FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI POLRI

Home Pokok-Pokok Pikiran


Keputusan Musyawarah Nasional VIII FKPPI – 2008

E-mail Print PDF

Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga sesuai Keputusan Musyawarah Nasional VIII FKPPI – 2008

 

Lampiran I : Keputusan Musyawarah Nasional VIII FKPPI – 2008

Nomor : Skep-04/MUNAS VIII/FKPPI/XI/2008

Tanggal : 29 Nopember 2008

 

ANGGARAN DASAR

PEMBUKAAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, DIDORONG OLEH KEINGINAN LUHUR DAN SADAR SEPENUHNYA AKAN TANGGUNG JAWAB KAMI SEBAGAI PUTRA PUTRI BANGSA INDONESIA YANG BERTEKAD MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA SEBAGAI LANDASAN IDIIL DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 SEBAGAI LANDASAN KONSTITUSIONAL.

BAHWA KAMI PUTRA - PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA YANG LAHIR DARI PATRIOT-PATRIOT BANGSA INDONESIA SADAR AKAN FUNGSINYA SEBAGAI GENERASI PENERUS, BERKEWAJIBAN MELANJUTKAN CITA-CITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 YAKNI MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA.

 

BAHWA DENGAN INI KAMI PUTRA-PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA- PUTRI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA MEMBENTUK SUATU ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERNAMA FORUM KOMUNIKASI PUTRA-PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA-PUTRI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA.

 

BAHWA UNTUK MAKSUD DAN TUJUAN TERSEBUT DIATAS, DEMI TERTIB DAN TERATURNYA MEKANISME ORGANISASI, MAKA DISUSUNLAH ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SEBAGAI BERIKUT :

 

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

 

PASAL 1

1. ORGANISASI INI BERNAMA : FORUM KOMUNIKASI PUTRA–PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA-PUTRI ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA DISINGKAT FKPPI.

 

2. FKPPI BERDIRI PADA TANGGAL 12 SEPETEMBER 1978 DI JAKARTA DAN DIKEMBANGKAN MENJADI ORGANISASI KEMASYARAKATAN PADA TANGGAL 12 SEPTEMBER 1995, UNTUK WAKTU YANG TIDAK DITENTUKAN.

 

3. PUSAT ORGANISASI FKPPI BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

 

4. YANG DIMAKSUD DENGAN ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (ABRI) ADALAH TNI-POLRI.

 

 

BAB II

STATUS DAN KEDAULATAN

 

PASAL 2

1. FKPPI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG MANDIRI, PROFESIONAL MENDUKUNG CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945.

 

2. FKPPI SEBAGAI INDUK ORGANISASI MEMILIKI ORGANISASI PENDUKUNG:

a. GENERASI MUDA FKPPI YANG BERORIENTASI KEPADA KEGIATAN KE-PEMUDAAN.

 

b. WANITA FKPPI YANG BERORIENTASI KEPADA KEGIATAN PEREMPUAN.

c. HIMPUNAN PENGUSAHA DAN WIRASWASTA (HIPWI) FKPPI YANG BERORIENTASI KEPADA KEGIATAN EKONOMI ATAU KEWIRAUSAHAAN.

 

d. GERAKAN MAHASISWA DAN PELAJAR (GMP) FKPPI YANG BERORIENTASI KEPADA KEGIATAN PELAJAR DAN KEMAHASISWAAN.

 

3. SELANJUTNYA FKPPI SEBAGAI ORGANISASI INDUK DAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA, DISEBUT SEBAGAI KELUARGA BESAR FKPPI.

 

PASAL 3

FKPPI MEMPUNYAI HUBUNGAN KESEJARAHAN DAN EMOSIONAL DENGAN PEPABRI, PERSATUAN PURNAWIRAWAN POLRI (PP. POLRI), PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN DARAT (PPAD), PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN UDARA (PPAU) DAN PERSATUAN PURNAWIRAWAN ANGKATAN LAUT (PPAL) DALAM KOORDINASI TNI-POLRI.

 

PASAL 4

KEDAULATAN TERTINGGI ORGANISASI ADA PADA ANGGOTA DAN DILAKSANAKAN SEPENUHNYA DIDALAM MUSYAWARAH NASIONAL.

 

 

BAB III

AZAS DAN SIFAT

 

PASAL 5

FKPPI BERAZASKAN PANCASILA.

 

PASAL 6

1. FKPPI ADALAH SALAH SATU KOMPONEN KEKUATAN BANGSA.

 

2. FKPPI ADALAH ORGANISIASI KEMASYARAKATAN YANG BERSIFAT INDE-PENDEN.

 

3. FKPPI ADALAH ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERANGGOTAKAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI.

 

 

BAB IV

LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG FKPPI

 

PASAL 7

LANDASAN JUANG FKPPI ADALAH :

a SEMANGAT SUMPAH PEMUDA

b SEMANGAT JUANG 45

c SEMANGAT SAPTA MARGA

d SEMANGAT TRI BRATA

 

PASAL 8

PEDOMAN JUANG FKPPI ADALAH

a IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut IKRAR FKPPI).

b TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut TEKAD FKPPI).

c GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut GERAK JUANG FKPPI).

d MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI (Yang disebut MOTIVASI JUANG FKPPI).

 

PASAL 9

DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PASAL 2, SECARA PERIODIK FKPPI DAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA MENYELENGGARAKAN FORUM BERSAMA YANG DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB V

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

 

PASAL 10

1. FKPPI MENGHIMPUN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJADI MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN PANCASILA DAN BERWATAK LUHUR SEHINGGA TERBENTUK KADER-KADER PIMPINAN BANGSA YANG MEMILIKI :

 

a KETAQWAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA SERTA SIKAP MENTAL, MORAL DAN BUDI PEKERTI YANG LUHUR.

 

b KECERDASAN, TANGGAP DAN TERAMPIL SERTA SEHAT JASMANI DAN ROHANI.

 

c KESETIAAN DAN PENGABDIAN PADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEHINGGA MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA YANG PANCASILAIS DAN MEWUJUDKAN PUTRA PUTRI YANG BERWATAK TERPUJI, MEMILIKI RASA SOLIDARITAS, SERTA MEMPUNYAI PEMIKIRAN DAN ORIENTASI KEPADA PEMBAHARUAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK KEMAJUAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA.

 

2. FKPPI BERMAKSUD MENGGALANG POTENSI SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DAN MENJADIKAN PENG-GERAK PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

 

 

PASAL 11

a. FKPPI BERTUJUAN MENGGALANG PERSATUAN DAN KESATUAN UNTUK MENINGKATKAN DAN MENGEMBANGKAN SEMANGAT PENGABDIAN KEPADA ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN CINTA TANAH AIR.

 

b FKPPI BERTUJUAN MENGEMBANGKAN DAN MENDAYAGUNAKAN POTENSI YANG DIMILIKI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI SEHINGGA TERBENTUK CIPTA DAN KARYA DALAM SEMANGAT KEBERSAMAAN YANG DIABADIKAN UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

PASAL 12

FKPPI SEBAGAI ORGANISASI BERFUNGSI MENJEMBATANI BERBAGAI LATAR BELAKANG SOSIAL SEGENAP PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI UNTUK MENJALIN KERJASAMA YANG BERSIFAT KEKERABATAN DARI SUMBER YANG SAMA SECARA SERASI, SEIMBANG DAN SELARAS SEHINGGA TERCAPAI CITA-CITA BERSAMA.

 

FKPPI BERFUNGSI SEBAGAI DINAMISATOR, MEDIATOR, STABILISATOR, KATALISATOR DAN KOMUNIKATOR DALAM KEPENTINGAN POLITIK BANGSA.

 

 

B A B VI

P E R A N

 

 

PASAL 13

UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG DIMAKSUD PASAL 8, FKPPI MENITIK BERATKAN PERANAN PADA :

 

a. MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA SEBAGAI WUJUD PENGAMALAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

 

b. MENINGKATKAN DAN MEMPERTEBAL SEMANGAT PENGABDIAN DEMI MEMPERKOKOH PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA SERTA MENERUSKAN PEMBAHARUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL SESUAI DENGAN SEMANGAT BHINNEKA TUNGGAL IKA.

 

c. MENDORONG TERCIPTANYA PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI USAHA BERSAMA YANG BERAZASKAN KEKELUARGAAN DALAM MENINGKATKAN KEMAKMURAN, PEMERATAAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

 

d. MENGEMBANGKAN TATANAN SOSIAL EKONOMI YANG MANDIRI SEBAGAI USAHA BERSAMA SERTA MENDORONG KEMITRAAN USAHA YANG DIABADIKAN SEPENUHNYA UNTUK KESEJAHTERAAN PUTRA PUTRI PUTNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM LINGKUP KELUARGA BESAR FKPPI.

 

e. MENDORONG, MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATKAN TERSELENGGARANYA PENDIDIKAN SERTA PELATIHAN KETENAGA KERJAAN, SEHINGGA TER-WUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG TERAMPIL, PROFESIONAL DAN PRODUKTIF GUNA IKUT SERTA DALAM MENGISI PEMBANGUNAN NASIONAL.

 

f. MENINGKATKAN KUALITAS ANGGOTA UNTUK MENJADI KADER YANG BERWAWASAN KEBANGSAAN.

 

g. MENJALIN KERJASAMA DAN MENCIPTAKAN SUASANA KEKELUARGAAN DENGAN SESAMA POTENSI ORGANISASI KEMASYARAKATAN LAINNYA.

 

 

BAB VII

KEANGGOTAAN DAN KADER

 

PASAL 14

1. SISTEM KEANGGOTAAN KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH STELSEL AKTIF.

 

2. ANGGOTA KELUARGA BESAR FKPPI TERDIRI DARI

a. ANGGOTA BIASA

b. ANGGOTA LUAR BIASA

c. ANGGOTA KEHORMATAN.

 

3. KADER FKPPI ADALAH ANGGOTA YANG TELAH MELALUI PROSES KADERISASI.

 

4. KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI KEANGGOTAAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI

 

PASAL 15

1. DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT BERADA PADA SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN.

 

2. PENGURUS PUSAT FKPPI MEMBAWAHI DAN MENGORGANISIR PENGURUS DAERAH DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA NEGARA INDONESIA.

 

3. PENGURUS DAERAH FKPPI MEMBAWAHI DAN MENGORGANISIR PENGURUS CABANG DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA PROVINSI.

 

4. PENGURUS CABANG FKPPI MEMBAWAHI DAN MENGORGANISIR PENGURUS RAYON BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KABUPATEN/KOTA.

 

5. PENGURUS RAYON FKPPI MEMBAWAHI DAN MENGORGANISIR ANGGOTA DAN BERKEDUDUKAN DI IBUKOTA KECAMATAN.

 

6. MEKANISME SUSUNAN ORGANISASI DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB IX

K E P E N G U R U S A N

 

PASAL 16

1. KEPENGURUSAN FKPPI DI TINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

2. KEPENGURUSAN FKPPI DITINGKAT DAERAH/PROVINSI DIPILIH DAN DISAH-KAN MELALUI MUSYAWARAH DAERAH ATAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

3. KEPENGURUSAN FKPPI DITINGKAT CABANG/KABUPATEN/KOTA DIPILIH DAN DISAHKAN MELALUI MUSYAWARAH CABANG ATAU MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

4. KEPENGURUSAN FKPPI DITINGKAT RAYON/KECAMATAN DIPILIH DAN DISAH-KAN MELALUI RAPAT ANGGOTA RAYON ATAU RAPAT ANGGOTA RAYON LUAR BIASA.

