FORUM KOMUNIKASI PUTRA PUTRI PURNAWIRAWAN DAN PUTRA PUTRI TNI POLRI

Home Berita Umum Pengarahan Ketum FKPPI di RAPIMPUS KB-FKPPI

Pengarahan Ketum FKPPI di RAPIMPUS KB-FKPPI

E-mail Print PDF

SELAMATKAN BANGSA DAN NEGARA KITA !

 

Assalamualaikum w.w.

Salam sejahtera,

Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan selamat datang di Ibu Kota Jakarta bagi Saudara-saudara yang datang dari dekat dan jauh. Berikutnya, bagi Saudara-saudara yang merayakannya, saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri, 1 Syawal 1431 H, mohon maaf lahir dan bathin.

Sebagai anggota FKPPI, yang  bukan saja berpeduli, tetapi juga mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengawal kelangsungan hidup Bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila, saya percaya bahwa Saudara-saudara datang menghadiri [Rapim] sekarang ini sarat dengan berbagai kerisauan dan kekhawatiran.

Saudara-saudara tidak sendirian. Bersamaan dengan jajaran FKPPI, kita merasakan dan menyaksikan bahwa cukup banyak golongan-golongan lain dalam masyarakat kita yang merasa risau dan khawatir, bukan hanya terhadap masalah-masalah berjangka pendek, tetapi juga – bahkan mungkin terutama – pada masalah-masalah mendasar dan bersifat berjangka panjang yang sedang dihadapi  Bangsa dan Negara yang kita cintai ini. Sebagian dari golongan yang risau dan khawatir tersebut menyampaikan kerisauan dan kekhawatirannya itu secara terbuka, sebagian lagi memendamnya secara diam-diam untuk dirinya sendiri.

Kita tidak boleh membiarkan kerisauan dan kekhawatiran itu berlarut-larut, oleh karena kerisauan dan kekhawatiran bukanlah modal yang andal untuk mengantarkan kita ke arah terwujudnya Cita-cita dan Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dari sekedar kerisauan dan kekhawatiran, kita harus mampu secara kreatif menuangkannya ke dalam rumusan masalah, mengenal dan mencari akar masalahnya, mengembangkan berbagai alternatif penyelesaiannya, serta secara pro aktif memilih alternatif yang paling baik untuk menyelesaikan akar masalah yang merisaukan dan mengkhawatirkan kita itu. Hanya dengan bersikap kreatif dan pro-aktif dalam memecahkan masalah itulah kita bukan saja akan dapat ikut menyelamatkan Bangsa dan Negara ini, tetapi juga ikut mengantarkannya ke arah tercapainya Cita-cita dan Tujuan Nasional kita itu.

Dalam hubungan ini izinkanlah saya menyampaikan kenyataan bahwa sadar atau tidak sadar, dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara dewasa ini kita mulai kehilangan arah, baik yang dirumuskan oleh para pelopor dan pegiat gerakan Reformasi 12 tahun yang lalu, maupun  yang dicantumkan demikian jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam banyak hal terlihat jelas bahwa kita sedang berada dalam suatu suasana  kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang berayun-ayun dari suatu masalah berjangka pendek ke masalah jangka pendek lainnya, dengan solusi yang juga berjangka pendek dan dapat merupakan masalah besar dalam jangka panjang.  Belum kelihatan bahwa rangkaian masalah berjangka pendek tersebut telah ditangani dalam perspektif jangka panjang, berdasar norma-norma kebangsaan dan kenegaraan yang tercantum demikian jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh kita pandang sekedar suatu dokumen sejarah, tetapi juga harus diperlakukan sebagai  landasan ideologi Negara dan sebagai kontrak politik yang paling utama dalam pembentukan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah, setelah berlangsungnya lebih dari satu dasawarsa usia gerakan Reformasi, perubahan kasat mata yang terjadi hanyalah sekedar pergantian lapisan elite, tetapi nasib rakyat tidak banyak berubah. Lebih dari itu, juga terlihat jelas bahwa agenda lapisan elite ini berputar-putar pada kepentingan golongan mereka sendiri, dan sama sekali  tidak mencerminkan – apalagi mewakili -- aspirasi dan kepentingan dari massa Rakyat yang diwakilinya. Ringkasnya, lapisan elite kita pada umumnya telah terasing dari rakyat Indonesia yang mempunyai kedaulatan tertinggi di Republik ini.

