambil peran dan menjadi pihak yang dapat memberikan solusi bagi berbagai permasalahan yang berkembang diseluruh   pelosok tanah air.

4.    FKPPI harus berperan dalam menjaga perdamaian namun tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap upaya-upaya pihak lain yang akan mengancam kredibilitas dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Saudara-saudaraku yang Saya Cintai dan Saya Banggakan,

Demikianlah pesan kami, atas nama Keluarga Besar FKPPI dalam rangka memperingati 4 (empat) Windu perjalanan keluarga besar FKPPI sejak didirikannya pada 12 september 1978,  selamat berjuang serta berkarya bagi kebesaran dan keberhasilan organisasi dalam mengabdi untuk kepentingan Bangsa Dan Negara

Sekian dan terima kasih.


Atas Nama Keluarga Besar PP FKPPI,



PONTJO SUTOWO

KETUA UMUM PP.FKPPI

 

Sambutan Ketum FKPPI pada HUT ke 32 tshun                      Ketum FKPPI potong tumpeng HUT FKPPI ke 32

 

 

Halal Bi Halal dan HUT FKPPI 32 dirumah KETUM

Last Updated ( Wednesday, 13 October 2010 00:09 )
 

Kertas Posisi KETUA UMUM PP.FKPPI

E-mail Print PDF

ALIANSI KEBANGSAAN

SEBAGAI KEKUATAN ALTERNATIF

UNTUK PERCEPATAN TERWUJUDNYA

KEADILAN DAN KEMAKMURAN

Oleh: PONTJO SUTOWO



1.   MASALAH. DASAR KITA DEWASA INI.

 

Setelah lebih dari setengah abad merdeka – dan setelah lebih dari sepuluh tahun mengadakan reformasi – terdapat kesan kuat bahwa ada yang benar-benar keliru dalam pengelolaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, baik dalam pengelolaan Rakyat, pengelolaan Wilayah, maupun pengelolaan Pemerintahan.

Rakyat, yang secara formal dinyatakan sebagai pemilik kedaulatan Negara ini, harus mengadakan demonstrasi berkepanjangan – bahkan harus memberontak -- sebelum didengar suaranya dan diperhatikan kepentingannya. Kontak antara Rakyat dengan wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat langsung putus begitu pemilihan umum dan pemilihan walikota /bupati /gubernur /presiden selesai. Hukum dan pemerintahan terkesan sama sekali tidak berpihak kepada Rakyat. Sebagian besar Rakyat masih hidup dalam kemiskinan dan dalam taraf kesehatan yang amat rendah. Lebih dari itu, sebagian besar anggaran pendapatan dan belanja Negara tidak dialokasikan untuk mensejahteraKan Rakyat, tetapi untuk membiayai belanja rutin pemerintahan, yang selanjutnya terkesan asyik dengan dirinya sendiri. Alih-alih diberdayakan, Rakyat malah diperdayakan dan dizalimi secara berkepanjangan.

Wilayah, yang lebih dari setengah abad yang lalu masih mengandung kekayaan alam yang teramat kaya dan berpotensi untuk didayagunakan mensejahterakan Rakyat, kini sebagian besar sudah rusak akibat eksploitasi habis-habisan untuk keuntungan jangka pendek Bertentangan dengan politik ekonomi nasional tentang kekayaan alam yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 – bahwa kekayaan alam harus digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat – dewasa ini kekayaan alam telah disediakan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa asing, baik di darat maupun di laut.

Pemerintahan, yang menyandang empat tugas konstitusional – yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial – lebih banyak memperhatikan aspirasi dan kepentingan jangka pendek dan jangka menengah mereka sendiri daripada memperhatikan kepentingan jangka panjang Bangsa dan Negara secara menyeluruh. Seluruh cabang pemerintahan telah disusupi oleh jejaring korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam bentuk yang hampir tidak pernah dapat terbayangkan dalam kurun waktu sebelumnya. Sebagai akibatnya, baik cabang legislatif, cabang eksekutif, maupun cabang yudikatif secara umum telah terasing dari kehidupan Rakyat banyak. Berbagai produk legislatif, kebijakan eksekutif, serta putusan lembaga-lembaga pengadilan juga lebih berfihak kepada kepentingan bangsa asing daripada kepada kepentingan Rakyat banyak yang seyogyanya harus dilayaninya.