 

5. SUSUNAN DAN WEWENANG PENGURUS AKAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB X

BADAN – BADAN

 

PASAL 17

1. BADAN-BADAN TERDIRI DARI :

a LEMBAGA;

b KOPERASI;

c YAYASAN.

 

2. PENJELASAN DAN KETENTUAN MENGENAI BADAN-BADAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB XI

PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT

 

PASAL 18

PERMUSYAWARATAN FKPPI TERDIRI DARI ;

a MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS)

b MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA (MUNASLUB)

c MUSYAWARAH DAERAH (MUSDA)

d MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA (MUSDALUB)

e MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)

f MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA (MUSCABLUB)

g RAPAT ANGGOTA RAYON

h RAPAT ANGGOTA RAYON LUAR BIASA

 

 

 

PASAL 19

1. RAPAT-RAPAT TERDIRI DARI :

a. RAPAT KERJA TERDIRI DARI :

a.1. RAPAT KERJA NASIONAL (RAKERNAS);

a.2. RAPAT KERJA DAERAH (RAKERDA);

a.3. RAPAT KERJA CABANG (RAKERCAB);

a.4. RAPAT KERJA ANGGOTA RAYON.

 

b. RAPAT PIMPINAN TERDIRI DARI :

b.1. RAPAT PIMPINAN NASIONAL (RAPIMNAS);

b.2. RAPAT PIMPINAN DAERAH (RAPIMDA);

b.3. RAPAT PIMPINAN CABANG (RAPIMCAB);

 

c. RAPAT KONSULTASI TERDIRI DARI :

c.1. RAPAT KONSULTASI PENGURUS PUSAT FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT DAN ATAU DEWAN PENASEHAT PUSAT;

c.2. RAPAT KONSULTASI PENGURUS DAERAH FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH DAN ATAU DEWAN PENASEHAT DAERAH;

c.3. RAPAT KONSULTASI PENGURUS CABANG FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN CABANG DAN ATAU DEWAN PENASEHAT CABANG;

c.4. RAPAT KONSULTASI PENGURUS RAYON FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN RAYON DAN ATAU DEWAN PENASEHAT RAYON.

 

d. RAPAT KOORDINASI ADALAH RAPAT ANTARA PENGURUS FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA DISEMUA TINGKATAN.

 

e. RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN, RAPAT DEWAN PENASEHAT DISEMUA TINGKATAN.

 

f. RAPAT PENGURUS PADA SEMUA TINGKATAN PENGURUS FKPPI TERDIRI DARI:

f.1. RAPAT PENGURUS HARIAN;

f.2. RAPAT PENGURUS PLENO;

f.3. RAPAT PENGURUS HARIAN DIPERLUAS;

f.4. RAPAT PENGURUS PLENO DIPERLUAS.

 

2. URAIAN SEPERTI TERSEBUT PADA AYAT (1) DIATAS, DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

BAB XII

K E U A N G A N

 

PASAL 20

1. KEUANGAN ORGANISASI DIPEROLEH DARI :

a IURAN ANGGOTA

b USAHA YANG SAH

c BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT

 

 

 

2. PENGATURAN KEUANGAN DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB XIII

A T R I B U T

 

PASAL 21

1. ATRIBUT ORGANISASI TERDIRI DARI :

a LAMBANG FKPPI

b LAMBANG KELUARGA BESAR FKPPI

c PANJI/PATAKA

d HYMNE DAN MARS

e BENDERA

f SERAGAM ANGGOTA DAN KELENGKAPANNYA

 

2. BENTUK, MAKNA, ARTI DAN UKURAN LAMBANG FKPPI SERTA TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAN ATRIBUT LAINNYA DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA.

 

 

BAB XIV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

PASAL 22

1. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA DAPAT DILAKUKAN PADA MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DILAKUKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

2. DIHADIRI SEKURANG-KURANGNYA OLEH 2/3 DARI PENGURUS DAERAH DAN 2/3 PENGURUS CABANG.

 

3. KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.

 

 

BAB XV

PEMBUBARAN ORGANISASI

 

PASAL 23

1. FKPPI HANYA DAPAT DIBUBARKAN DENGAN MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

 

2. DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA ¾ DARI PENGURUS DAERAH DAN ¾ PENGURUS CABANG.

 

3. KEPUTUSAN ADALAH SAH APABILA DISETUJUI OLEH 2/3 DARI PESERTA YANG HADIR.

 

 

 

BAB XVI

P E N U T U P

 

PASAL 24

ANGGARAN RUMAH TANGGA TIDAK BOLEH MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN YANG BERTENTANGAN DENGAN BUNYI DAN JIWA ANGGARAN DASAR.

 

PASAL 25

ANGGARAN DASAR INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

 

Lampiran I : Keputusan Musyawarah Nasional VIII FKPPI – 2008
Nomor : Skep-04/MUNAS VIII/FKPPI/XI/2008
Tanggal : 29 Nopember 2008

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I
U M U M

Pasal 1
ANGGARAN RUMAH TANGGA INI MERUPAKAN PENJABARAN ANGGARAN DASAR DAN MEMUAT HAL-HAL YANG TIDAK ATAU BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN DASAR.

Pasal 2
(1) FKPPI SEBAGAI ORGANISASI INDUK MEMBAWAHI ORGANISASI PENDUKUNG : GENERASI MUDA FKPPI, WANITA FKPPI, HIPWI FKPPI DAN GMP FKPPI YANG DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGGOTA SESUAI DENGAN POTENSI ANGGOTA.

(2) FUNGSI ORGANISASI PENDUKUNG ; GENERASI MUDA FKPPI, WANITA FKPPI, HIPWI FKPPI DAN GMP FKPPI ADALAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN ANGGOTA KHUSUSNYA DALAM LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMUDA, ORGANISASI WANITA, ORGANISASI KEWIRA-USAHAAN SERTA ORGANISASI PELAJAR DAN MAHASISWA FKPPI YANG DIBENTUK UNTUK MENINGKATKAN PERAN SERTA DALAM LINGKUP KEGIATAN UNTUK MENDUKUNG AKTIVITAS PEMBANGUNAN NASIONAL SESUAI DENGAN PROFESI, MINAT DAN BAKAT DALAM RANGKA MEMPERLUAS JANGKAUAN PARTISIPASI KEPADA MASYARAKAT.

(3) KETENTUAN TENTANG TATA HUBUNGAN ORGANISASI INDUK DAN ORGANISASI PENDUKUNG SERTA KOORDINASI KEGIATAN DALAM RANGKA KERJASAMA DENGAN BERBAGAI PIHAK LAIN AKAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

BAB II
LANDASAN DAN PEDOMAN JUANG FKPPI

Pasal 3
(1) SEMANGAT SUMPAH PEMUDA, ADALAH SEMANGAT KEPELOPORAN YANG MENGUTAMAKAN PERSATUAN DAN KESATUAN.

(2) SEMANGAT JUANG 45 ADALAH SEMANGAT RELA BERKORBAN DAN PANTANG MENYERAH.

(3) SEMANGAT SAPTA MARGA DAN TRI BRATA ADALAH SEMANGAT PENGABDIAN DAN DISIPLIN.

Pasal 4


(1) IKRAR KELUARGA BESAR FKPPI PADA HAKEKATNYA MERUPAKAN KE-SEPAKATAN PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI-POLRI DALAM MEMBENTUK WADAH PERJUANGAN.

(2) TEKAD KELUARGA BESAR FKPPI MERUPAKAN PENGEJAWANTAHAN DARI IKRAR FKPPI UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA DAN MERUPAKAN PENGGUGAH SEMANGAT DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN DAN PERJUANGAN KELUARGA BESAR FKPPI.

(3) GERAK JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH KERANGKA PERJUANGAN DALAM MENDHARMA BAKTIKAN DIRI UNTUK MENCAPAI TUJUAN NASIONAL.

(4) MOTIVASI JUANG KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH SWA DHARMA EKA KERTA YANG BERARTI MANDIRI DALAM TEKAD UNTUK BERBAKTI PADA BANGSA DAN NEGARA.

(5) PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI SESUAI DENGAN BUNYI BAB IV PASAL 8 ANGGARAN DASAR FKPPI, DAN MERUPAKAN LAMPIRAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ANGGARAN RUMAH TANGGA INI.

(6) TATA CARA PENGGUNAAN PEDOMAN JUANG KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

BAB III
K E A N G G O T A A N

Pasal 5


(1) ANGGOTA FKPPI ADALAH WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMENUHI PER-SYARATAN KEANGGOTAAN DAN MENGIKAT DIRINYA DENGAN ORGANISASI.

(2) KETENTUAN SELANJUTNYA MENGENAI PERSYARATAN KEANGGOTAAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

Pasal 6


(1) ANGGOTA BIASA ADALAH : PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN ATAU PUTRA PUTRI TNI-POLRI.

(2) ANGGOTA LUAR BIASA ADALAH :
a. PUTRA PUTRI PEGAWAI NEGERI SIPIL TNI-POLRI, BAIK YANG MASIH AKTIF MAUPUN YANG TELAH DIBERHENTIKAN DENGAN HAK PENSIUN.
b. ISTRI ATAU SUAMI ANGGOTA BIASA FKPPI.
c. ANAK DARI ANGGOTA BIASA FKPPI.

(3) SYARAT KEANGGOTAAN AYAT 1 DAN 2 DIATAS HARUS DIKUATKAN DENGAN SURAT BUKTI YANG SAH DAN BENAR DARI INSTANSI YANG BERWENANG.

(4) ANGGOTA KEHORMATAN ADALAH TOKOH PERORANGAN, BAIK TNI-POLRI MAUPUN SIPIL YANG BERJASA BESAR TERHADAP KELUARGA BESAR FKPPI.

(5) SETIAP ANGGOTA KEHORMATAN DIUSULKAN OLEH KELUARGA BESAR FKPPI DAN DITETAPKAN OLEH PENGURUS PUSAT FKPPI DENGAN SEPENGETAHUAN DEWAN PERTIMBANGAN.

Pasal 7


(1) SETIAP ANGGOTA ;
a. MEMPEROLEH PERLAKUAN YANG SAMA DARI / UNTUK ORGANISASI.
b. MENGELUARKAN PENDAPAT DAN MENGAJUKAN USUL ATAU SARAN.
c. MEMPEROLEH KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN DAN PEN-DIDIKAN KADER DARI ORGANISASI.

(2) SETIAP ANGGOTA BIASA MEMPUNYAI HAK MEMILIH DAN DIPILIH.