Banyak masalah yang bisa timbul dari keterasingan elite dari Rakyat ini. Demikian banyak undang-undang, kebijakan, dan keputusan yang dibuat oleh lapisan elite ini – terutama dalam bidang politik dan ekonomi – yang terlihat bukan saja tidak memihak kepada Rakyat, tetapi dalam banyak hal juga malah lebih menguntungkan kekuatan asing. Lapisan elite yang terasing dari Rakyat ini sangat rentan terhadap terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang hanya mungkin dilakukan oleh oknum atau kelompok yang hanya mengingat kepentingan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Tidaklah berkelebihan jika dikatakan bahwa dewasa ini korupsi, kolusi, dan nepotisme ini  terkesan sudah mencapai taraf yang hampir tidak bisa dikendalikan lagi, bukan hanya oleh jajaran penegak hukum biasa, tetapi juga oleh badan-badan khusus dengan kewenangan khusus yang sengaja dibentuk untuk melawannya.  Mengingat demikian besarnya bahaya korupsi, kolusi, dan nepotisme ini, marilah kita berikan perhatian pada masalah yang satu ini.

Pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lebih dari satu dasawarsa yang lalu merupakan salah satu sasaran utama gerakan Reformasi, sekarang ini terkesan malah menjadi  lebih meluas, mencakup hampir seluruh lembaga Negara, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, baik dalam cabang legislatif, cabang eksekutif, maupun cabang yudikatif. Berita-berita tentang terungkapnya jejaring korupsi yang berlangsung dalam demikian banyak lembaga-lembaga Negara kita seakan-akan sudah merupakan berita sehari-hari yang tidak lagi menggangu kesadaran dan nurani kita. Padahal dewasa ini seluruh dunia sudah bersepakat bahwa korupsi adalah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus ditangani dengan upaya luar biasa pula. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tersebut  memang telah mulai menggerogoti kinerja dan kewibawaan lembaga-lembaga Negara itu dalam pandangan Rakyat kita.

Pengamatan selama ini menunjukkan dengan jelas bahwa ketidakberfihakan lapisan elite kepada Rakyat ini bukanlah sekedar masalah politik, atau masalah hukum, tetapi lebih dari itu, terutama merupakan masalah ideologi. Kita semua faham bahwa masalah politik dan masalah hukum lebih banyak merupakan masalah berjangka pendek yang dapat diselesaikan secara informal di belakang pintu tertutup. Namun masalah ideologi mempunyai cakupan yang lebih mendasar, dan akan menentukan kelangsungan hidup Bangsa dan Negara ini, oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian kita secara sungguh-sungguh.

Masalah ideologi yang paling mendasar, dan telah terabaikan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, adalah melemahnya wawasan kebangsaan, wawasan kebersamaan kita sebagai suatu bangsa modern,  yang telah dirangkum dengan singkat padat dalam empat alinea Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah tercantum jelas visi kita tentang kemerdekaan dan penjajahan, tentang cita hukum dan cita-cita  nasional kita, tentang dimensi kerohanian dari kemerdekaan, tentang empat tugas Pemerintahan, tentang kedaulatan Rakyat, dan tentang lima sila Pancasila. Keseluruhannya itu merupakan kesatuan wawasan yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Empat alinea dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang merupakan ideologi nasional kita, yang seyogyanya meresapi seluruh undang-undang, seluruh kebijakan, dan seluruh keputusan yang akan diambil lapisan elite, sebagai pemegang amanah dari Rakyat yang mempunyai kedaulatan tertinggi di Republik ini.

Kenyataan menunjukkan bahwa  kandungan makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu secara pelahan-lahan – dan mungkin dengan tidak sengaja -- tidak lagi secara efektif dijadikan rujukan dalam pembuatan undang-undang, kebijakan, dan keputusan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara pelahan-lahan telah merosot menjadi sekedar sepotong kertas yang tidak mempunyai fungsi apapun dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pelanggaran terhadap semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi dirasakan dan disadari sebagai pelanggaran konsitusional yang mendasar.

Kenyataan tersebut sungguh sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup Bangsa dan Negara ini, oleh karena Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut bukan hanya merupakan landasan ideologi dalam pembentukan Negara, tetapi sekaligus juga merupakan kontrak politik yang mengikat seluruh bangsa kita yang bermasyarakat majemuk ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Tanpa dukungan terhadap dan tanpa pelaksanaan yang konsisten dari semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,  tidak akan ada Bangsa dan Negara kita yang kita cintai ini.

Mungkin akan timbul pertanyaan dalam hati kita: bukankah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selalu tercantum secara formal dalam konsiderans setiap undang-undang ?  Bukankah secara berkala kita mengadakan upacara yang khidmat memperingati hari lahirnya Pancasila atau hari kesaktiannya dalam menentang suatu ideologi lain yang bertolakbelakang secara diametral dengan Pancasila itu ?
Memang benar,  Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 selalu tercantum secara dalam konsiderans setiap undang-undang.  Demikian juga halnya hari lahirnya dan atau hari kesaktian Pancasila kita peringati setiap tahun.