Lembaga-lembaga Negara yang dirancang untuk mengawasi dan mengontrol jalannya Pemerintahan, mulai terindikasi terkooptasi dan bagaikan tidak berdaya menangani besar dan canggihnya kekeliruan pengelolaan Negara yang telah berlangsung selama tiga empat dasawarsa terakhir ini. Sedangkan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dengan tujuan yang sama masih belum dapat mencapai hasil optimal oleh karena belum menggalang persatuan satu sama lain.

Lebih dari itu, seluruh lembaga Negara berjalan sendiri-sendiri, tidak terkendali, tanpa koordinasi, dan tidak diarahkan oleh suatu garis-garis besar haluan Negara yang disusun bersama, sebagai suatu kebutuhan mutlak bagi bangsa yang bermasyarakat majemuk seperti Indonesia.

Sementara itu dunia di sekitar Indonesia telah berkembang dengan cepat. Indonesia sendiri bukan saja tidak bisa memanfaatkan peluang yang terbuka dalam perkembangan dunia itu, tetapi juga tertatih-tatih dalam membela kepentingannya yang absah.

 

2. KESEMPITAN WAWASAN DAN KETERASINGAN ELITE SEBAGAI FAKTOR PENYEBAB LANGSUNG KEKELIRUAN PENGELOLAAN NEGARA.

Adalah jelas, bahwa seluruh kekeliruan dalam pengelolaan Negara tersebut di atas selain terkait dengan kesempitan wawasan para penyenggara Negara, juga oleh karena keterasingan mereka dari kehidupan Rakyat banyak, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Berhadapan dengan kualitas kenegarawanan yang tinggi dan sikap yang merakyat dari para Pendiri Negara yang terlihat dari pemikiran dan komitmen berjangka panjang untuk mensejahterakan seluruh Rakyat Indonesia para penyelenggara Negara masa kini dihinggapi oleh kesempitan wawasan, egoisme, dan narsisisme.

Semangat kebangsaan, yang telah dibangun dengan susah payah selama satu abad, dengan tetap menghormati kemajemukan rakyat Indonesia, secara sistematis dan terencana telah tergusur ke belakang oleh faham neo feodalisme dan neo liberalisme, yang hendak meniadakan tanggung jawab konstitusional Negara dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya, dan menyerahkan nasib Rakyat kepada hukum permintaan dan penawaran dari pasar bebas semata.

 

3. TERABAIKANNYA SEMANGAT KEBANGSAAN SEBAGAI FAKTOR PALING DASAR DALAM KEKELIRUAN PENGELOLAAN KEHIDUPAN BERNEGARA.

Seluruh kekeliruan dalam pengelolaan kehidupan bernegara tersebut di atas tidak akan pernah terjadi, apabila semangat kebangsaan yang melandasi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu meresapi setiap rumusan kebijakan Negara.

Bangsa – yang merupakan kristalisasi dari semangat kebangsaan serta Negara sebagai institusi yuridis untuk mewadahi semangat kebangsaan itu mempunyai tujuan yang jelas, yaitu untuk mensejahterakan seluruh Rakyat. Dengan kata lain, baik Bangsa maupun Negara hanyalah instrument untuk mensejahterakan Rakyat.

Perlu diperhatikan secara khusus, bahwa semangat kebangsaan selain perlu dirumuskan dengan sadar dan jernih dalam tahap-tahap awal proses panjang pembentukan Bangsa, juga perlu dipelihara dan diwujudkan dalam kenyataan hidup sehari-hari, secara terencana, terus menerus, melembaga, dan berkelanjutan. Semangat kebangsaan tidak cukup dipelihara hanya atau sekedar dalam upacara-upacara formal yang bersifat simbolik, tetapi juga dan terutama harus ditindak lanjuti dalam perumusan kebijakan Negara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Tanpa perwujudan dalam kenyataan ini, semangat kebangsaan itu akan kehilangan makna dan cepat atau lambat akan lenyap. Semangat kebangsaan adalah roh dan jiwanya suatu Negara, yang selain akan mempersatukan seluruh Rakyat juga akan menjadi landasan kewibawaan Negara.