Pasal 8


(1) SETIAP ANGGOTA BERKEWAJIBAN ;
a. MENJUNJUNG TINGGI NAMA DAN KEHORMATAN ORGANISASI.
b. MENGHAYATI DAN MENGAMALKAN LANDASAN DAN PEDOMAN PER-JUANGAN FKPPI.
c. MENTAATI DAN MELAKSANAKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA SERTA SELURUH KEPUTUSAN ORGANISASI.

Pasal 9


(1) SETIAP ANGGOTA KEHILANGAN KEANGGOTAAN / BERHENTI SEBAGAI ANGGOTA KARENA ;
a. MENINGGAL DUNIA.
b. ATAS PERMINTAAN SENDIRI YANG DISAMPAIKAN KEPADA PENGURUS SETEMPAT SECARA TERTULIS.
c. DIBERHENTIKAN KARENA MEMBUAT KESALAHAN-KESALAHAN YANG MERUGIKAN ORGANISASI SECARA SENGAJA DAN MELANGGAR SEMUA KETENTUAN-KETENTUAN ORGANISASI YANG DITETAPKAN .
d. PINDAH KEWARGANEGARAAN.

(2) SETIAP ANGGOTA YANG AKAN DIBERHENTIKAN BERHAK MEMBELA DIRI DALAM RAPAT YANG DIADAKAN UNTUK ITU.

(3) TATA CARA PELAKSANAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

Pasal 10


(1) SETIAP ANGGOTA BERHAK MENDAPATKAN KARTU TANDA ANGGOTA SESUAI DENGAN STATUS KEANGGOTAANNYA.

(2) BENTUK KARTU ANGGOTA DAN TATA CARA PENGGUNAANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

BAB IV
K A D E R

Pasal 11


(1) SYARAT KADER :
a. MEMPUNYAI KUALIFIKASI / KEMAMPUAN.
b. MEMPUNYAI WAWASAN KEBANGSAAAN.
c. MEMILIKI PENDIDIKAN / KEAHLIAN YANG MEMADAI.
d. TELAH MEMILIKI PROSES KADERISASI FORMAL, INTERN MAUPUN EKSTERN.
e. MEMPUNYAI DEDIKASI DAN LOYALITAS YANG TINGGI TERHADAP ORGANISASI, BANGSA DAN NEGARA.

(2) LEMBAGA PENGELOLA KADER DIBENTUK DITINGKAT PUSAT, DAERAH DAN CABANG.

(3) KETENTUAN MENGENAI LEMBAGA PENGELOLA KADER DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

BAB V
DEWAN PERTIMBANGN

Pasal 12


(1) DEWAN PERTIMBANGAN FKPPI DITINGKAT PUSAT ADALAH; PANGLIMA TNI, KAPOLRI, KEPALA STAF ANGKATAN, KETUA UMUM PEPABRI, KETUA UMUM PP. POLRI, KETUA UMUM PPAD, KETUA UMUM PPAU, DAN KETUA UMUM PPAL.

(2) DEWAN PERTIMBANGAN FKPPI DITINGKAT DAERAH ADALAH; PANGDAM / DANREM, KAPOLDA, PANGARMA, KOMANDAN TNI AL, PANGKOOPS AU / KOMANDAN TNI AU, KETUA DEWAN PENGURUS DAERAH (DPD) PEPABRI, KETUA DAERAH PP. POLRI, KETUA DAERAH PPAD, KETUA DAERAH PPAU DAN KETUA DAERAH PPAL.

(3) DEWAN PERTIMBANGAN FKPPI DITINGKAT CABANG ADALAH; DANDIM, KAPOLTABES, KAPOLRES, KOMANDAN SATUAN, KETUA DEWAN PENGURUS CABANG (DPC) PEPABRI, KETUA CABANG PP.POLRI, KETUA CABANG PPAD, KETUA CABANG PPAU DAN KETUA CABANG PPAL.

(4) DEWAN PERTIMBANGAN FKPPI DITINGKAT RAYON ADALAH DANRAMIL, KAPOLSEK, KETUA KECAMATAN PEPABRI, KETUA KECAMATAN PP.POLRI, KETUA KECAMATAN PPAD, KETUA KECAMATAN PPAU DAN KETUA KECAMATAN PPAL.

Pasal 13


WEWENANG DEWAN PERTIMBANGAN PADA SEMUA TINGKATAN ADALAH ; MEMBERIKAN PETUNJUK, SARAN DAN BANTUAN KEPADA PENGURUS FKPPI DALAM MENJALANKAN SELURUH KEGIATAN/PERAN ORGANISASI.

BAB VI
DEWAN PENASEHAT

Pasal 14


(1) DEWAN PENASEHAT ADALAH TOKOH-TOKOH FKPPI YANG BERADA DI- TINGKAT PUSAT, DAERAH, CABANG DAN RAYON.

(2) PERSONALIA DEWAN PENASEHAT DIPILIH DAN DISAHKAN PADA MUSYAWARAH FKPPI PADA MASING-MASING TINGKATAN.

BAB VII
SUSUNAN PENGURUS

Pasal 15


(1) PENGURUS PUSAT BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS KOMPARTEMEN.

(2) PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH NASIONAL ATAU MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

(3) PENGURUS HARIAN DITINGKAT PUSAT TERDIRI DARI :
a. SEORANG KETUA UMUM
b. DELAPAN ORANG KETUA
c. SEORANG SEKRETARIS JENDERAL
d. DELAPAN ORANG WAKIL SEKRETARIS JENDERAL
e. SEORANG BENDAHARA UMUM.
f. EMPAT ORANG BENDAHARA

(4) PENGURUS KOMPARTEMEN DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT FKPPI.

(5) SETIAP KOMPARTEMEN TERDIRI DARI 3 (TIGA) ORANG.

(6) PLENO PENGURUS PUSAT TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS KOMPARTEMEN.

(7) SETIAP ANGGOTA PENGURUS SEBAIKNYA BERDOMISILI DI IBUKOTA NEGARA.

Pasal 16


(1) PENGURUS DAERAH BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.

(2) PENGURUS HARIAN DITINGKAT DAERAH DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH DAERAH ATAU MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

(3) PENGURUS HARIAN DI TINGKAT DAERAH TERDIRI DARI :
a. SEORANG KETUA;

b. DELAPAN ORANG WAKIL KETUA;
c. SEORANG SEKRETARIS;
d. DELAPAN ORANG WAKIL SEKRETARIS;
e. SEORANG BENDAHARA;
f. EMPAT ORANG WAKIL BENDAHARA.

(4) PENGURUS BIRO, DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS DAERAH FKPPI.

(5) SETIAP PENGURUS BIRO TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG.

(6) PLENO PENGURUS DAERAH TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BIRO.

(7) SETIAP ANGGOTA PENGURUS DAERAH SEBAIKNYA BERDOMISILI DI IBUKOTA PROVINSI.

Pasal 17


(1) PENGURUS CABANG BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.

(2) PENGURUS HARIAN DITINGKAT CABANG DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH MUSYAWARAH CABANG ATAU MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

(3) PENGURUS HARIAN DI TINGKAT CABANG TERDIRI DARI :
a. SEORANG KETUA;
b. DELAPAN ORANG WAKIL KETUA;
c. SEORANG SEKRETARIS;
d. DELAPAN ORANG WAKIL SEKRETARIS;
e. SEORANG BENDAHARA;
f. EMPAT ORANG WAKIL BENDAHARA.

(4) PENGURUS BAGIAN, DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS CABANG FKPPI.

(5) SETIAP PENGURUS BAGIAN TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG.

(6) PLENO PENGURUS CABANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS BAGIAN.

(7) SETIAP ANGGOTA PENGURUS CABANG, SEBAIKNYA BERDOMISILI DIIBUKOTA KABUPATEN/KOTA.

Pasal 18


(1) PENGURUS RAYON BERSIFAT KOLEKTIF YANG TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS SEKSI.

 

(2) PENGURUS HARIAN DITINGKAT RAYON DIPILIH DAN DIKUKUHKAN OLEH RAPAT ANGGOTA RAYON ATAU RAPAT ANGGOTA RAYON LUAR BIASA YANG DIADAKAN KHUSUS UNTUK ITU.

(3) PENGURUS HARIAN DITINGKAT RAYON TERDIRI DARI :
a. SEORANG KETUA.
b. EMPAT ORANG WAKIL KETUA
c. SEORANG SEKRETARIS.
d. DUA WAKIL SEKRETARIS.
e. SEORANG BENDAHARA.
f. SATU WAKIL BENDAHARA.

(4) PENGURUS SEKSI, DIPILIH DAN DIKIKUHKAN OLEH PENGURUS HARIAN PENGURUS RAYON FKPPI.

(5) SETIAP PENGURUS SEKSI TERDIRI DARI 2 (DUA) ORANG.

(6) PLENO PENGURUS RAYON TERDIRI DARI PENGURUS HARIAN DAN PENGURUS SEKSI.

BAB VIII
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 19


PENGURUS PUSAT MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN - KEPUTUSAN ORGANISASI.

b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PERTIMBANGAN DAN MEMPERHATIKAN SARAN, NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT.

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUNAS.

d. MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN LEMBAGA-LEMBAGA DI-TINGKAT PUSAT.

e. MENGUKUHKAN DAN MENSAHKAN PENGURUS DAERAH.

f. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS DAERAH.

g. MENGUSULKAN DAN MENETAPKAN ANGGOTA KEHORMATAN FKPPI.

h. DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

Pasal 20


PENGURUS DAERAH MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS, MUSDA FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN - KEPUTUSAN ORGANISASI.

b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH DAN MEMPERHATIKAN SARAN, NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT.

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSDA.

d. MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN LEMBAGA-LEMBAGA DI-TINGKAT DAERAH.

e. MENGUKUHKAN DAN MENSAHKAN SUSUNAN PENGURUS CABANG.

f. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS CABANG.

g. DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

Pasal 21


PENGURUS CABANG MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT :

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS, MUSDA, MUSCAB FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN - KEPUTUSAN ORGANISASI.

b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PERTIMBANGAN CABANG DAN MEMPERHATIKAN SARAN, NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT.

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA MUSCAB.

d. MENYUSUN, MENSAHKAN DAN MEMBERHENTIKAN LEMBAGA-LEMBAGA DI-TINGKAT CABANG.

e. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI PENGURUS RAYON.

f. DAPAT MEMBERHENTIKAN KEANGGOTAAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU.

g. MENGESAHKAN SUSUNAN PENGURUS RAYON.

Pasal 22


PENGURUS RAYON MEMPUNYAI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI BERIKUT:

a. MELAKSANAKAN SEGALA KETENTUAN YANG DIHASILKAN OLEH MUNAS, MUSDA, MUSCAB, RAPAT ANGGOTA RAYON FKPPI DAN SEGALA KEPUTUSAN - KEPUTUSAN ORGANISASI.

b. MEMPERHATIKAN DAN MELAKSANAKAN SARAN, PETUNJUK MAUPUN PENGARAHAN DARI DEWAN PERTIMBANGAN DAN MEMPERHATIKAN SARAN, NASEHAT DARI DEWAN PENASEHAT MAUPUN PENGURUS CABANG.

c. MEMBERIKAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA RAPAT ANGGOTA RAYON.

d. MEMPERHATIKAN USUL-USUL DARI ANGGOTA.

