FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI POLRI

Sanksi & Displin

E-mail Print PDF
PENGURUS PUSAT
FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN
DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI


PERATURAN ORGANISASI
-------------------------------------------------------
NO. : PO-02/PP-FKPPI/I/2009

T E N T A N G

DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI FKPPI



Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

MENIMBANG :
  1. Bahwa telah menjadi kewajiban Pengurus FKPPI diseluruh tingkatan untuk melaksanakan seluruh ketetapan MUNAS VIII FKPPI tahun 2008
  2. Bahwa untuk itu perlu disempurnakan Peraturan Organisasi No. PO-02/PP-FKPPI/X/1994 tentang DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI FKPPI.
MENGINGAT :
  1. Keputusan MUNAS VIII FKPPI No. SKEP-04/MUNAS VIII/FKPPI/XI/2008 tentang : Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI.
  2. Keputusan MUNAS VIII FKPPI No. SKEP-08/MUNAS/ VIII /FKPPI/XI/2008 tentang : Rekomendasi.
  3. Anggaran Dasar Bab VII Pasal 14.
  4. Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 9
  5. Peraturan Organisasi No. PO-01/PP-FKPPI/I/2009 tentang Keanggotaan.
MEMPERHATIKAN :
  1. Saran-saran yang berkembang dalam Rapat Pengurus Harian Pengurus Pusat FKPPI ke 1 tanggal 3 Desember 2008.
  2. Keputusan Rapat Pleno ke 5 Pengurus Pusat FKPPI tanggal  12 Mei 2009
M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
  1. Mencabut Peraturan Organisasi FKPPI No. PO-02/PP-FKPPI/X/1994 tentang DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI FKPPI.
  2. Mensahkan Peraturan Organisasi FKPPI No. PO-02/PP-FKPPI/V/2009 tentang DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI  FKPPI.
 
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Disiplin Organisasi FKPPI yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut Disiplin Organisasi dan sanksi Organisasi, merupakan suatu perangkat tata aturan, sistem nilai dan norma yang berlaku baik yang tersurat maupun tersirat yang wajib ditaati dan dijalankan oleh seluruh anggota FKPPI termasuk yang menjabat kepengurusan Organisasi FKPPI.

Pasal 2
  1. Sanksi Organisasi merupakan suatu tindakan yang diambil oleh Organisasi FKPPI berupa hukuman yang dijatuhkan kepada Anggota/Pengurus FKPPI dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar Disiplin Organisasi.
  2. Pengambil alihan kepengurusan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga Bab VII pasal 38 ayat 3, pasal 40 ayat 3, pasal 42 ayat 3 dan pasal 44 ayat 3.
  3. Pengambilan keputusan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota / Pengurus FKPPI dapat dilakukan oleh Pengurus sesuai dengan tingkatannya.


BAB II
PELANGGARAN TERHADAP DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 3


Yang termasuk sebagai pelanggaran terhadap disiplin organisasi dalam Peraturan Organisasi ini adalah :
  • Mengganti Kewarga Negaraan RI dengan Warga Negara lain;
  • Dengan sengaja maupun tidak sengaja merusak/mencermarkan/merendahkan nama baik dan kewibawaan Keluarga Besar FKPPI;
  • Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar ketentuan seperti yang termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FKPPI, keputusan-keputusan MUNAS FKPPI, keputusan-keputusan RAKERNAS FKPPI dan Peraturan Organisasi FKPPI;
  • Bagi Kepengurusan disemua tingkatan yang melanggar Anggaran Rumah Tangga Bab VII pasal 38 ayat 3, pasal 40 ayat 3, pasal 42 ayat 3 dan pasal 44 ayat 3
  • Dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar keputusan yang telah diambil oleh Organisasi FKPPI;
  • Bagi Pengurus FKPPI disemua tingkatan yang tidak memenuhi panggilan /undangan rapat-rapat yang wajib dihadirinya sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
  • Bagi Pengurus FKPPI disemua tingkatan yang melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya pada saat mendapat mandat menjalankan tugas.
Pasal 4

Keputusan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi diambil dan disyahkan dalam suatu rapat Pengurus Harian FKPPI yang diadakan untuk itu.

 
BAB III
MEKANISME PENILAIAN PELANGGARAN

Pasal 5

  1. Penilaian pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh anggota /pengurus FKPPI dibagi dalam beberapa tingkatan sesuai derajat pelanggaran  a.Pelanggaran yang dilakukan Anggota FKPPI yang mempunyai dampak terhadap teritorial Daerah Tingkat II akan diselesaikan oleh Pengurus Cabang FKPPI.  b.Pelanggaran yang dilakukan Anggota FKPPI yang mempunyai dampak terhadap teritorial Daerah Tingkat I akan diselesaikan oleh Pengurus Daerah FKPPI. c.Pelanggaran yang dilakukan Anggota FKPPI yang mempunyai dampak terhadap teritorial Nasional akan diselesaikan oleh Pengurus Pusat FKPPI.                    

          d. Khusus untuk Pelanggaran yang dilakukan Anggota FKPPI yang mempunyai dampak Politis terhadap kepentingan Nasional akan diselesaikan oleh Pengurus Pusat  

              FKPPI.

     2. Penilaian pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh anggota/pengurus FKPPI dibahas dalam rapat Pengurus Harian tanpa dihadiri oleh anggota yang 

         melakukan pelanggaran serta diputuskan dan disahkan dalam rapat Pleno sesuai dengan tingkatannya.