Namun yang jauh lebih penting adalah jawaban terhadap pertanyaan tentang terwujud tidaknya seluruh kandungan makna Pembukaan Undang-Undang Dasar`1945 dalam setiap aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Dengan penuh keprihatinan kita harus mengakui bahwa hal itu tidak – atau belum -- terjadi. Terdapat jarak yang cukup jauh antara cita-cita yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dengan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita.

Apa yang terjadi`dalam kenyataan adalah bahwa demikian banyak undang-undang, kebijakan, serta keputusan yang diambil oleh lapisan elite kita mempunyai sifat elitis dan pragmatis  dengan perspektif berjangka pendek, bernuansa ‘pasar bebas’, dan tidak memihak kepada Rakyat. Fungsi-fungsi utama Negara tidak lagi dijabarkan dalam perspektif berjangka -panjang dengan melibatkan Rakyat banyak.
Mengapakah semuanya itu bisa terjadi, dan apakah yang dapat – dan perlu – kita lakukan ?

Tentang faktor penyebab mengapa seluruhnya itu bisa terjadi, saya ingin meminta perhatian Saudara-saudara sekalian terhadap kenyataan bahwa pada saat ini praktis tidak ada satu lembaga atau suatu golongan pun yang secara khusus mengagendakan pengkajian, penjabaran, dan menindaklanjuti kandungan makna yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut secara konsisten dan koheren ke dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.  Dengan kata lain, seluruh kehidupan kita berbangsa dan bernegara pada saat ini berlangsung bagaikan tanpa arah dan hampa ideologi.

Sebagai akibatnya, dengan tidak kita sadari kehidupan kita berbangsa dan bernegara dalam berbagai hal secara pelahan-lahan telah jauh menyimpang dari apa yang disepakati para Pendiri Negara sewaktu membentuk Negara kesatuan Republik Indonesia lebih dari setengah abad yang lalu.

Rakyat kita, yang secara konstitusional adalah pemilik kedaulatan tertinggi di Republik ini, telah dimarginalisasikan menjadi sekedar menjadi penonton dari adegan demi adegan dalam pentas politik nasional. Kehidupan politik itu sendiri telah merosot menjadi suatu industri yang dikelola dengan prinsip untung rugi dan telah dimanipulasi dengan berbagai teknik pemasaran.  Lembaga-lembaga Negara kita telah bekerja menurut gaya dan cita rasanya sendiri, praktis dengan mengabaikan aspirasi dan kepentingan Rakyat yang seharusnya dilayaninya.

Secara pelahan-lahan, kesatuan Bangsa kita yang bermasyarakat majemuk mulai retak dan mengerucut dalam daerah-daerah dan kelompok-kelompok kecil yang hanya berpeduli pada kepentingannya sendiri, sering dengan mengabaikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Suatu hal khusus yang perlu diberikan perhatian adalah bangkitnya kembali pengaruh berbagai pola pikir sempalan, yang dalam sejarah nasional kita telah terbukti bukan saja bertentangan dengan semangat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga secara aktif telah merusak dan meruntuhkan sendi-sendi kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Kriminalitas secara berangsur telah meningkat dan berkembang dari kejahatan lokal yang bermotif ekonomi biasa menjadi kejahatan terorganisasi dan bersifat trans nasional, yang selain bermotif ekonomi ternyata juga bermotif ideologi dan politik. Sungguh mengkhawatirkan bahwa berbagai perampokan terorganisasi akhir-akhir ini ditengarai terkait dengan aksi terorisme yang bermotif ideology dari kelompok-kelompok yang terlatih baik.

Kekayaan sumber daya alam yang pernah demikian kaya di wilayah Negara kita  – baik di darat maupun di laut --  bukan saja telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dinikmati oleh Rakyat kita, tetapi juga telah dijarah tanpa risiko apapun oleh kekuatan-kekuatan asing. Kerusakan lingkungan yang parah telah menimbulkan rangkaian bencana yang seharusnya bisa kita cegah jika dikelola dengan baik. Beberapa pulau dan daerah perbatasan kita secara terencana, sistematis, dan berlanjut telah diincer  oleh kekuatan asing.

Kecenderungan tersebut di atas harus dikoreksi dan dihentikan, serta dibawa kembali ke arah yang benar. Pertanyaannya sekarang adalah siapakah atau lembaga apakah yang dapat kita harapkan dan kita andalkan untuk mengoreksi, menghentikan, dan membawanya ke arah yang benar ? Bukankah kita menengarai bahwa hampir seluruh lembaga Negara kita telah mengalami degradasi, baik dalam idealism maupun dalam dedikasinya kepada Rakyat ?