BAB IX
KETENTUAN MENGENAI PENGURUS DAN KEPENGURUSAN

Pasal 23


KETENTUAN MENGENAI PENGURUS ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

a. SEMUA PERSONALIA DI SEMUA TINGKATAN HARUS MEMILIKI KUALIFIKASI KADER FKPPI SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

b. MAMPU BEKERJA SAMA SECARA KOLEKTIF SERTA MENGEMBANGKAN ORGANISASI.

c. DAPAT MELUANGKAN WAKTU DAN SANGGUP BEKERJA AKTIF DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ORGANISASI.

d. TIDAK MERANGKAP JABATAN STRUKTURAL ORGANISASI FKPPI.

e. SEMUA PERSONALIA DI SEMUA TINGKATAN KEPENGURUSAN DIUTAMAKAN BERUSIA DIATAS 40 (EMPAT PULUH) TAHUN KEATAS.

Pasal 24


KETENTUAN MENGENAI KEPENGURUSAN DISEMUA TINGKATAN, WAJIB MENJAGA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN AGAR DITAATI OLEH ANGGOTA;

Pasal 25


(1) DITINGKAT PUSAT DIBENTUK KOMPARTEMEN, DITINGKAT DAERAH DIBENTUK BIRO, DITINGKAT CABANG DIBENTUK BAGIAN DAN DITINGKAT RAYON DIBENTUK SEKSI.

(2) KOMPARTEMEN / BIRO / BAGIAN / SEKSI ADALAH KELENGKAPAN ORGANISASI YANG MERUPAKAN SARANA PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM SATUAN ADMINISTRASI KEPENGURUSAN.

(3) KOMPARTEMEN TERDIRI DARI :
a. ORGANISASI, KEANGGOTAAN. DAN KADERISASI;
b. POLITIK;

c. EKONOMI;
d. HUKUM;
e. HANKAM;
f. SOSIAL;
g. BUDAYA;
h. ENERGI DAN LINGKUNGAN

(4) JENIS BIRO, BAGIAN DAN SEKSI DAPAT DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN.

BAB X
ORGANISASI PENDUKUNG
LEMBAGA, KOPERASI DAN YAYASAN

Pasal 26


(1) FKPPI SEBAGAI INDUK ORGANISASI MEMBAWAHI ORGANISASI PENDUKUNG : GENERASI MUDA FKPPI, WANITA FKPPI, HIPWI FKPPI DAN GMP FKPPI YANG DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN, UNTUK MENINGKATKAN PERAN ANGGOTA SESUAI DENGAN POTENSI ANGGOTA.

(2) FUNGSI ORGANISASI PENDUKUNG FKPPI DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERAN AKTIF PEMUDA, WANITA, PENGUSAHA DAN PELAJAR & MAHASISWA FKPPI UNTUK MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL.

(3) KETENTUAN TENTANG TATA HUBUNGAN FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

Pasal 27


(1) LEMBAGA MERUPAKAN BAGIAN DARI KELUARGA BESAR FKPPI YANG DAPAT DIBENTUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN UNTUK MENINGKATKAN PERAN DAN PENGABDIAN ANGGOTA SESUAI POTENSI MASING-MASING.

(2) FUNGSI LEMBAGA ADALAH MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DALAM BIDANG PROFESI, MINAT DAN BAKAT DALAM RANGKA MEMPERLUAS JANGKAUAN PARTISIPASI KEPADA MASYARAKAT.

(3) KETENTUAN TENTANG PEMBENTUKAN, JENIS DAN MEKANISME KERJA LEMBAGA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

Pasal 28


(1) KOPERASI MERUPAKAN BADAN DILINGKUNGAN KELUARGA BESAR FKPPI YANG DAPAT DIBUAT SESUAI KEBUTUHAN.

(2) BERANGGOTAKAN ANGGOTA KELUARGA BESAR FKPPI.

(3) MERUPAKAN WAHANA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

(4) KETENTUAN TENTANG HUBUNGAN KOPERASI DAN KEPENGURUSANNYA DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

 

Pasal 29


(1) YAYASAN ADALAH BADAN HUKUM TETAP YANG SECARA ORGANISATORIS MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI ORGANISASI KELUARGA BESAR FKPPI, DENGAN NAMA YAYASAN SWA DHARMA EKA KERTA DAN HANYA BERADA DITINGKAT PUSAT.

(2) YAYASAN MERUPAKAN MITRA PERJUANGAN KELUARGA BESAR FKPPI DALAM MENUNJANG TUJUAN ORGANISASI.

(3) KETENTUAN TENTANG MEKANISME DAN HUBUNGAN KERJA YAYASAN DENGAN KEPENGURUSAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

BAB XI
PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 30


(1) PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT;
b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;
c. PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT PUSAT.

(2) PESERTA MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT;
b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;
c. PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT PUSAT.

(3) PESERTA MUSYAWARAH DAERAH TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGN DAERAH;
b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;
c. UNSUR PENGURUS PUSAT;
d. PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT DAERAH.

(4) PESERTA MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH;
b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;
c. UNSUR PENGURUS PUSAT;
d. PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT DAERAH.

 

 

(5) PESERTA MUSYAWARAH CABANG TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN CABANG;
b. DEWAN PENASEHAT CABANG;
c. UNSUR PENGURUS DAERAH;
d. PENGURUS CABANG;
e. UNSUR PENGURUS RAYON;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT CABANG.

(6) PESERTA MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN CABANG;
b. DEWAN PENASEHAT CABANG;
c. UNSUR PENGURUS DAERAH;
d. PENGURUS CABANG;
e. UNSUR PENGURUS RAYON;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT CABANG.

(7) PESERTA RAPAT ANGGOTA RAYON TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN RAYON ;
b. DEWAN PENASEHAT RAYON;
c. UNSUR PENGURUS CABANG;
d. PENGURUS RAYON;
e. UNSUR ANGGOTA RAYON;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT RAYON.

Pasal 31


(1) PESERTA RAPAT PIMPINAN PUSAT TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT;
b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;
c. PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT PUSAT.

(2) PESERTA RAPAT PIMPINAN DAERAH TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH;
b. DEWAN PENASEHAT DAERAH;
c. UNSUR PENGURUS PUSAT;
d. PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG.;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT DAERAH.

(3) PESERTA RAPAT PIMPINAN CABANG TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN CABANG;
b. DEWAN PENASEHAT CABANG;
c. UNSUR PENGURUS DAERAH;
d. PENGURUS CABANG;
e. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT CABANG.

Pasal 32


(1) PESERTA RAPAT KERJA NASIONAL TERDIRI DARI :
a. DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT;
b. DEWAN PENASEHAT PUSAT;
c. PENGURUS PUSAT;
d. UNSUR PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT PUSAT.

(2) PESERTA RAPAT KERJA DAERAH TERDIRI DARI :
a. UNSUR PENGURUS PUSAT;
b. DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH;
c. DEWAN PENASEHAT DAERAH
d. PENGURUS DAERAH;
e. UNSUR PENGURUS CABANG;
f. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT DAERAH.

(3) PESERTA RAPAT KERJA CABANG TERDIRI DARI :
a. UNSUR PENGURUS DAERAH;
b. DEWAN PERTIMBANGAN CABANG;
c. DEWAN PENASEHAT CABANG;
d. PENGURUS CABANG;
e. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT CABANG.

(4) PESERTA RAPAT KERJA ANGGOTA RAYON TERDIRI DARI :
a. UNSUR PENGURUS CABANG;
b. DEWAN PERTIMBANGAN RAYON;
c. DEWAN PENASEHAT RAYON;
d. PENGURUS RAYON;
e. UNSUR ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT RAYON.

Pasal 33


RAPAT PENGURUS TERDIRI DARI :
1. RAPAT PENGURUS LENGKAP (PLENO);
2. RAPAT PENGURUS HARIAN;
3. RAPAT PENGURUS LENGKAP DIPERLUAS;
4. RAPAT PENGURUS HARIAN DIPERLUAS.

Pasal 34


RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN TERDIRI DARI :
1. RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN LENGKAP;
2. RAPAT DEWAN PERTIMBANGAN LENGKAP DI PERLUAS.

Pasal 35


RAPAT DEWAN PENASEHAT TERDIRI DARI :
1. RAPAT DEWAN PENASEHAT LENGKAP;
2. RAPAT DEWAN PENASEHAT LENGKAP DI PERLUAS.

 

Pasal 36


(1) PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT PUSAT ADALAH PENGURUS PUSAT FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT DAN ATAU DEWAN PENASEHAT PUSAT.

(2) PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT DAERAH ADALAH PENGURUS DAERAH FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH DAN ATAU DEWAN PENASEHAT DAERAH.

(3) PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT CABANG ADALAH PENGURUS CABANG FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN CABANG DAN ATAU DEWAN PENASEHAT CABANG.

(4) PESERTA RAPAT KONSULTASI TINGKAT RAYON ADALAH PENGURUS RAYON FKPPI DENGAN DEWAN PERTIMBANGAN RAYON DAN ATAU DEWAN PENASEHAT RAYON.

Pasal 37


(1) PESERTA RAPAT KOORDINASI TINGKAT PUSAT ADALAH PENGURUS PUSAT FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA YANG BERADA DITINGKAT PUSAT (KELUARGA BESAR FKPPI LAINNYA TINGKAT PUSAT).

(2) PESERTA RAPAT KOORDINASI TINGKAT DAERAH ADALAH PENGURUS DAERAH FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA YANG BERADA DITINGKAT DAERAH (KELUARGA BESAR FKPPI LAINNYA TINGKAT DAERAH).

(3) PESERTA RAPAT KOORDINASI TINGKAT CABANG ADALAH PENGURUS CABANG FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA YANG BERADA DITINGKAT CABANG (KELUARGA BESAR FKPPI LAINNYA TINGKAT CABANG).

(4) PESERTA RAPAT KOORDINASI TINGKAT RAYON ADALAH PENGURUS RAYON FKPPI DENGAN ORGANISASI PENDUKUNGNYA YANG BERADA DITINGKAT RAYON (KELUARGA BESAR FKPPI LAINNYA TINGKAT RAYON).

BAB XII
WEWENANG MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 38


(1) WEWENANG MUSYAWARAH NASIONAL MELIPUTI :
a. MENYEMPURNAKAN DAN MENETAPKAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA;
b. MENETAPKAN PROGRAM UMUM DAN KEBIJAKSANAAN ORGANISASI;
c. MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT;
d. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT DAN PENGURUS HARIAN PENGURUS PUSAT;
e. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS PUSAT;
f. MENETAPKAN KEPUTUSAN - KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

(2) DIADAKAN 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.

(3) APABILA MASA BHAKTI PENGURUS PUSAT TELAH LEBIH DARI 3 BULAN DITAMBAH SATU HARI, MAKA DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT DAPAT MELAKUKAN TEGURAN, BILA TEGURAN TIDAK DILAKSANAKAN MAKA DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT DAPAT MENGAMBIL ALIH UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH NASIONAL.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

Pasal 39


(1) MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUNAS.