Demikianlah, tidak akan terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam tahun 1945 tanpa adanya semangat kebangsaan Indonesia yang dirumuskan secara demikian gamblang dalam Sumpah Pemuda 1928. Tidak akan ada Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini jika semangat kebangsaan itu tidak pernah dirasakan manfaatnya oleh Rakyat banyak. Tidak akan bertahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa datang, jika Rakyat banyak merasa bahwa wujud semangat kebangsaan tersebut tidak akan mampu memperbaiki kehidupannya sehari-hari.

Pengalaman menunjukkan bahwa semangat kebangsaan serta negara kebangsaan yang bersifat abstrak itu memerlukan pendukung dan pengawal, baik untuk menjamin agar semangat dan lembaga tersebut dikelola dengan baik untuk mewujudkan visi dan missinya, maupun untuk menghadapi berbagai faham dan praktek yang dapat menggalkan tercapainya visi dan missi tersebut.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dengan berpegang teguh kepada Pancasila, amanat Panglima Besar Soedirman, dan kode etik Sapta Marga, semangat kebangsaan dan Negara kebangsaan ini telah dikawal dengan tekun dan gigih dan secara habis-habisan oleh jajaran Tentara Nasional Indonesia, yang selama ini menuangkannya dalam fungsi sosial politik, berdampingan dengan fungsi utamanya dalam bidang pertahanan.

Sejak tahun 1998 fungsi sosial politik dari Tentara Nasional Indonesia ini telah ditiadakan secara konstitusional, dan jajaran Tentara Nasional Indonesia dengan loyal telah membatasi diri dalam tugas-tugas di bidang pertahanan konvensional belaka.

Ironinya, dewasa ini tidak ada atau belum ada kekuatan lain di dalam batang tubuh bangsa Indonesia, yang dengan kesadaran sendiri, sukarela, dan juga habis-habisan, bersedia melanjutkan tugas mengawal semangat kebangsaan dan Negara kebangsaan yang demikian vital bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alih-alih akan mengawal semangat kebangsaan, dewasa ini telah terbuka atau dibuka peluang lebar bagi pola pikir dan praktek yang justru membahayakan semangat kebersamaan yang terkandung dalam semangat kebangsaan.

 

4. POLA PIKIR DAN PRAKTEK YANG MEMBAHAYAKAN SEMANGAT DAN NEGARA KEBANGSAAN.

 

a. Pola Pikir yang Membahayakan Semangat dan Negara Kebangsaan.

1) Pola pikir yang memandang dunia sebagai suatu ajang pertentangan kelas yang tidak mengenal kompromi dan sama sekali tidak membuka peluang bagi adanya solidaritas, kerjasama, serta saling percaya mempercayai antar sesama warga bangsa dan sesama umat manusia, seperti antara lain yang diajarkan oleh faham Marxisme-Leninisme/ Komunisme.

2) Pola pikir yang memandang dunia sebagai ajang pertarungan bebas dari seluruh golongan, tanpa membedakan antara yang kuat dan yang lemah, dimana yang kuat boleh menindas yang lemah dan yang lemah harus menerima nasibnya ditindas oleh yang kuat, dan sama sekali tidak memerlukan adanya peran atau campur tangan Negara, seperti yang antara lain diajarkan oleh faham liberalisme dan neo-liberalisme.

3) Pola pikir yang tidak memandang Indonesia sebagai suatu kesatuan yang utuh, tetapi sekedar sebagai persatuan yang longgar dari satuan-satuan politik yang berkebetulan menempati wilayah geografis yang sama, dan tidak merasa perlu membangun suatu solidaritas antara berbagai daerah yang berbeda potensi sumber daya alamnya untuk mensejahterakan Rakyat, seperti yang antara lain diajarkan oleh faham federalisme.