Saya ingin menjawab pertanyaan ini dengan mengajukan satu pertanyaan pula: mengapa tidak kita percayakan kepada Rakyat itu sendiri – sang pemilik kedaulatan tertinggi negeri ini – untuk melakukan koreksi, menghentikan kemerosotan, serta membawanya kembali kearah yang benar ?  Bukankah hal itu yang secara konstitusional adalah absah ?

Tetapi siapakah Rakyat, dan bagaimanakah caranya Rakyat itu akan mengoperasikan kedaulatan yang dimilikinya itu ? Bukankah menurut undang-undang aspirasi dan kepentingan Rakyat sudah diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah R.I. ?  Apakah peran Rakyat yang akan datang itu merupakan wujud dari apa yang disebut dengan ‘peoples’ power’ dalam bentuk rangkaian demonstrasi massa untuk menjatuhkan Pemerintah ? Dalam keseluruhan kiprah penyelamatan Bangsa dan Negara ini, apakah peran yang dapat diemban oleh kaum muda pada umumnya, dan FKPPI pada khususnya ?

Pertanyaan-pertanyaan mendasar ini harus kita jawab secara mendasar pula, sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ingin kita laksanakan secara konsisten.

Rakyat Indonesia adalah identik dengan Bangsa Indonesia, yang selanjutnya terdiri dari warganegara, baik secara perseorangan maupun yang terhimpun dalam berbagai organisasi dan komunitas. Hak dan kewajiban warga Negara ini telah tercantum jelas, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam berbagai perundang-undangan.

Masalah yang kita hadapi selama ini adalah bahwa aspirasi dan kepentingan Rakyat ini tidak dengan sendirinya diwakili oleh para anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Daerah RI tersebut. Sebabnya adalah sederhana, yaitu kenyataan bahwa begitu para anggota-anggota tersebut duduk dalam lembaga-lembaga Negara tersebut mereka secara otomatis menjadi bagian dari kelompok elite yang mau tidak mau akan terasing dari Rakyat yang harus diwakilinya.

Adalah mustahil bagi warganegara – baik secara perseorangan maupun sebagai golongan dan komunitas – untuk memantau, mengoreksi dan mengendalikan lembaga-lembaga Negara tersebut. Tidak ada mekanisme dan tidak ada aturan hukumnya yang mengaturnya. Yang paling maksimal dapat dilakukan oleh warga Negara adalah menyampaikan laporan dan pengaduan, yang dapat diperhatikan dan dapat juga diabaikan oleh lembaga-lembaga Negara tersebut, yang selama ini terkesan asyik dengan kepentingannya sendiri.
Apakah peran Rakyat ini akan – atau perlu -- diwadahi menurut model ‘peoples’ power’ di negeri-negeri lain ?

Jelas tidak, oleh karena ‘peoples’ power’ hanya efektif dalam suasana darurat dan karena itu bersifat insidental. Yang kita butuhkan adalah suatu mekanisme kerakyatan yang melembaga, bersifat sosial, merupakan jejaring, berfungsi secara terus menerus untuk mengoperasikan hak-hak kewarganegaraan, dan absah secara hukum, untuk memantau, mengritisi, jika perlu mengoreksi jalannya kinerja lembaga-lembaga Negara. Perhatian khususnya harus terletak pada keabsahan ideologis dari seluruh undang-undang, kebijakan, serta keputusan yang diambil oleh lembaga Negara serta para tokoh elite yang memimpinnya, merujuk pada semangat kebangsaan yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Inilah keseluruhan gagasan yang melatar-belakangi persiapan pembentukan Aliansi Kebangsaan yang sedang kita prakarsai. Rincian gagasan ini sudah saya rangkum dalam naskah   ‘ Aliansi Kebangsaan sebagai Kekuatan Alternatif untuk Percepatan Terwujudnya Keadilan dan Kemakmuran”, yang telah dibagikan kepada Saudara-saudara.  Penjabaran lanjutnya untuk setiap daerah dan setiap sector masih terus kita kembangkan, tetapi kerangka fikirannya sudah jelas, absah secara hukum, dan bisa ditindaklanjuti.

Aliansi Kebangsaan ini akan merupakan jejaring sosial dari seluruh kelompok dan golongan yang ada dalam batang tubuh rakyat Indonesia, diorganisasikan sesuai dengan tingkat daerah dan pemerintahan., beroperasi secara otonom, dan hanya diikat oleh semangat kebangsaan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Peran utamanya adalah mengawal terpeliharanya semangat kebangsaan, dan terwujudnya semangat kebangsaan itu dalam rangkaian undang-undang, kebijakan, dan keputusan para penyelenggara Negara.