(2) DIADAKAN APABILA DIPANDANG PERLU.

(3) DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS PUSAT, DEWAN PERTIMBANGAN DAN DEWAN PENASEHAT ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS DAERAH.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

Pasal 40


(1) WEWENANG MUSYAWARAH DAERAH MELIPUTI :
a. MENYUSUN PROGRAM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM.
b. MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH.
c. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT DAERAH DAN PENGURUS HARIAN PENGURUS DAERAH.
d. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS DAERAH.
e. MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

(2) DIADAKAN (5) LIMA TAHUN SEKALI.

(3) APABILA MASA BHAKTI PENGURUS DAERAH TELAH LEBIH 3 BULAN SATU HARI, PENGURUS PUSAT MELAKUKAN TEGURAN DAN APABILA TEGURAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PENGURUS PUSAT MENGAMBIL ALIH KEPENGURUSAN PENGURUS DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH DAERAH.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH

Pasal 41


(1) MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUSDA.

(2) DIADAKAN APABILA DIPANDANG PERLU.

(3) DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS DAERAH, DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH DAN DEWAN PENASEHAT DAERAH ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS CABANG.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.

Pasal 42


(1) WEWENANG MUSYAWARAH CABANG MELIPUTI :
a. MENYUSUN PROGRAM CABANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM;
b. MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN CABANG;
c. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT CABANG DAN PENGURUS HARIAN PENGURUS CABANG;
d. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS CABANG;
e. MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

(2) DIADAKAN (5) LIMA TAHUN SEKALI.

(3) APABILA MASA BHAKTI PENGURUS CABANG TELAH LEBIH 3 BULAN SATU HARI, PENGURUS DAERAH MEMBERIKAN TEGURAN DAN APABILA TEGURAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PENGURUS DAERAH MENGAMBIL ALIH KEPENGURUSAN PENGURUS CABANG UNTUK MELAKSANAKAN MUSYAWARAH CABANG.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

Pasal 43


(1) MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA ADALAH MUSYAWARAH TERTINGGI SETINGKAT MUSCAB.

(2) DIADAKAN APABILA DIPANDANG PERLU.

(3) DAPAT DIADAKAN ATAS REKOMENDASI BERSAMA ANTARA PENGURUS CABANG, DEWAN PERTIMBANGAN CABANG DAN DEWAN PENASEHAT CABANG ATAU USUL SEKURANG-KURANGNYA 2/3 JUMLAH PENGURUS RAYON.

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

Pasal 44


(1) WEWENANG RAPAT ANGGOTA RAYON MELIPUTI :
a. MENYUSUN PROGRAM RAYON DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM UMUM;
b. MENETAPKAN DEWAN PERTIMBANGAN RAYON;
c. MEMILIH, MENGANGKAT DAN MENETAPKAN DEWAN PENASEHAT RAYON DAN PENGURUS HARIAN PENGURUS RAYON;
d. MENILAI LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS RAYON;
e. MENETAPKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG DIANGGAP PERLU.

(2) DIADAKAN (5) LIMA TAHUN SEKALI.

(3) APABILA MASA BHAKTI PENGURUS RAYON TELAH LEBIH 3 BULAN SATU HARI, PENGURUS CABANG MEMBERIKAN TEGURAN DAN APABILA TEGURAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PENGURUS CABANG MENGAMBIL ALIH KEPENGURUSAN PENGURUS RAYON UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA RAYON.

 

(4) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS RAYON.

Pasal 45


(1) RAPAT - RAPAT PIMPINAN DITINGKAT PUSAT / DAERAH / CABANG / RAYON BERWENANG MENETAPKAN / MEMUTUSKAN HAL-HAL MENDESAK YANG DIHADAPI OLEH ORGANISASI.

(2) KEPUTUSAN RAPAT - RAPAT PIMPINAN TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

(3) RAPAT-RAPAT PIMPINAN DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS SESUAI DENGAN TINGKATANNYA.

Pasal 46


(1) WEWENANG RAPAT KERJA NASIONAL MELIPUTI :
a. MENGEVALUASI PELAKSANAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT.
b. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM UMUM.

(2) SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUNAS.

(3) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS PUSAT.

Pasal 47


(1) WEWENANG RAPAT KERJA DAERAH MELIPUTI :
a. MENGEVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH.

b. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS DAERAH SEBAGAI PEN-JABARAN PROGRAM DAERAH.

(2) SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSDA.

(3) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS DAERAH.

Pasal 48


(1) WEWENANG RAPAT KERJA CABANG MELIPUTI :
a. MENGEVALUASI PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG.
b. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS CABANG SEBAGAI PEN-JABARAN PROGRAM KERJA CABANG.

(2) SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA MUSCAB.

(3) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS CABANG.

Pasal 49


(1) WEWENANG RAPAT KERJA ANGGOTA RAYON MELIPUTI :
a. MENGEVALUASI PROGRAM KERJA PENGURUS RAYON.
b. MENETAPKAN PROGRAM KERJA PENGURUS RAYON SEBAGAI PENJABARAN PROGRAM KERJA RAYON.

 

 

(2) SEKURANG-KURANGNYA DIADAKAN SATU KALI DIANTARA DUA RAPAT ANGGOTA RAYON.

(3) DISELENGGARAKAN OLEH PENGURUS RAYON.

BAB XIII
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 50


HAK SUARA DAN HAK BICARA BAGI PESERTA MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT YANG DIATUR DALAM BAB III ANGGARAN RUMAH TANGGA INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
a. HAK SUARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PESERTA DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.

b. HAK SUARA DALAM PENGAMBILAN SUARA UNTUK MEMILIH CALON KETUA UMUM PENGURUS PUSAT FKPPI HANYA DIMILIKI OLEH DAERAH BERDASARKAN ASPIRASI CABANG DAN ORGANISASI PENDUKUNG TINGKAT PUSAT.

c. HAK BICARA ADALAH HAK YANG DIMILIKI OLEH SEORANG PESERTA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT, USUL ATAU SARAN DALAM SETIAP PER-SIDANGAN.

Pasal 51


(1) MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT SEPERTI YANG TERSEBUT DALAM BAB XI ANGGARAN DASAR ADALAH SAH, APABILA DIHADIRI OLEH LEBIH DARI ½ (SETENGAH) JUMLAH PESERTA.

(2) PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA AZASNYA DIUSAHAKAN SEJAUH MUNGKIN SECARA MUSYAWARAH UNTUK MENCAPAI MUFAKAT DAN APABILA HAL INI TIDAK MUNGKIN, MAKA KEPUTUSAN AKAN DIAMBIL BERDASARKAN SUARA TERBANYAK.

(3) DALAM HAL MUSYAWARAH MENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG PEMILIHAN PIMPINAN, SEKURANG-KURANGNYA DIHADIRI OLEH 2/3 (DUA PERTIGA) DARI JUMLAH YANG HADIR.

BAB XIV
KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 52


(1) IURAN ANGGOTA, SUMBANGAN-SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DAN USAHA YANG SAH DIATUR DAN DILAKSANAKAN OLEH ORGANISASI MAUPUN MASING-MASING ORGANISASI PENDUKUNG.

(2) KEKAYAAN ORGANISASI ADALAH BARANG - BARANG BERGERAK DAN TIDAK BERGERAK YANG DIDAPAT MELALUI PEMBERIAN MAUPUN USAHA ORGANISASI.

BAB XV
ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 53


(1) BENTUK, MAKNA DAN ARTI LAMBANG FKPPI, KELUARGA BESAR FKPPI, PANJI / PATAKA DAN BENDERA FKPPI ADALAH SEPERTI YANG TERLAMPIR DALAM LAMPIRAN ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.

(2) UKURAN LAMBANG, PANJI / PATAKA, BENDERA, SERAGAM ORGANISASI DAN KELENGKAPANNYA, TANDA KECAKAPAN (BREVET) SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA AKAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

(3) MASING-MASING ORGANISASI PENDUKUNG DIMUNGKINKAN UNTUK MEMILIKI SENDIRI PANJI/PATAKA, BENDERA, SERAGAM ORGANISASI DAN KE-LENGKAPANNYA, TANDA KECAKAPAN (BREVET) SERTA TATA CARA PENGGUNAANNYA AKAN DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI MASING-MASING.

Pasal 54


(1) HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI ADALAH SEPERTI YANG TERLAMPIR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN.

(2) TATA CARA PENGGUNAAN HYMNE DAN MARS KELUARGA BESAR FKPPI DIATUR DALAM PERATURAN ORGANISASI.

BAB XVI
P E N U T U P

Pasal 55


(1) HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM ANGGARAN RUMAH TANGGA INI AKAN DITETAPKAN DALAM PERATURAN / KEPUTUSAN-KEPUTUSAN ORGANISASI YANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA.

(2) ANGGARAN RUMAH TANGGA INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

 

Last Updated ( Sunday, 10 June 2012 07:27 )
 

Pokok Pikiran En&LH

E-mail Print PDF

Bidang Energi & Lingkungan Hidup

Dari beberapa abad yang lalu Indonesia selalu dijajah karena potensi alamnya yang kaya akan Energi dan kekayaan hayati lainnnya. Maka pengolahan Energi dan Lingkungan Hidup di Indonesia ini menjadi barang yang sangat penting, karena potensi alam tersebut adalah modal dasar bangsa untuk melakukan kegiatan kehidupan selanjutnya dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka eksploitasi alam dilakukan secara besar-besaran dan semakin mengancam kelestarian lingkungan hidup, maka dunia berubah menjadi sangat peduli tentang pelestarian alam, karena tiba-tiba tersadar akan kehabisan sumber daya meskipun bukan miliknya sendiri.

Ramai-ramainya dukungan untuk pelestarian alam tersebut disambut oleh Bangsa Indonesia, namun sekaligus dapat dimanfaatkan dengan melakukan penanaman pohon/ tumbuhan yang produktif, khususnya terhadap tanaman yang bisa diproduksikan menjadi energi alternatif, Sehingga pada akhirnya nanti kita menjaga suatu lingkungan yang tetap lestari sekaligus menambah cadangan potensi energinya.

Banyaknya peluang untuk mengembangkan Energi alternatif dapat memberikan dampak kesejahteraan bagi kepentingan Bangsa, khususnya bagi kepentingan anggota dilingkungan keluarga besar FKPPI dimana akan berpengaruh secara signifikan bagi kesejahteraan anggota.
Peluang yang ada diharapkan dapat dijawab oleh organisasi khususnya ditingkat daerah, tentunya dapat diusulkan untuk dikembangkannya suatu potensi energi alternatif didaerah tersebut, sehingga nantinya dilakukan kajian Bidang Energi dan Lingkungan Hidup di tingkat Daerah maupun di Pusat, maka diharapkan akan dapat dilaksanakan bersama ataupun diupayakan dengan berbagai bentuk kerjasama dan upaya dalam rangka merealisasikan pengembangan energi alternatif tersebut.