4) Pola fikir yang mengajarkan bahwa tafsirannya terhadap ajaran suatu agama adalah satu-satunya tafsiran yang benar , baik untuk seluruh penganut agama yang bersangkutan maupun untuk seluruh Bangsa, dan merasa berhak untuk memaksakan tafsirannya itu dengan kekerasan kepada semua orang, seperti yang antara lain diajarkan oleh faham fundamentalisme, ekstremisme, dan terorisme.

5) Pola fikir dari kelompok yang sudah terlebih dahulu berada pada posisi unggul dalam bidang sosial ekonomi, dan merasa berhak untuk memanfaatkan posisi unggulnya itu tanpa batas untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tanpa perlu memperhatikan dampak buruknya terhadap keseluruhan semangat dan Negara kebangsaan, seperti faham yang mengajarkan dan memprakytekkan eksklusivisme ekonomi.

b. Praktek yang Membahayakan Semangat dan Negara Kebangsaan.

1) Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selain telah merugikan Negara juga telah menyebabkan kemiskinan dan kesengsaraan Rakyat banyak, yang selanjutnya berarti gagalnya pencapaian visi dan missi Bangsa dan Negara serta memerosotkan kredibilitas Bangsa dan Negara dalam pandangan Rakyat.

2) Rangkaian pelanggaran hak asasi manusia, baik terhadap hak asasi manusia perseorangan maupun terhadap hak asasi manusia secara kolektif, yang telah menyebabkan Rakyat justru merasa terancam oleh Negara yang seharusnya melayani terpenuhinya aspirasi dan kepentingan Rakyat.

3) Praktek pengabaian rasa keadilan Rakyat dalam penegakan hukum, yang hanya memperhatikan pasal-pasal undang-undang, yang selain telah menimbulkan perlawanan spontan dari masyarakat banyak juga telah memerosotkan wibawa hukum dan penegak hukum.

 

5. TEKAD.

Dengan tetap berpegang teguh kepada dasar-dasar moral serta idealisme semangat kebangsaan yang telah diletakkan oleh para Pendiri Negara, kekeliruan pengelolaan Bangsa dan Negara yang bersifat menyeluruh tersebut di atas. Semangat kebangsaan bukan saja harus dipulihkan dan dipelihara secara berkelanjutan, tetapi juga harus dikawal dengan tekun dan gigih semua lapisan dan kalangan.

 

6. ALIANSI KEBANGSAAN SEBAGAI KEKUATAN ALTERNATIF.

Kita patut bersyukur bahwa di dalam batang tubuh Bangsa masih tersedia dan masih berfungsi dengan baik berbagai kekuatan alternatif, yang belum terkontaminasi dan belum terkooptasi oleh sistem dan praktek penyelenggaraan Negara yang sudah amat menyimpang tersebut.

Selain dari jajaran Tentara Nasional Indonesia yang tetap memegang teguh idealisme dan patriotisme, serta para purnawirawan dan organisasi massa yang berpeduli terhadap bidang pertahanan, kekuatan alternatif yang secara kelembagaan berada di luar jejaring Pemerintahan dan dapat bekerjasama untuk menghentikan kemerosotan bangsa dan Negara dan untuk melanjutkan momentum pembangunan nasional sesuai dengan Cita-cita Nasional, terdiri dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat, kaum muda, berbagai organisasi masyarakat-hukum adat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, cendekiawan, seniman, budayawan, dan pegiat media massa.

Seluruh kekuatan alternatif ini perlu merapatkan barisan, merumuskan visi masa depan, serta berjuang secara pro aktif, agar idealisme yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 benar-benar meresapi seluruh politik nasional, dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran penyelenggara Negara.

Bersamaan dengan itu, seluruh kekuatan alternatif ini harus mencari langkah terobosan baru untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia, dengan menembus kebekuan, kebuntuan, dan kemunduran yang dialami oleh Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mencapai hasil secara optimal secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, seluruh kekuatan alternatif ini perlu membentuk suatu jejaring Aliansi Kebangsaan, yang selain independen secara politik juga tidak melibatkan diri dalam pertarungan kekuasaan antra dan intra elite.

 

7. VISI DAN MISSI.


a. Visi.

Terpelihara serta terwujudnya semangat kebangsaan yang meresapi Tujuan Nasional serta Tugas Pemerintah yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara terencana, teratur, bertanggung jawab, dan berkesinambungan, demi tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia.

b. Misi .