     Pasal  6

1.    Penilaian pelanggaran Disiplin terhadap Organisasi yang dilakukan oleh Kepengurusan FKPPI disemua tingkatan adalah sebagai iberikut. :

       a.    Bila masa bakti Pengurus Pusat FKPPI telah lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari.

       b.    Bila masa bakti Pengurus Daerah FKPPI telah lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari.

       c.    Bila masa bakti Pengurus Cabang FKPPI telah lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari.

       d.    Bila masa bakti Pengurus Rayon FKPPI telah lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari.


BAB IV
BENTUK SANKSI

Pasal 7

 
1    Pengambilan keputusan  terhadap pelanggaran Displin Organisasi yang yang dilakukan oleh Anggota/ Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut.

       a.    Surat peringatan tertulis pertama oleh Pengurus  FKPPI sesuai dengan derajat pelanggaran.

       b.    Apabila surat peringatan tertulis pertama tidak diindahkan maka dibuatkan surat peringatan kedua disertai surat panggilan pertama.

       c.    Apabila surat peringatan kedua tidak diindahkan maka dibuatkan surat peringatan ketiga disertai surat panggilan kedua.

       d.    Apabila surat panggilan kedua tidak diindahkan maka Pengurus dapat membahas masalah ini dalam rapat Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya.

       e.    Hasil Rapat Pengurus Harian harus dikonsultasikan kepada Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat sesuai dengan tingkatannya, selanjutnya dibawa ke Rapat  
              Pengurus Harian untuk diputuskan dan disahkan.

       f.    Surat Keputusan Hasil Rapat Pengurus Harian dilaporkan ke Pengurus satu tingkat diatasnya dan tembusannya kepada Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasehat
             sesuai dengan tingkatannya.

       g.    Kepada yang melakukan pelanggaran diberi hak jawabnya secara lisan dan tertulis didalam rapat Pengurus Harian yang diadakan khusus untuk itu.

 
2.    Bentuk Sanksi Organisasi yang dapat dikenakan pada Anggota/Pengurus  Rayon /Cabang/Daerah/Pusat FKPPI serta Dewan Penasehat    FKPPI adalah sebagai berikut :

       a.    Dinyatakan bersalah;

       b.    Dikenakan Skorsing sementara dari keanggotaan dan atau Kepengurusan  Rayon /  Cabang / Daerah / Pusat / Dewan Penasehat  FKPPI;

       c.    Dikenakan Pemecatan langsung dari keanggotaan dan atau Kepengurusan   Rayon / Cabang / Daerah / Pusat / Dewan Penasehat  FKPPI.

3.    Berita acara tentang keputusan-keputusan Sanksi Organisasi tersebut harus disampaikan dalam laporan pertanggung jawaban Musyawarah Rayon / Cabang / Daerah /
       Nasional  FKPPI.

                                                                                                                         Pasal 8

1.    Bentuk Sanksi Organisasi yang dikenakan kepada Kepengurusan disemua tingkatan adalah sebagai berikut :

       a.    Pengurus Pusat FKPPI, akan mendapat teguran pertama dari Dewan Pertimbangan dan atau Dewan Penasehat setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti
              lebih dari 3 bulan ditambah 1 hari, sesuai dengan ketetapan hasil Munas.

       b.    Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Dewan Pertimbangan dan atau Dewan Penasehat dapat mengambil alih kepengurusan dan membentuk
              kepanitiaan untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional selambat-lambatnya 2 bulan setelah Panitia terbentuk.

                                                                                                                        Pasal 9

      a.    Pengurus Daerah FKPPI, akan mendapat teguran pertama dari Pengurus Pusat FKPPI setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti lebih dari 3 bulan ditambah
             1 hari, sesuai dengan ketetapan hasil Munas.

      b.    Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Pengurus Pusat FKPPI dapat mengambil alih kepengurusan dengan pencabutan SK Pengurus daerah dan
             menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus Daerah untuk menyelenggarakan Musyawarah Daerah selambat-lambatnya 2 bulan setelah Panitia terbentuk.

                                                                                                                        Pasal 10

      a.    Pengurus Cabang FKPPI, akan mendapat teguran pertama dari Pengurus Daerah FKPPI setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti lebih dari 3 bulan ditambah
             1 hari, sesuai dengan ketetapan hasil Munas.

      b.    Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Pengurus Daerah FKPPI dapat mengambil alih kepengurusan dengan pencabutan SK Pengurus Daerah
            dan menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus Cabang untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang selambat-lambatnya 2 bulan setelah Panitia terbentuk.

                                                                                                                       Pasal 11

     a.    Pengurus Rayon FKPPI, akan mendapat teguran pertama dari Pengurus Cabang FKPPI setelah kepengurusan melampaui batas masa bakti lebih dari 3 bulan ditambah 1
            hari, sesuai dengan ketetapan hasil Munas.

     b.    Bila teguran tersebut tidak diindahkan selama 2 minggu maka Pengurus Cabang FKPPI dapat mengambil alih kepengurusan dengan pencabutan SK Pengurus Rayon
            dan menunjuk Pelaksana Tugas Pengurus Rayon untuk menyelenggarakan Musyawarah Rayon selambat-lambatnya 2 bulan setelah Panitia terbentuk.

 
 
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

  1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur dalam Keputusan, Kebijaksanaan dan atau Petunjuk Organisasi FKPPI.
  2. Jika terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.
Pasal 13


Peraturan Organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                                                                                                                                                   

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Mei 2009


PENGURUS PUSAT
FORUM KOMUNIKASI PUTA PUTRI PURNAWIRAWAN
DAN PUTRA PUTRI TNI - POLRI
 

KETUA UMUM                                                   SEKRETARIS JENDERAL

 

 

 PONTJO SUTOWO                                         TRIBOWO K SOEBIANDONO