Untuk itu sesuai dengan hasil Rakernas FKPPI maka disiapkan berbagai kegiatan kajian/seminar/dialog khususnya tentang pengembangan energi alternatif, disamping itu juga direncanakan untuk melakukan berbagai kegiatan pelatihan untuk pengelolaan tanaman dan sumber daya energi alternati, sekaligus mempublikasikannya baik melalui media secara langsung atau tidak langsung seperti melakukan lomba karya tulis dll.

Perlunya dipersiapkan Pembentukan Lembaga Kajian Energi & Lingkungan Hidup, yayasan Energi dan Lingkungan Hidup, Pembentukan Badan Usaha di Bidang Energi & LH, serta berperan dalam menjaga kelestarian hutan melalui program Darkamhutia
Last Updated ( Friday, 30 March 2012 09:50 )
 

Pokok Pikiran Hankam

E-mail Print PDF

Bidang Hankam

 

       Pentingnya tentang pemahaman suatu wawasan kebangsaan dan bela negara, ternyata memerlukan perubahan cara pendekatan, karena dalam era kemajuan jaman, tidak ada lagi perang fisik, semua dilakukan melalui suatu pembentukan opini baik media elektronik, cetak dan berbagai cara didunia Maya.

      Sehingga apabila akan menjadi pemenang dalam pembentukan opini 'suatu negara yang berdaulat dan kuat' maka performance negara harus didukung oleh kemampuan setiap anak bangsa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terciptanya suatu jaringan yang mendukung informasi yang tercipta.

       Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terdiri dari puluhan ribu pulau tentunya membutuhkan upaya-upaya yang lebih komprehensif dan sistimatis, khususnya dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi, dimana keluarga besar FKPPI telah memiliki website sendiri yaitu fkppi,or,id, dimana website tersebut menggunakan sistem tercanggih dan mutakhir bagi teknologi hari ini. Pemanfaatan teknologi ini akan bergantung dari kepedulian kita dalam melakukan interaksi dengan berbagai pihak untuk melakukan dialog, kajian dengan berbagai pihak untuk menyampaikan masukan dan berbagai pemikiran yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan.

      Berbagai wilayah-wilayah khususnya di perbatasan, banyak sekali permasalahan yang dapat didiskusikan sehingga permasalahan-permasalahan bangsa khususnya tentang masalah sosial yang timbul di daerah perbatasan, FKPPI dapat turut berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah atau pihak manapun yang membutuhkan konsultasi tentang Bidang Hankam.

       Pada giliran FKPPI akan menjadi tolok ukur, untuk pemikiran-pemikiran dalam Bidang Hankam, karena seringnya melakukan kajian-kajian baik ilmiah maupun kajian dan dialog, sarasehan maupun forum-forum yang lain khususnya tentang Pertahanan dan Keamanan.

      Diperlukan juga pelatihan selain seminar, kajian dan diskusi yang selama ini dilakukan organisasi dan akan tetap dilaksanakan sesuai dangan amanat Rakernas FKPPI dimana perlu juga dimasyarakatkan tentang perlunya menjaga keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

      Selain itu dilakukan perhatian yang lebih besar tentang wilayah perbatasan dan untuk itu diperlukan kegiatan-kegiatan termasuk kerjasama dengan berbagai lembaga yang intinya dapat mendukung program-program atau kegiatan yang dapat mendukung sistim pertahanan keamanan, baik secara langsung maupun tak langsung.

 

Last Updated ( Saturday, 07 November 2009 06:13 )
 

Pokok Pikiran Hukum

E-mail Print PDF

Bidang HUKUM

         Perkembangan Hukum itu sendiri selayaknya melindungi dan mengayomi masyarakat, dan dapat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sejak dari kegiatan perencanaan sampai evaluasi akhir, dari sejak orang belum lahir sampai setelah meninggal semuanya diatur oleh hukum. Maka dalam implementasinya diharapkan organisasi ini memberikan kemanfaatan kepada Bangsa dan Negara, minimal bagi kepentingan anggota dilingkungan keluarga besar FKPPI, khususnya tentang masalah hukum, untuk berbagai kepantingan hukum dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hukum baik untuk kepentingan kehidupan sosial, politik maupun untuk kepentingan bisnis sekalipun, lembaga hukum yang dimiliki FKPPI akan membantu secara langsung dilapangan, dengan koordinasi dengan Bidang Hukum FKPPI.        

          Hukum merupakan komitmen kesepakatan Nasional yang dilegitimasi oleh legislator, kemudian diamanatkan kepada Pemerintah untuk dilaksanakan atas nama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Perpu, Kepres dan lain, sehingga pada akhirnya berbagai aturan yang ditetapkan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dan Bangsa tanpa kecuali.         

           Sehingga ada ungkapan hukum sebagai panglima, dimana seluruh tatanan kehidupan masyarakat harus tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun hukum akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang semakin terpengaruh oleh tatanan kehidupan negara lain, yang terpropagandakan melaui jendela teknologi yang menembus ruang dan waktu tanpa bisa dibatasi.

          Maka atas nama modernitas, orang beramai-ramai melakukan upaya pengambil alihan kekuasaan melalui kekuatan teknologi untuk merampas kekuasaan pemerintah dan negara melalui suatu pembentukan opini yang dilakukan secara bersama antara kelompok masyarakat politik dan kelompok media dengan didukung oleh teknologi, ternyata dapat melemahkan kekuasaan yang memang tadinya menjadi pemilik utama Hukum itu sendiri.

         Biasanya ada anekdot yang menyatakan bahwa kebenaran itu adalah milik penguasa, karena penguasa memiliki hukum sebagai 'alat kekuasaan', maka pada saat ini hukum akan diimbangi oleh upaya lain masyarakat dengan dibantu oleh media untuk melakukan pembentukan opini, dapat menjadi 'kelompok penekan baru' untuk turut mengatur pemerintah, bahkan mendikte pemerintah dalam membuat super body yang adikuasa dan hampir-hampir ikut2an "tidak ada batas ruang dan waktu".

        Sehingga kemajuan teknologi akhirnya dapat memundurkan kemajuan ilmu hukum itu sendiri, yang saat ini masih mengalami kelambatan dalam pertumbuhannya, meskipun sudah mengalami berbagai perubahan dalam era reformasi ini.Saat ini FKPPI telah memiliki website sendiri, sehingga FKPPI juga akan mewarnai opini publik dalam dunia maya, bahkan berupaya untuk menjadikan dirinya sebagai acuan publik dalam menggali kebenaran pemikiran yang lebih berdasarkan Paradigma Nasiona Pancasila, UUD 1945 dan berbagai peraturan yang berlaku, disamping sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kehidupan sosial lainnya.

           Dengan demikian maka apabila ada pihak-pihak yang ingin merusakkan opini publik akan dapat diluruskan oleh FKPPI melalui opininya yang lebih obyektif, logis, dan santun, namun memiliki kualitas pemikiran yang penuh dengan bobot namun bernuansa kesejukan. keadilan dan kebenaran. Tapi seandainya ada yang memberikan tantangan akan dihadapi dengan lebih santun dan satria pantang menyerah, apalagi menghadapi orang-orang yang masih mabuk eforia perubahan global namun langsung merasa hebat dan paling benar sendiri diseluruh negeri ini. Maka bagi FKPPI tidak akan mungkin berdiam diri, harus dapat segera menyampaikan opini yang lebih bersifat rasional, obyektif dan benar serta memiliki dasar-dasar hukum yang berlaku serta merupakan hasil kajian lembaga hukum Swa Dharma Eka Kerta.

          Organisasi FKPPI harus dapat berpartisipasi secara optimal dalam kegiatan Bidang Hukum dalam pengabdian dan karya nyatanya untuk kepentingan Bangsa dan Negara seperti yang telah ditetapkan dalam Rakernas FKPPI dimana Pokok kegiatannya akan mencakup tentang kajian, seminar, penyuluhan, dan melakukan optimalisasi terhadap kegiatan Lembaga Hukum yang dimiliki termasuk berkoordinasi dengan lembaga hukum yang dimiliki organisasi di seluruh Indonesia.

 

Last Updated ( Saturday, 07 November 2009 06:14 )
 

Pokok Pikiran Budaya

E-mail Print PDF

Bidang Pendidikan dan Sosial Budaya

      Budaya adalah sebuah nilai yang dipahami dan diterima serta dilakukan secara terus menerus, maka jadilah dia suatu budaya bangsa. Namun dengan adanya pengaruh inflitrasi budaya sebagai akibat negatif dari suatu perubahan era globalisai, yaitu adanya nilai-nilai budaya asing yang dipaksakan menjadi nilai budaya dunia, dimana akhirnya semakin rapuh ketahanan budaya suatu wilayah negara.

       Karena dengan memanfaatkan kemajuan teknologi hari ini, maka dunia tidak lagi memiliki batas ruang dan waktu, oleh karena itu maka tiap bangsa diharapkan memiliki sendiri cara untuk melindungi budaya daerahnya, agar tidak diakui menjadi budaya negara lain, dan akhirnya negara itu tidak lagi memiliki budaya sendiri, karena yang ada diambil orang, yang milik orang dipaksakan untuk dilaksanakan atas nama sebuah kemajuan jaman, maka budaya bangsa dapat dengan mudah diruntuhkan, hanya dengan memberikan penekanan terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, melalui tekanan ekonomi dan politik, maka  pertahanan budaya bangsa dapat lemah, karena orang semakin akan egois memikirkan nasibnya yang semakin susah, sehingga tidak peduli dengan nilai2 budaya bangsa meskipun diambil oleh negara lain.

        Untuk diperlukan upaya peningkatan pemahaman tentang bagaiamana meningkatkan ketahanan Budaya Bangsa dalam menghadapi pengaruh dari budaya berbagai negara, yang akan lebih banyak lagi masuk sejak perdagangan bebas diberlakukan tahun 2010, dimana makin banyak pengaruh-pengaruh budaya asing yang masuk untuk berdagang dinegara yang menjadi target pemasaran oleh bangsa-bangsa dari seluruh dunia, yang akan bebas berjualan di negara kita.

        Sedangkan masyarakat yang ada masih dalam kondisi banyak yang belum mengenyam pendidikan cukup berarti, sehingga harus ada yang turut mengawasi jalannya Program Wajib Belajar  12 tahun, diisamping peningkatan kualitas pendidik, penyiapan sarana dan prasarana dll. FKPPI akan berupaya untuk dapat berpartisipasi dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tersebut, salah satunya dengan membentuk Lembaga Pendidididikan dan Pembentukan Lembaga Seni Budaya, yang semuanya bertujuan untuk memberdayakan minat dan bakat anggota serta dapat berpartisipasi aktif dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara.

        Maka perlu peningkatan kualitas pendidikan bangsa khususnya tentang pemahaman budaya lokal dan bagaimana mempertahankan suatu budaya, melalui pendekatan kegiatan seni dan budaya, pelestarian wilayah wisata, serta dalam rangka meingkatkan pemahaman tentang Pendidikan dan berbagai permasalahan Sosial Budaya melalui berbagai kegiatan seminar, kajian dan berbagai aktifitas forum komunikasi baik secara langsung atau melalui dunia maya.