1. Memfasilitasi kerjasama antara seluruh kekuatan alternatif dalam batang tubuh Rakyat Indonesia, untuk memantau, mewaspadai, dan memberikan reaksi melembaga terhadap berbagai pola pikir dan praktek yang dapat membahayakan semangat kebangsaan.

2. Memfasilitasi terselenggaranya kongres nasional berkala untuk menyusun garis-garis besar haluan Negara sebagai formulasi semangat kebersamaan yang disepakati oleh seluruh lapisan dan kalangan, di seluruh daerah, sebagai masukan untuk seluruh partai politik yang ingin mendapatkan kepercayaan para pemilih dalam pemilihan umum.

3. Memberdayakan seluruh lapisan Rakyat Indonesia agar mampu mengembangkan sendiri seluruh potensi kemanusiaannya dalam mencapai tujuan hidupnya masing-masing.

4. Memantau, mengawasi, dan mengoreksi kinerja seluruh lembaga Negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, maupun yurikatif.

5. Mewaspadai strategi, taktik, dan pelaksanaan dari pola pikir dan praktek manipulasi lembaga-lembaga Negara.

6. Mencari langkah terobosan dalam mencegah kerusakan kekayaan dan dalam memanfaatkannya untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia.

 

8. KEBIJAKAN DAN STRATEGI.

a. Kebijakan.

1) Menyerap, memahami, dan berupaya untuk menindaklanjuti semangat kerakyatan yang diwariskan oleh generasi demi generasi pembentuk Bangsa dan Negara dalam abad ke 20 yang lalu.

2) Menjadikan kandungan nilai kebangsaan dan kenegaraan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tolok ukur dari kinerja penyelenggara Negara.

3) Tidak berorientasi kepada tujuan memperoleh kekuasaan.

4) Bersikap independen dari dan kritis terhadap seluruh kekuatan politik yang ingin memperoleh kekuasaan Negara.

5) Menanamkan kesiagaan terhadap berbagai wujud manipulasi kekuasaan Negara dan pengurasan kekayaan Negara.

6) Merintis, membangun, dan mensosialisasikan mindset baru dalam masyarakat, yang dengan penuh percaya diri dan bersikap kreatif, berani menyelamatkan kekayaan alam Negara dan mendayagunakaannya untuk sebesar-besar kepentingan Rakyat.

7) Secara dinamis menampung, mewadahi, dan menyuarakan aspirasi dan kepentingan seluruh Rakyat Indonesia, baik dalam format garis-garis besar haluan Negara lima tahunan yang bersifat komprehensif, maupun dalam pernyataan berkala mengenai aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

b. Strategi.

1) Membangun kesadaran dan menggerakkan potensi Rakyat Indonesia sebagai salah satu komponen Negara, bersisian dengan Wilayah dan Pemerintah.

2) Menciptakan suasana akuntabilitas penyelenggara Negara kepada Rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3) Mencegah tumbuh dan berkembangnya berbagai pola pikir faham dan praktek yang dapat membahayakan semangat kebangsaan di kalangan penyelenggara Negara dan dalam kalangan organisasi politik.

4) Secara pro aktif meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab semua golongan – tanpa membedakan ras, suku, agama, atau pandangan politik -- untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh Rakyat Indonesia.

 

9. PROGRAM.

 

  1. Mengadakan konsolidasi terhadap organisasi kemasyarakatan yang berpeduli terhadap bidang pertahanan sebagai inti dan tulang punggung Aliansi Kebangsaan.
  2. Membangun jejaring Aliansi Kebangsaan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
  3. Menginventarisasi, membahas, dan mengkritisi produk legislatif, kebijakan eksekutif, dan keputusan yudikatif yang tidak bersahabat dengan kepentingan Rakyat banyak dan merugikan Bangsa dan Negara, serta mengajukan kebijakan alternatif yang lebih baik.
  4. Mengeluarkan pernyataan berkala terhadap masalah-masalah nasional yang penting.
  5. Bekerjasama erat dengan dan membela hak-hak tradisional masyarakat-hukum adat dalam memelihara dan mengamankan kekayaan alam di daerah-daerah.
  6. Mengembangkan potensi maritim sebagai asset nasional yang selama ini terabaikan, untuk menyelamatkan kekayaan martitim, membangun pusat-pusat pembangunan maritim, serta mendayagunakannya secara terencana, terorganisasi, dan berkesinambungan sebagai lahan baru kehidupan Rakyat Indonesia di masa depan.