Aliansi Kebangsaan ini tidak mencari kekuasaan untuk dirinya sendiri dan oleh karena itu tidak akan tumbuh menjadi partai politik, baik menjadi partai oposisi atau menjadi partai yang mendukung Pemerintah. Sudah barang tentu, anggota-anggota partai politik secara perseorangan dapat menjadi anggota Aliansi Kebangsaan, asal sungguh-sungguh menyadari perbedaan antara keanggotaan partai politik dan keikut sertaan sebagai bagian dari Aliansi Kebangsaan. Dalam hubungan ini seorang negarawan asing pernah merumuskan sebuah prinsip yang dapat kita gunakan sebagai pedoman, yaitu : ‘kesetiaanku kepada partaiku berakhir pada saat dimulainya saat kesetiaanku kepada bangsaku’ (My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins).

Setiap cabang Alansi Kebangsaan akan memantau, mengeritisi, dan bila mungkin mengoreksi penyimpangan semangat kebangsaan yang terdapat dalam kebijakan serta keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara. Evaluasi terhadap kehidupan kita berbangsa dan bernegara pada tingkat nasional akan dilakukan berdasar bahan-bahan yang disampaikan oleh daerah-daerah.

Dengan visi demikian, maka Aliansi Kebangsaan dapat berperan sebagai jembatan antara Rakyat dengan Pemerintah, atau sebagai jembatan antara Pemerintah dengan Rakyat. Pemerintah manapun yang sedang berkuasa tidak perlu takut atau khawatir dengan jajaran Aliansi Kebangsaan, sepanjang undang-undang, kebijakan, dan keputusan yang diambilnya berada dalam koridor yang digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Apakah peran yang dapat diambil oleh jajaran FKPPI dalam pembentukan Aliansi Kebangsaan ini ?

Pertama-tama kita harus sadar bahwa sesuai dengan latar belakangnya, FKPPI adalah bagian dari keseluruhan Rakyat – atau Bangsa – Indonesia yang sepenuhnya committed kepada semangat kebangsaan. Sebagai bagian dari kaum muda Indonesia, FKPPI perlu ikut aktif , baik  dalam memelihara semangat kebangsaan ini  maupun dalam mengritisi apakah semangat kebangsaan tersebut telah meresapi seluruh undang-undang, seluruh kebijakan, dan seluruh keputusan para penyelenggara Negara.

Perlu kita sadari bahwa semangat kebangsaan bukanlah sesuatu yang sekali jadi. Bangsa, dan semangat kebangsaan, adalah suatu proses panjang yang bersifat dinamis dan mungkin tidak ada akhirnya. Semangat kebangsaan Indonesia akan mengalami pasang naik dan pasang surut selaras dengan kinerja Bangsa dan Negara dalam mewujudkan  Cita-cita Nasional dan Tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Sudah barang tentu adalah mustahil bahwa FKPPI dapat melaksanakan tugas besar ini sendirian. Jajaran FKPPI perlu mengajak seluruh kelompok dan golongan lain yang mempunyai kepedulian dan commitment yang sama terhadap kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, serta terhadap kesejahteraan Rakyat Indonesia. Saya percaya bahwa di dalam masyarakat kita terdapat demikian banyak kelompok dan golongan yang mempunyai kepedulian yang sama dengan kita, yang dapat kita ajak dalam kiprah besar ini.

Saya harapkan agar sekembalinya Saudara-saudara sekalian dari [Rapim] ini Saudara-saudara mensosialisasikan gagasan ini ke lingkungan Saudara-saudara sekalian, dan mengajak jajaran di lingkungan Saudara-saudara itu memahami, menerima, dan secara pro-aktif membangun cabang-cabang Aliansi Kebangsaan yang otonom untuk lingkungannya sendiri.

Dengan cara seperti itu, kita bukan saja akan merevitalisasi kehidupan kebangsaan kita, tetapi juga akan menyelamatkan Negara kita dari kemungkinan penyimpangan yang lebih jauh. Seluruhnya itu kita laksanakan di atas jalur konstitusi.
Demikianlah kata sambutan saya.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang selalu melimpahi Bangsa dan Negara kita dengan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Amin.

Wassalamu’alaikum w.w.

a/n

KELUARGA BESAR FKPPI,

Pontjo Sutowo
Ketua Umum FKPPI

Last Updated ( Wednesday, 13 October 2010 14:03 )