Last Updated ( Saturday, 07 November 2009 06:05 )
 

Pokok Pikiran Kesra

E-mail Print PDF

Bidang Kesejahteraan Sosial

      Perlunya suatu peran aktif dan partisipasi khusus dari usaha penanggulangan dan pelayanan  terhadap permasalahan sosial dalam bentuk kemiskinan, keterbelakangan dan berbagai masalah sosial yang dapat pula disebabkan oleh berbagai bencana alam maupun musibah lainnya, sehingga pada gilirannya akan dapat mengganggu pertumbuhan kesejahteraan sosial masyarakat, dan bahkan menjadikan suatu penyakit atau masalah sosial baru.
    
    Adanya perkembangan dunia modern yang mengakibatkan penderitaan masyarakat serta berbagai penanggulanan masalah sosial yang akan dapat menghambat perkembangan bangsa, khususnya pencerdasan anak-anak yang terancam oleh adanya nartkotika, AID dan berbagai permasalahan remaja sebagai akibat dari kemajuan jaman, namun dapat digiatkan kembali melalui berbagai kegiatan positif dari berbagai lapisan masyarakat baik yang berada dilingkungkan kompleks maupun diluar lingkungan kompleks.
 
      Perlunya kerjasama dengan pemerintah untuk melakukan kegiatan pendidikan seperti BLK dan berbagai kegiatan magang kerja yang dapat diciptakan dalam rangka mengantisipasi meningkatnya angka pengangguran.
 
      Kondisi saat ini banyaknya permasalahan dipicu oleh adanya krisis global yang belum selesai, dan banyaknya bencana alam yang sangat mengganggu laju roda gerak Pembangunan Nasional, bahkan berakibat meningkatkan angka kemiskinan dan banyaknya anak terlantar serta pengangguran baru tercipta secara tidak sengaja, untuk itu perlu diupayakan dengan berbagai pelatihan, serta penyiapan SDM seoptimal mungkin agar dapat diberdayakan semaksimal mungkin.
 
        FKPPI sebagai organisasi kemasyarakatan yang sejak Bencana Tsunami di Aceh selalu terjun membantu saudara saudara kita yang tertimpa musibah, terpanggil untuk turun membantu pasca Gempa Sumbar seperti yang selalu dilakukan seperti di Jogya, Tasikmalaya, Sukabumi dan Cianjur Selatan.  Terutama memprioritaskan daerah yang tidak tersentuh bantuan, seperti yang telah ditetapkan oleh Team Tanggap Bencana PP. FKPPI memilih Korong Duku Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat sebagai Lokasi yang mendapat Prioritas pertama untuk dibantu,
 
        Dalam rangka mengantisipasi timbulnya bencana yang selalu bergantian karena posisi geografis kepulauan Indonesia yang berada diatas lempeng bumi yang selalu bergerak, maka diperlukan suatu 'task force' atau tim SAR khusus keluarga besar FKPPI, yang diharapkan selalu siap sedia untuk kondisi bencana, serta lebih tanggap dalam menangani bencana, dari sejak pencarian korban sampai dengan melakukan manajemen bantuan.
 
          Disamping itu sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam Rakernas FKPPI, maka akan lebih mengetengahkan peran Poliklinik FKPPI untuk melakukan kegiatan sosial sejak dari kegiatan penyuluhan, seminar dan kajian, membentuk  Lembaga Pengabdian Masyarakat agar dapat lebih meningkatkan pengabdian FKPPI untuk kepentingan Bansa dan Negara, serta tetap melakukan kegiatan bakti sosial seperti operasi bibir sumbing, sunatan masal, donor darah dan berbagai pengobatan gratis lainnya.
Last Updated ( Saturday, 07 November 2009 06:16 )
 

Pokok Pikiran Sosial Ekonomi

E-mail Print PDF

Bidang Sosial Ekonomi

    Dalam rangka menuju pada cita-cita organisasi untuk mensejahterakan anggota, maka perlu dibentuk suatu usaha-usaha baru, disamping mengoptimalkan usaha-usaha yang telah dimiliki oleh anggota maupun melalui suatu aktifas institusional organisasi yaitu mengembangkan kembali koperasi, sejak induk koperasi sampai dengan organisasi koperasi terbawah.
   
    Khususnya yang akan difungsikan atau dioptimalkan adalah unit usaha koperasinya, sehingga ditingkat pelaksanaan akan terjadi persaingan yang sehat, namun semua usaha dimungkinkan dan akan diupayakan untuk dapat berusaha semaksimal mungkin secara sendiri maupun bersama-sama.
Sesuingguhnya kekuatan ekonomi yang nyata adalah kekuatan suatu jaringan ekonomi dari tingkat mikro ke tingkat yang lebih luas dengan manajemen jaringan ekonomi yang lebih professional dan terpadu.
 
     Pada tahun 2010 Indonesia akan mengalami suatu situasi pasar bebas, siap tidak siap mau tidak mau kita akan menghadapi suatu situasi pasar dunia disekeliling kita, lantas bagaimana dengan produk local disekeliling keluarga ‘Bangsa kita’ apakah kita akan menjadi penonton atau ikut menjadi ‘pemain’
Sesungguhnya keberadaan organisasi sangat mampu menciptakan suatu jaringan usaha, namun diperlukan komitmen ulang yang direalisasikan melalui berbagai penciptaan institusi ekonomi baru, baik itu unit usaha, dan kemudian dibarengi dengan diupayakannya koperasi organisasi secara optimal.
Sehingga nantinya akan dioperasikan melalui suatu kegiatan kelembagaan ekonomi yang akan menjadi pusat manajemen ‘jaringan ekonomi’ yang terpadu, sinergis dan professional serta akan dikelola secara efektif dan effisien.
 
     Dalam operasionalisasinya, lembaga ekonomi sebagai penopang jaringan, akan membantu jaringan dibawahnya dalam membuat suatu ‘studi kelayakan’ terhadap usaha-usaha yang dianggap mungkin untuk diusahakan dan diputuskan oleh struktur organisasi yang setingkat,
Mekanisme kegiatan ‘jaringan ekonomi’ oleh lembaga ekonomi ini dengan ijin usaha konsultan bisnis, yang tugasnya, membuat studi kelayakan, kajian ekonomi, penawaran usaha/obligasi/investasi dan berbagai kegiatan manajemen jaringan ekonomi secara professional.
 
     Akan diawali dengan sebuah usulan proposal, yang akan diajukan oleh pengurus cabang, dan setelah diterima lembaga ekonomi ditingkat pengurus daerah, akan dikaji dan dibuat menjadi ‘buku studi kelayakan’ sehingga setelah selesai akan dipresentasikan di tingkat daerah, sehingga seluruh anggota maupun pengurus di daerah memiliki kesempatan pertama untuk menjadi pemegang saham dari berbagai usaha diwilayah tersebut, apabila dimungkinkan atau diharapkan pengurus pusat sebagai pemegang saham, maka pengurus pusat dapat diundang dalam sebuah forum kajian penawaran usaha, yang diselenggarakan oleh Lembaga Ekonomi ditingkat kepengurusan suatu daerah.
 
     Apabila Lembaga Ekonomi di daerah membutuhkan bantuan investasi maupun jaringan perbankan, dapat dibantu oleh Lembaga Ekonomi di Tingkat Pusat dengan cara mengajukan ‘Studi Kelayakan’ untuk dapat turut dipresentasikan dalam ‘Forum Kajian Ekonomi Tingkat Pusat’
Demikian pula untuk suatu usaha dari tingkat Pusat yang akan diimplementasikan disebuah daerah akan dikoordinasikan dan disinergikan dengan berbagai usaha yang ada didaerah.
 
     Sehingga nantinya akan tercipta suatu ‘sistim jaringan ekonomi’ dilingkungan Keluarga Besar FKPPI, yang nantinya Lembaga Ekonomi ini berfungsi sebagai konsultan professional, dan akan dibantu akses bisnisnya dan penyiapan SDM nya oleh Para Pengurus FKPPI disemua tingkatan.
Dalam menghadapi perdagangan bebas, FKPPI tidak dapat menunggu bantuan orang lain, namun kita sendiri yang harus bias menyiapkan sistim jaringan ekonomi yang sinergis, professional, efektif dan efisien.

       Selain itu komitmen organisasi untuk mengembangkan Usaha Kecil Menengah dalam rangka berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional khususnya dalam bidang ekonomi, maka dari hasil Rakernas FKPPI telah dipersiapkan kegiatan Bidang Ekonomi melalui kegiatan Seminar/ Workshop/ Pelatihan yang membahas tentang Perekonomian Nasional, Koperasi, dan Kewirausahaan, Melakukan advokasi Masyarakat tentang ekomoni serta Pembentukan Lembaga Ekonomi dan Koperasi

      
Last Updated ( Saturday, 07 November 2009 06:06 )
 

Pokok Pikiran OKK

E-mail Print PDF

Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah


        Organisasi FKPPI sebagai wadah perjuangan anggota FKPPI dalam menuju kepada cita-cita bersama yaitu kesejahteraan anggota, tentunya menyadari bahwa dalam  aktifitas perjuangannya akan menggunakan manfaat sebagai tolok ukur keberhasilannya.
       
        Maka tidak ada kata lain bagi organisasi harus mampu menjadikan anggotanya dapat memanfaatkan organisasi semaksimal mungkin, sebatas kemampuan yang ada dengan maksud dan tujuan yang dapat dirasakan bersama kemanfaatannya bagi anggota maupun masyarakat disekelilingnya.

        Dengan demikian diharapkan semua anggota maupun pengurus dapat mematuhi seluruh peraturan organisasi yang telah diputuskan secara bersama maupun melalui berbagai keputusan rapat yang ditujukan sesuai dengan tingkatan dan kewenangannya. Karena dengan kedisiplinan anggota dan pengurus dapat turut menjamin lancarnya gerak roda organisasi, serta mampu mengoptimalkan organisasi dalam pengabdiannya untuk kepentingan bangsa dan negara.

        Upaya penyesuaian organisasi terhadap perubahan lingkungan tetap akan diupayakan agar tidak keluar dari norma-norma yang dipahami masyarakat, namun akan senantiasa memastikan berbagai kondisi dan upaya agar tetap berpedoman kepada Pancasila, UUD’1945 dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

        
         Dalam menghadapi suatu permasalahanPemilihan Kepala Daerah,Musyawarah Daerah baik untuk internal organisasi maupun organisasi lain, bagi para anggota dan pengurus dilingkungan keluarga besar FKPPI tetap mengacu pada kesepakatan “RUMAH BERSAMA” dimana kepentingan organisasi dan keutuhan anggota beserta pengurus tetap harus melakukan koordinasi secara vertical maupun horizontal, sehingga akan menghindari perpecahan maupun kesalah pahaman diantara para anggota maupun pengurus dilingkungan keluarga besar FKPPI.