 

Last Updated ( Thursday, 19 August 2010 21:21 )
 

Renungan Hut Kemerdekaan RI

E-mail Print PDF

Memaknai Proklamasi Kemerdekaan RI ke 65

Renungan tentang Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, seharusnya akan menyadarkan kita tentang makna berbagai peristiwa yang menyebabkan Proklamasi tersebut terjadi. Kita membayangkan suatu perjalanan perjuangan yang panjang dan ‘luar biasa’ dimana dibuktikan oleh pengorbanan besar yang memang yang perlu ‘disyukuri’ oleh generasi penerus selama-lamanya.

Memaknai suatu Kemerdekaan berarti memaknai suatu kebebasan dimana seluruh hal yang berhubungan dengan Republik Indonesia bermakna suatu kegiatan yang lebih mandiri dan berdaulat. Sehingga seharusnya dalam suatu Negara yang bebas, Rakyatnya juga bebas yang bermakna tidak memiliki keterikatan dengan pihak manapun untuk menentukan nasib dan masa depannya.

Perlunya mensyukuri karena kita diharuskan agar senantiasa merendahkan diri kepada Nya dan tidak mudah puas dalam memperjuangkan apa yang telah diperoleh, sehingga akhirnya akan mampu mewujudkan cita-cita Proklamasi itu sendiri.

Sehingga manakala generasi pada saat terjadinya Proklamasi menghantarkan kita kedepan 'Pintu Gerbang Kemerdekaan', maka secara proses alamiah diperlukan regenerasi yang tetap dapat memaknai arti suatu Kemerdekaan Republik Indonesia tanpa tawar menawar, dan diperlukan semangat juang yang sama agar tetap memiliki suasana batin yang sama, dari masa ke masa.

Dalam masa perjuangan yang berkesinambungan tersebut, diharapkan dalam membangun dan mengisi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadikan Negara ini semakin Maju dan Modern namun disegani oleh Bangsa dan Negara lainnya. Dalam menghadapi berbagai era dan perubahan perkembangan jaman, banyak hal yang telah terjadi dan seharusnya terjadi suatu proses kemajuan secara bertahap dan gradual dalam menyesuaikan diri ditengah-tengah masyarakat dunia.

Marilah kita sebagai generasi penerus tetap menyadari tentang perlunya suatu penyesuaian diri terhadap perubahan situasi dan kondisi dalam berbagai perkembangan jaman namun tidak boleh meninggalkan jati diri bangsa yang Merdeka dan Berdaulat, serta tetap meningkatkannya agar dapat senantiasa dihargai oleh Bangsa lainnya.
Bahkan dalam perjalan mengisi Kemerdekaan menuju cita-cita luhur pendiri Negara ini, kita senantiasa melakukan refleksi dan analisa, agar dalam setiap masa dimana telah diajarkan oleh pengalaman sejarah, hal-hal mana yang baik dan buruk.

Oleh karena itu janganlah malu untuk melakukan hal-hal baik dimasa lalu untuk dilakukan kembali dimasa kini dan masa yang akan datang. Karena Bangsa yang Merdeka dan Berdaulat, bebas menentukan sendiri arah perjuangan bangsanya dalam mencapai cita-citanya. Maka berbagai perubahan aturan dan perundangan yang telah dibuat, akan mengajarkan pada bangsa ini dari akibat-akibat yang dirasakan langsung oleh rakyat, yang merupakan relevansi dari suatu perubahan undang-undang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi bangsa ditengah-tengah masyarakat dunia.