         Bagi FKPPI yang utama adalah bagaimana caranya organisasi dapat memberikan kemanfaatan seluas-luasnya bagi kepentingan anggota, disamping organisasi dari perspektif lain harus dapat dilihat bahwa organisasi ini memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat luas baik langsung maupun tak langsung. Dan organisasi harus mendukung keberadaan kadernya untuk ditempatkan di tempat yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu organisasi wajib memberikan dukungan setidaknya secara moril, meskipun bila terdapat kader lebih dari satu untuk ditempatkan pada posisi yang terbatas atau bahkan cuman satu, organisasi perlu mengupayakan untuk memenangkan kader terbaik, yang selama ini memiliki kepedulian yang  tinggi kepada organisasi, sehingga akan terjalin suatu hubungan yang saling bertautan dan saling memahami, sehingga akhirnya akan timbul suatu subyektifitas organisasi untuk mendukung seorang pemimpin terbaik dilingkungannya.
 
         Perjuangan organisasi FKPPI harus dapat memberikan manfaat bagi anggota karena telah menjadi tujuan utamanya, namun keutuhan berorganisasi tetap harus diutamakan. Sehingga bila terjadi kesalah pahaman baik itu disebabkan oleh kurangnya koordinasi maupun apabila terdapat hasutan oleh pihak yang ingin memecah belah organisasi dapat diantisipasi dengan sesegera mungkin.

          Dalam kondisi darurat FKPPI akan melakukan langkah-langkah strategis bahkan Rapim FKPPI bila diperlukan, Namun semua akan ditujukan untuk menjaga integritas dan keselamatan Bangsa dan Negara, bukan atas nama kepentingan kelompok apalagi pribadi-pribadi tertentu.

            Para Kader dan Pimpinan dilingkungan Keluarga Besar FKPPI diharapkan kewaspadaannya, agar tidak terpancing isu-isu negatif dan melakukan kegiatan anarkis apalagi yang mengganggu jalannya pesta Demokrasi, dan diharapkan tidak menggunakan seragam organisasi dalam kampanye siapapun, agar tetap dapat menjaga keutuhan dan kebersamaan organisasi.

           Organisasi pada prinsipnya akan memberi dorongan dan bantuan sesuai fungsi dan kapasitasnya, sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuannya, namun tidak akan melakukan pemihakkan terhadap salah satu kelompok ataupun golongan.

            Sehingga eksistensi organisasi akan tetap dapat menengahi apabila terjadi perselisihan faham, Namun kader-kadernya secara individu akan didorong dan diperankan secara maksimal melalui aspirasi politik yang diyakininya, sepanjang tidak bertentangan dengan Cita-cita proklamasi, Pancasila dan UUD’1945.

           Organisasi akan mengajak seluruh anggotanya untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu kepala daerah baik tingkat  Propinsi maupun tingkat  Kabupaten/Walikotamadya khususnya sebagai pemilih, dengan memberikan kebebasan sesuai dengan aspirasi masing-masing anggota, serta melarang anggotanya untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput), karena bagi yang memiliki hak pilih dan tidak menggunakannya akan mengalami kerugian minimal untuk dirinya sendiri maupun bagi kepentingan Nasional.-
Last Updated ( Sunday, 08 November 2009 00:11 )
 

Pokok Pikiran Sospol

E-mail Print PDF
Bidang Sosial Politik

 

Kehidupan sosial dalam berbangsa dan bernegara merupakan hal yang sangat penting, khususnya dalam mengupayakan agar FKPPI dapat  turut mewarnai semua kehidupan masyarakat sekaligus berperan aktif sehingga diakui dan dibutuhkan keberadaannya oleh seluruh lapisan masyarakat.

 Meskipun keberadaan organisasi FKPPI sebagai organisasi yang memiliki jarak yang sama dengan dengan partai politik yang ada, namun kewajiban organisasi untuk mendorong para kader dan anggotanya untuk dapat diperjuangkan menjadi kader bangsa bahkan utamanya adalah pencapaian kesejahteraan anggota sebagaimana yang dicita-citakan oleh organisasi.

           Oleh karena itu maka perlu dapat dikembangkannya berbagai aktifitas maupun program organisasi yang akan mampu mengembangkan potensi kader dan potensi organisasi yang akan seiring sejalan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi seluruh kepentingan keluarga besar FKPPI.

           Namun sebagai organisasi tentunya memiliki tolok ukur keberhasilan dari kemanfaatan organisasi bagi anggota, masyarakat dan bahkan untuk kepentingan bangsa dan Negara. Oleh karena itu organisasi dilingkungan keluarga besar FKPPI harus mampu memberikan manfaat seoptimal mungkin.

           Melihat kondisi Politik masyarakat yang heterogen di Indonesia ini, dan semakin kuatnya tekanan transformasi nilai budaya asing melalui adanya perubahan era globalisasi, yang semakin menekan norma-norma kehidupan masyarakat agar lebih memahami sebuah kehidupan yang modern tanpa melihat kondisi budaya disuatu wilayah bangsa, yang tidak lagi memiliki batas ruang dan waktu, dan teknologi informasi yang dapat menyebabkan perubahan kondisi politik hanya dengan adanya perubahan opini yang diciptakan oleh masyarakat ‘tekno politik’ yaitu masyarakat yang menguasai teknologi untuk menciptakan kondisi politik tertentu melalui penciptaan pencitraan melalui dunia maya.

           Dunia maya tanpa batas ruang dan waktu saat ini, telah banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, meskipun telah diawasi oleh Undang-undang dan departemen teknis Menkominfo, namun kondisi masyarakat yang belum merata pendidikan dan kemampuannya, masih banyak yang menjadi obyek informasi, dibandingkan dengan yang menjadi subyek. Sehingga telah tercipta kelompok ‘tekno politik’ yang melalui website menciptakan ‘Opini Publik’ melalui suatu system forum diskusi yang berada dalam system.

           Diawali dengan berbagai kegiatan kajian-kajian masyarakat untuk dapat menyalurkan aspirasi masyarakat masyarakat yang dimaksudkan untuk mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah, mestinya memang menggunakan berbagai pemikiran positif dan lebih konstruktif dan lebih maju dan baik, meskipun memang kadang-kadang kondisi yang ada dikacaukan oleh ‘keinginan-keinginan tertentu’ oleh partai-partai yang ‘memanfaatkan suatu momen’ dalam hal memperjuangkan ‘ideologi atau kepentingan’ partai tertentu. Disinilah perlunya ada suatu penyeimbang opini yang mampu menjawab tantangan, ‘ pikiran keliru’ apalagi ‘keinginan salah apalagi sesat’ bagi ukuran masyarakat secara normal, melalui cara-cara diskusi dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya.

           Maka FKPPI sebagai organisasi yang senantiasa berupaya menyesuaikan diri dengan lingkungannya sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memiliki website dengan teknologi tercanggih, dan akan berusaha setidaknya mengimbangi teknologi yang ada, meskipun tetap diupayakan FKPPI menciptakan terobosan-terobosan juga tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

           Sehingga dengan adanya kondisi seolah-olah telah terjadi ‘perang opini’ saat ini, Keluarga Besar FKPPI bermaksud mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk berdiskusi dan berdialog untuk menyepakati berbagai hal yang lebih ‘masuk akal’ dan lebih ‘aktual’ dan ‘sesuai’ dengan budaya bangsa dan kondisi potensi dan kemampuan masyarakat yang belum merata. Baik melaui website di dunia maya maupun kegiatan forum diskusi secara langsung.

           Oleh karena itu Keluarga Besar FKPPI merasa terpanggil untuk menyeimbangkan opini yang ada agar lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bagaimana masyarakat tidak dibohongi oleh berbagai opini yang menyesatkan, untuk itu kami akan berada digaris terdepan untuk berhadapan dengan ‘opini’ maupun ‘ekses opini negatif’ apapun resikonya demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga agar tetap tegaknya Pancasila sebagai Dasar Negara, serta pemurnian UUD 1945, untuk melindungi seluruh kepentingan Rakyat Indonesia.

           Dari hasil Rakernas telah direncanakan berbagai pokok kegiatan tentang seminar/workshop/diskusi berkala yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Pengkajian Strategis (LPS2). Dialog dan Temu Kader, Publikasi penerbitan hasil kajian LPS2, Talk Show dan peningkatan peran serta jenis kegiatan-kegiatan LPS2 dalam mengembangkan suatu opini publik, yang saat ini dilakukan semakin berani dan keras, dengan membuat tantangan-tantangan untuk peran opini, bahkan kepada pimpinan institusi negara yang tertinggi

           Ini adalah indikasi dan ekses dari sebuah masyarakat hedonis, yang masih terkejut dengan eforia perubahan reformasi seakan tidak adalagi filter budaya timur, yang ada adalah kebebasan ala barat, sehingga terjadilah arogansi para pakar, yang 'merasa bisa' untuk mengalahkan siapapun dalam suatu debat terbuka, tidak peduli apakah akan menjadi 'debat kusir' ataupun bukan, yang penting terbentuk opini bahwa pendapat mereka makin benar.

           Hal ini akan menjadi tantangan yang baik bagi keluarga besar FKPPI, yang selama ini tidak pernah takut untuk berkelahi dengan siapapun, dari sejak jaman dahulu kala, namun kali ini kita diajak perang dengan menggunakan pemikiran-pemikiran yang logis, masuk akal dan sesuai dengan rambu-rambu Paradigma Nasional, Pancasila, UUD'1945, KUHP dll. Marilah kita berlatih untuk menguji pemikiran-pemikiran yang logis, terbaik yang kita miliki agar masih ada pihak yang membela kepentingan Nasional kita, secara lebih utuh, integratif dengan tetap menjaga kebersamaan, persatuan, rasa keadilan masyarakat dan dapat menunjukkan kepada banyak orang, bahwa didalam lingkungan keluarga besar FKPPI, banyak sekali yang mampu mengimbangi dan menjaga opini masyarakat kita agar tidak ternodai oleh 'kesombongan' orang-orang yang 'merasa paling hebat dinegeri ini'.

            Sehingga nantinya FKPPI akan menjadi tolok atau nara sumber bagi seluruh opini yang berkembang, selalu menjadi acuan terdepan dalam mengajak berpikir logis, obyektif dan proporsional, serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat karena senantiasa berdasarkan pemikiran yang sehat, juga sebagian besar dari hasil-hasil kajian Lembaga Kajian Strategis (LPS2). Kemudian akan disosialisasikan melalui media cetak dan juga melalui website fkppi.or.id.

            Dengan demikian akan dapat dirasakan kemanfaatan organisasi FKPPI, dalam memberikan pendidikan Politik kepada Masyarakat tentang berbagai opini yang berkembang, dapat memberikan opini yang lebih berdasarkan ilmu pengetahuan sera UU dan peraturan terakhir yang berlaku, selain memberikan konsultasi kepada masyarakat awam tentang opini masyarakat yang seharusnya, yaitu benar, baik, obyektif namun masih santun dan mampu menjaga perasaan banyak orang.

 

 

 

  

 

 

Last Updated ( Saturday, 07 November 2009 06:14 )