Semakin maju suatu bangsa akan menjadikan, bangsa tersebut semakin modern dan cerdas, dan mampu memilah mana yang baik dan sesuai buat bangsanya dan mana yang tidak sesuai dengan jati diri bangsanya. Bukan tidak mungkin berbagai perubahan akan mengacu pada aturan-aturan sebelumnya yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi dan jati diri bangsa yang Merdeka dan Berdaulat.


Merdeka……………………..!!!!!

Penulis.

Hendri Dwiwantara.-

Last Updated ( Thursday, 19 August 2010 20:42 )
 

Renungan Tahun Baru

E-mail Print PDF

Perjalanan dan Perubahan di Tahun 2010

 

Salah satu hal yang pasti di dunia ini adalah berjalannya waktu, tak ada satu kekuatanpun yang dapat menghentikannya, kecuali sang Pencipta dan bila itu terjadi berarti berakhirlah semua kehidupan di dunia ini.
Dalam menjalani sebuah kehidupan, banyak orang mengupayakan untuk bisa ‘survive’ dalam mencapai impian-impiannya, baik dalam memperjuangkan kelompok, keluarga bahkan dirinya sendiri tidak mungkin bisa menafikkan suatu perubahan. Karena perubahan juga adalah salah satu hal yang pasti juga, sehingga memaksa semua makhluk yang hidup maupun alam sendiri akan dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan yang terjadi.
Saat ini alam Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, baik yang terwujud karena upaya manusia Indonesia maupun karena penyesuaian diri akibat keseimbangan alam yang tercipta akibat pergerakan bumi dan seisinya. Maka sebagai makhluk yang beragama, kita diwajibkan untuk banyak bersyukur atas banyaknya rakhmad yang diberikan olehNya, sehingga meskipun banyaknya bencana yang terjadi masih dapat ditangani akibat masih adanya semangat kekeluargaan dari masyarakat Indonesia, yang memiliki kepedulian untuk menyumbang dan membantu baik langsung maupun tak langsung terhadap suatu bencana yang terjadi.
Semoga ditahun-tahun mendatang khususnya di tahun 2010 bangsa kita dapat diselamatkan dari kemungkinan kehancuran yang lebih besar, baik sebagai akibat dari perilaku atau bencana alam yang dahsyat. Maupun dari perilaku bangsa kita yang kadang kala juga turut menjadi penyebab kerusakan alam dan lingkungan, khususnya kerusakan perilaku manusia terhadap manusia yang lain, baik langsung maupun tak langsung.
Untuk itu marilah kita senantiasa berdoa dan berusaha agar, Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap tegak dan utuh dengan tetap memiliki jiwa Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Meskipun sejak adanya semangat Proklamasi Kemerdekaan sampai dengan semangat Reformasi, telah terjadi banyak sekali perubahan. Namun mungkin perlu pula ditinjau kembali hal-hal apa yang tidak sesuai dengan perubahan yang terjadi sampai dengan saat ini, untuk dikembalikan menjadi hal-hal lebih sesuai dengan kondisi dan situasi kepribadian Bangsa Indonesia.
Akankan kita mengabaikan semua perubahan dengan mengutamakan kepentingan pribadi, apakah kita tidak akan peduli dengan adanya perubahan yang dapat berdampak negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang lebih Indonesia daripada kehidupan yang lebih kebarat-baratan atau bernafaskan negara bagian lainnya, sehingga akan menjadikan semakin tidak jelasnya karakter jati diri Bangsa Indonesia.
Seperti dalam menghadapi kondisi pasar bebas di tahun 2010 mendatang, sudah siapkah kita menghadapi era perubahan yang baru, dimana Bangsa Indonesia akan bersaing dengan seluruh bangsa di dunia. Dimana saingan kita lebih memiliki peralatan yang canggih dan efisien, sehingga dapat menjual barangnya lebih murah dengan kualitas yang lebih baik.
Namun semua itu dapat diimbangi dengan sebuah semangat ke Indonesiaan seperti mencintai produksi dalam negeri, tapi apakah mungkin terjadi bila tidak disepakati adanya suatu semangat bersama, sedangkan semangat sumpah pemuda saja yang telah bertahun-tahun ada, dapat luntur dengan adanya perubahan yang bertubi-tubi, semakin banyak orang yang membela kepentingan negara lain, demi kepentingan dirinya.
Maka marilah kita merenungi sejenak dalam rangka perubahan tahun 2010 ini, apa yang akan kita persembahkan untuk kemajuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau kita akan menjadi penonton di negara sendiri saat terjadinya perdagangan bebas, bahkan menjadi target pasar bagi negara lain. Semua ini terpulang kepada diri kita, mau jadi apa kita , mau apa kita  dan kita harus berbuat apa……………Selamat Berjuang Semoga Sukses di Tahun 2010


Penulis,

Hendri Dwiwantara

Last Updated ( Thursday, 19 August 2010 20:53 )
 

Peringatan Hari Sumpah Pemuda

E-mail Print PDF

 

        

          Sebagai Pembicara Seminar 

         H.Pontjo Sutowo selaku Ketua Umum FKPPI mengisi acara Seminar dan Dialog dalam rangka Memperingati Sumpah Pemuda di Kampus Universitas Mercu Buana, tanggal 29 Oktober 2009, selain pembicara yang lain seperti Let.Jen.(Pur) Kiki Sahnarki dan Ketua Umum DPP KNPI, pembahasan tentang pentingnya mengingat kembali berbagai hal yang perlu diingat oleh kaum muda kita pada saat  memperingati hari Sumpah Pemuda, bahwa setiap Produk Sejarah selalu diwarnai oleh Gerakan Kaum Muda, dimana Generasi Muda sebagai kelompok pelopor yang ‘Peduli’ dan tidak menyukai kemandekan atau bila tidak adanya perubahan terhadap kondisi yang sulit, dan dari hasil perjuangan kaum muda melalui "Sumpah Pemuda" itulah yang menghasilkan Pemerintahan sampai hari ini.  
 
        Kita lihat bahwa pada jaman dahulu dimana para kaum ningrat tentunya karena sudah merasa sudah enak dan hidup mewah tidak mengharapkan adanya perubahan, bahkan mereka ikut membantu para penjajah dalam menikmati exploitasi kekayaan alam Indonesia, hal inipun serupa terjadi pada saat ini.

        Dalam dialog terjadi perdebatan yang cukup seru, karena banyak peserta yang kritis dan ingin mempertahankan pendapatnya dari data yang diperolehnya dari berbagai sumber informasi khusus, namun akhirnya terjadi sebuah pemahaman yang sama, bahwa Perlu suatu keberanian khusus untuk melakukan perubahan serta dibutuhkan kesungguhan dan tanggung jawab untuk merealisasikannnya.

         "Dulu dr.Wahidin juga tidak ada yang ngajari gimana ini sebaiknya, tapi karena kreativitas, kecerdasan dan keberanian serta keuletan para Pejuang Pelopor dan Pencetus Sumpah Pemuda akhirnya kita bisa merasakan kemerdekaan ini" Kata Mas Pontjo.

        Dalam acara ini Ketua Umum didampingi oleh Sekretaris Jenderal Tribowo Soebiandono, dan Wakil Sekjen Hendri Dwiwantara, acara berlangsung cukup seru dan hangat berlangsung sejak pukul 10.00, dan berakhir pada pukul 13.30

Last Updated ( Friday, 06 November 2009 05:57 )
 

TAYO AWARD

E-mail Print PDF
 
SELAMAT KEPADA DELEGASI DPP KNPI (BINTANG PRABOWO/KETUA) YANG MEMPEROLEH TAYO AWARDS DI MANILA PHILIPINA 6 - 8 OKTOBER DAN DELEGASI KNPI (ABRIHAM YADAV/WAKIL SEKJEN) YANG MEMPEROLEH PRESENTASI TERBAIK DI MYANMAR YOUTH INTERNATIONAL FORUM 4-7 OKTOBER DENGAN JUDUL; YOUTH VOLENTERISM IN INDONESIA & THE ROLE OF KNPI IN BUILDING ASEAN COMMUNITY.

 PENGHARGAAN INTERNASIONAL

Last Updated ( Friday, 16 October 2009 21:58 )
 
  • «
  •  Start 
  •  Prev 
  •  1 
  •  2 
  •  Next 
  •  End 
  • »
Page 1 of 2